Bisnis Nikotin dibalik Pengendalian Tembakau

Selama ini, industri tembakau dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi rezim kesehatan. Nikotin sebagai zat paling membunuh, setidaknya menurut Buya Syafii Maarif, dirasa perlu untuk diperangi hingga ke ubun-ubun, jangan sampai mendapat ruang untuk ada di dunia. Itu yang ada di kepala, atau minimal mulut para komentator aktivis anti rokok, meski kenyataannya tidak begitu.

Sejak tahun 1998, World Health Organization yang saat itu dipimpin Dr Gro Harlem Brundtland mengeluarkan kebijakan prakarsa bebas tembakau. Dari prakarsa ini, kemudian hadir hal-hal macam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menjadi perjanjian internasional yang diandalkan untuk ‘mengendalikan’ tembakau.

Hal ini, dipegang teguh oleh para aktivis anti rokok. Dengan dalih menjaga kesegara udaara, namun kemana-mana masih pakai kendaraan pribadi, mereka menekan Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian tersebut. Meski Amerika Serikat yang getol mendorong FCTC di sendiri belum meratifikasinya.

Prakarsa bebas tembakau sendiri, kemudian berkembang menjadi bisnis nikotin gaya baru yang dikelola korporasi farmasi internasional. Berdasar laporan yang dirilis Transperancy Market Research (TMR) yang berpusat di New York, bisnis yang akrab disebut sebagai Smoking Treatment Industry ini menghasilkan US$ 6.5 billion dari pasar global di tahun 2014.

Angka ini, menurut TMR, akan terus bertambah tiap tahunnya dan bakal mencapai US$ 20.5 billion pada tahun 2023. Sebuah angka yang tidak kecil untuk bisnis yang menggunakan dalih membebaskan dunia dari tembakau, tapi menjadikan nikotin sebagai produk jualannya.

Pada bisnis nikotin yang menggiurkan ini, para pemain utamanya adalan korporasi internasional seperti Johnson & Johnson, GSK (GlaxoSmithKline), dan Pfizer. Dari perusahaan-perusahaan tersebut kemudian hadir produk-produk Nicotine Replacement Therapy, Nicotine Gums, Nicotine Transdemal Patches, Nicotine Lozenges, Nicotine Sprays, Nicotine Inhalers, Nicotine Sublingual Tablets, Drug Therapy, E-cigarettes.

Menanggapi laporan ini, Gabriel Mahal, seorang pengacara cum kretekus mengatakan kalau bisnis nikotin seperti itu tidak bakal masuk ke Indonesia. Hanya industri tembakau yang menghasilkan rokok dan kretek lah yang bakal bertahan di Indonesia. Saya sendiri mendapatkan informasi mengenai laporan TMR ini dari tweet yang dikicaukannya melalui akun @GabrielMahal.

Bisnis farmasi berbasis nikotin sendiri, tidak akan banyak berkembang di Indonesia. Mengingat bisnis seperti itu tidak banyak memberi manfaat bagi negara. jika dibandingkan, industri tembakau yang ada hari ini mampu menjadi salah satu penyumbang terbesar kas negara melalui cukai dan pajak-pajak lainnya. Itu belum ditambah penghidupan jutaan masyarakat yang mengandalkan tembakau sebagai sumber penghasilannya.

Namun, bagi para pendukung pemain-pemain bisnis farmasi itu, tentu tembakau adalah pembunuh massal. Karenanya dunia ini harus bersih dari tembakau, tidak boleh tidak. Gabriel Mahal sendiri menilai bisnis farmasi berbasis nikotin ini tentunya mendapat dukungan dari LSM-LSM internasional melalui kampanye anti tembakaunya.

Dengan dukungan WHO dan hukum internasional yang dibuatnya, tentu bisnis ini begitu menjanjikan. Mengutip tweet Gabriel Mahal, “Kata orang bisnis, tidak ada bisnis yg lebih sedap drpd bisnis yg didukung Badan Internasional, Hukum Internasional, & Negara.” Sementara itu, industri tembakau semakin dikebiri oleh negara melalui berbagai peraturan tapi tetap ditarget memberi penghasilan cukai yang besar.

Indonesia sendiri memiliki kepentingan yang begitu besar pada tembakau. Selain perkara cukai, Indonesia sendiri menjadi salah satu produsen tembakau terbesar di dunia. Tembakau sendiri menjadi penyumbang devisa yang besar bagi beberapa daerah yang mengekspor tembakau. Dan seandainya tata kelola perniagaan tembakau di Indonesia mengakomodasi berbagai kepentingan, tidak melulu soal rezim kesehatan, yakinlah keuntunganlah yang akan didapat Indonesia.