Cukai Dan Masalah Keuangan Negara

Hampir disetiap tahun, Indonesia selalu memiliki problem tentang keuangan, baik yang berhubungan dengan APBN maupun yang tidak. Khusus yang berhubungan dengan APBN, biasanya pemerintah mempunyai kecenderungan mengambil jalan yang pragmatis. Sebut saja menjual saham BUMN (Privatisasi), menaikan pajak, dan ini-itu lainnya.

Dan salah satu hal yang selalu muncul ketika problem keuangan tersebut hadir adalah usulan untuk menakan cukai rokok. Kadang usulan muncul dari kalangan politisi, kadang pula juga muncul dari kalangan pengamat ekonomi. Padahal, ada atau tidak problem keuangan negara, cukai selalu naik ditiap tahunnya.

Sebut saja ketika pemerintah dihadapkan dengan problem devisit anggaran dan pembengkakan subsidi BBM. Pasti ada saja usulan agar menaikan cukai rokok untuk menanggulangi devisit anggaran negara. Semudah itu seolah-olah problem keuangan negara ini diselesaikan. Seolah-olah ketika cukai dinaikan, maka keuangan negara akan tertanggulangi dan tak akan ada lagi sebuah cerita tentang devisit anggaran.

Baru-baru ini ide seperti itu juga muncul ketika isu tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengemuka di masyarakat. Di tengah minimnya anggaran, sementara pembiayaan terkait JKN soal kenaikan iuran kepesertaan yang dikhawatirkan akan menghabiskan anggaran kesehatan negara untuk membiayai JKN, muncul ide tersebut. Menaikan cukai rokok untuk membiayai iuran JKN.

Pandangan ini disampaikan oleh dua guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI). Guru Besar Asuransi dan Ekonomi Kesehatan FKM-UI Budi Hidayat dan Hasbullah Thabrany, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM-UI. Keduanya mengatakan hal yang tak jauh berbeda dalam mengatasi problem keuangan negara terkait dengan pembiayaan JKN. Yang kemudian juga disetujui oleh anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Gatot Sudjito.

Pada satu sisi bisa kita lihat bahwa tawaran solusi yang mereka sampaikan adalah sebuah pragmatisme dalam cara pandang mereka menyelesaikan masalah. Tak menghitung efek lebih jauh dari dampak kenaikan cukai tembakau yang kerap kali diutarakan oleh para pemangku kepentingan dalam pertembakauan.

Pada sisi yang berbeda, solusi ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang ironis. Mereka menolak rokok dan tembakau sebagai barang yang mereka anggap berbahaya bagi kesehatan, namun juga ingin menikmati uang dari cukai tembakau untuk membiayai program kesehatan. Lalu dimana peran dari berbagai industri dibidang kesehatan dalam mengatasi masalah pembiayaan kesehatan masyarakat?

Sebut saja industri farmasi nasional ataupun farmasi asing. Apa yang mereka perbuat dan sumbangkan bagi kesehatan masyarakat? Mungkin uang dari inustri farmasi tersebut habis untuk membiayai para dokter-dokter untuk sekolah, seminar, workshop, dan lain sebagainya, yang kemudian bisa mereka gunakan sebagai garda terdepan marketing obat-obatan yang dibuat oleh industri farmasi. Dengan kata-kata yang memikat pasien, “obat ini akan bisa menyembuhkan dengan baik sakit anda, beli ini, mahal tidak apa-apa yang penting sembuh, bla… bla… bla…” Dan akhirnya keuntungan dari industri farmasi berhasil terakumulasi.

Dimana peran para pengumpul uang masyarakat seperti perusahaan asuransi dalam memberikan sumbangsih mereka bagi JKN? Apakah mereka menyumbangkan uangnya untuk membantu negara dalam memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat? Mungkin uang yang berhasil mereka kumpulkan dari para anggotanya yang membayar premi, dibuang untuk berinvestasi di sektor lain yang kembali pada akhirnya memberikan keuntungan perusahaan yang berhasil terakumulasi.

Kembali pada soal cukai. Usulan tersebut diatas juga telah membuktikan bahwa konsumen rokok yang selama ini terdiskriminasi dan distigma buruk oleh orang-orang yang mengaku sebagai para pembela kesehatan itu, menjadi satu solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi problem keuangan. Secara tidak langsung, mereka telah mengakui bahwa rokok mempunyai peran yang sangat penting dalam industri nasional dan cukainya memberikan sumbangsih yang besar bagi keuangan negara yang bisa dialokasikan untuk berbagai problem keuangan negara, termasuk salah satunya bagi kesehatan masyarakat.

Orang-orang bermuka dua itu mungkin tak pernah menyadarinya. Namun bagi para pemangku kepentingan dalam pertembakauan nasional telah sejak lama membuktikan bahwa pertembakauan nasional telah mampu hadir dalam memberikan sumbangan besar bagi kas negara, mampu bertahan dalam kondisi krisis keuangan (krismon 97-98) dan juga akan siap mengahadapi krisis ekonomi dalam bentuk lainnya jika hal tersebut kembali menerpa negeri ini.