Ada Apa dengan Ahok?

Taring Ahok kembali meruncing bagi para perokok, khususnya PNS di jajaran pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya dia mengancam memotong tunjangan PNS yang kedapatan merokok di lingkungan kerjanya. Dia juga berjanji memberi sanksi kepada pihak swasta dan pengelola gedung yang tidak tegas mengawasi para perokok.

Belum genap satu bulan dia juga melarang iklan media luar ruang bagi produk rokok. Kini, yang paling mutakhir, Ahok mengancam akan ‘menstafkan’ atau mencopot jabatan PNS yang kedapatan merokok di tempat kerjanya. Ada apa dengan Ahok?

Pertanyaan itu layak diajukan karena selain pongah, sikap Ahok terhadap rokok juga terkesan membabi buta. Pertama, rokok—suka tidak suka—adalah barang legal, dan mengkonsumsinya dilindungi Undang-undang.

Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya mengamanatkan ‘tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus merokok’, dan putusan MK berada setingkat dengan Undang-undang. Ahok menghantam keduanya begitu saja, padahal ia selalu berkoar taat konstitusi.

Kemudian, begitu banyak persoalan krusial di Jakarta. Sebutlah dua yang pasti, banjir dan macet, yang sampai detik ini bukan hanya tidak bisa diatasi, rencana strategis mengatasinya pun tidak jelas. Masih ada lagi persoalan kriminalitas, yang tidak mungkin diselesaikan dengan cara ‘koboi’ seperti yang belum lama disampaikan Ahok. Belum lagi persoalan sampah, pendidikan, kesehatan, kependudukan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Ada tumpukan persoalan yang bukan hanya tinggi, tapi juga berat.

Anehnya, ini benar-benar membuat dahi berkenyit, Ahok justru membiarkan penjualan minuman beralkohol jenis A di minimarket. Padahal menteri perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang minimarket menjual minuman beralkohol meski hanya lima persen. “Ketika dilarang justru terjadilah pasar gelap,” kata Ahok.

Sungguh, kami gagal paham.