Titipan Asing di DPR

Tidak hanya lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang menikmati dana dari Michael R Bloomberg, walikota New York dalam perang tembakau yang digalang olehnya melalui program Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco Use Grants Program. Namun sebuah lembaga yang dihuni oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ternyata juga menikmati aliran dana asing itu.

Berdasarkan penelusuran di situs Bloomberg initiatives,Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD) yang dihuni para anggota DPR dan mantan anggota DPR mendapat kucuran dana tidak kurang dari 567.570 USD atau sekitar 5.108.130.000 (5,1 miliar) rupiah lebih dengan kurs 1 USD=9000 rupiah sejak 2007.

Pada waktu itu dana dicairkan kepada IFPPD pada Oktober 2007 sebesar $ 164.717 (Rp 1,482 miliar dengan kurs 9000), juga dengan tujuan yang sama. Lalu Januari 2007, dana tambahan juga dicairkan senilai $28.753 (Rp 258,7 juta).

Tujuannya adalah agar para anggota DPR periode 2004-2009 bersedia membantu pembuatan UU Kontrol atas Efek Tembakau terhadap kesehatan. Proyek itu juga bertujuan mencari dukungan Komisi I DPR agar mengakses Konvensi Antitembakau PBB (FCTC).

Kerjasama berlanjut, pada Januari 2010, dana dikeluarkan sebesar $134.100 (Rp 1,206 miliar) dari Bloomberg dengan tujuan agar DPR memasukkan RUU Kontrol Tembakau atas Kesehatan dan Ratifikasi Konvensi FCTC ke Prolegnas 2010.

Lalu terakhir yang tercatat di situs tersebut adalah lembaga itu kembali mengucurkan dana sebesar US$240.000 (Rp 2,160 miliar) kepada IFPPD pada Maret 2011.
IFPPD ini adalah sebuah lembaga yang diketuai Aisyah Hamid Baidlowi, mantan Wakil ketua Komisi VIII DPR pada periode 2004-2009, dari Partai Golkar.

Di lembaga itu, bercokol nama-nama politisi lintas partai. Mereka terdiri dari anggota Komisi IX dari PDI Perjuangan Surya Chandra Surapaty, anggota Komisi IX DPR dari Golkar Charles Messang, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufikurahman Ruki, Rekso Ageng Herman, mantan anggota DPR dari Golkar Mariani Akib Baramuli, mantan anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sukardi Harun, mantan anggota DPR dari PPP Tosari Widajaja.

Sekretaris lembaga itu adalah Ida Fauziah, Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia juga tercatat menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang mengurusi prolegnas, sejak periode 2004-2009, hingga Februari 2012 lalu.

Bendaharanya adalah mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan Elva Hartati. Bahkan mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Almarhum Yoyoh Yusroh pernah aktif di lembaga itu. Selain itu, Politisi PAN Latifah Iskandar juga ada di lembaga itu.

sumber: Seruu.com