Fundamentalisme Anti Tembakau, Membungkam Kebebasan

 

Ada yang menarik dari pemberitaan soal tembakau pada hari Kamis, 7 April 2016. Kali ini yang menjadi tokoh utamanya adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok. Pada satu kesempatan Ia dihadang oleh sekelompok mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di Balai Kota. Mereka bermaksud menyerahkan petisi penolakan penyelenggaraan World Tobacco Process and Machinery (WTPM), yang rencananya akan berlangsung di Jakarta, 27-28 April 2016.

12 ribu tanda tangan petisi di change.org tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ahok. Menurutnya, ia tak mempunyai kewenangan untuk menghentikan WTPM, sebab acara itu berlangsung di Kemayoran yang dimiliki Sekretariat Negara, bukan lahan Pemerintah Provinsi DKI. Namun ia membantah bahwa sikapnya itu sebagai dukungan kepada perokok, karena dirinya bukan perokok dan tidak ada keluarganya yang menjadi perokok.

Secara hukum ia menjelaskan bahwa ia tak punya hak untuk melarang pelaksanaan acara tersebut, karena memang tak ada dasar hukumnya untuk melarang pameran mesin pembuat rokok. Namun ia juga menegaskan kalau Pemda tetap melarang larangan reklame atau iklan rokok, bahkan melarang aktivitas merokok di kantor pemerintahan.

“Jangan terlalu mudah percaya. Jadi orang itu harus adil. Kalau saya cuma ngikutin kemauan sekelompok orang, melarang pameran. Bukan pameran rokok lho, tetapi mesin rokok dan mereka dilarang ngiklan di luar,” katanya seperti dikutip oleh Kompas.com.

Tak selesai sampai disitu, seorang wartawan dari Aljazeera mencoba merespon pernyataan Ahok tersebut. Menurutnya acara tersebut sudah banyak dlarang di berbagai negara. Namun Ahok kembali menegaskan bahwa ia tak bisa melarang pameran mesin rokok, karena rokok juga bukan barang ilegal. Justru ia melontarkan tudingan bahwa wartawan tersebut sebagai agen perusahaan farmasi dari luar negeri.

“Anda jangan menjajah kami dengan pikiran yang konyol. Anda masukin semua produk farmasi, rokok-rokok sintetis, pernah teliti enggak itu bisa bikin kanker apa enggak. Jangan atur-atur Indonesia,” kata Ahok dengan nada tinggi.

Dan seketika, metode doorstop dengan memberikan petisi dan pertanyaan oleh wartawan pun gagal. Respon yang diharapkan ternyata tidak seperti yang diinginkan.

Membungkam Kebebasan

Dari rangkuman cerita tersebut di atas, membawa kita pada satu peristiwa yang belakangan sering terjadi, pelarangan dan pembubaran paksa berbagai acara diskusi dan seni. Mungkin anda sempat mengikuti berbagai pemberitaan adanya pembubaran paksa acara-acara diskusi dan seni oleh ormas-ormas, dan dibiarkan oleh aparat kepolisian, dengan tuduhan acara tersebut berbau Komunis.

Acara WTPM memang bukan acara Komunis, bahkan bisa dikatakan bahwa itu acara Borjuasi, pemilik modal, yang memamerkan produk-produk mesin pembuat rokok. Borjuasi dan Komunis adalah dua hal yang saling bertentangan dan tak terdamaikan.

Namun apa yang diinginkan oleh kelompok anti rokok, sepertinya mirip dengan apa yang diinginkan oleh ormas-ormas fundamentalis. Mereka menginginkan bahwa acara pameran tersebut dilarang dan dibubarkan oleh Negara. Jadi tak salah jika demikian kita menyebutan bahwa kelompok anti rokok masuk dalam kategori fundamentalis.

Apa hak mereka membubarkan dan melarang acara tersebut? Atau apa hak mereka meminta Negara dan aparatusnya untuk membubarkan dan melarang acara tersebut? Apakah mereka tak memahami arti sebuah kebebasan dan demokrasi? Alih-alih membuat acara tandingan, untuk memberikan diskursus kepada publik, mereka justru memilih dan mendorong Negara membubarkan dan melarang acara tersebut.

Entah apa yang ada dalam pikiran mereka yang mengambil jalan dan memposisikan diri sebagai kelompok fundamentalis. Namun yang pasti, apa yang mereka lakukan tak ubahnya ormas-ormas intoleransi yang tak ingin adanya perdebatan atas sebuah isu, namun memilih jalan membubarkan dan melarang satu acara yang bertentangan dengan isu mereka.