Program DHBCHT Untuk Petani Tembakau

Di banyak daerah, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak banyak dinikmati petani sebagai salah satu pihak yang harusnya mendapatkan prioritas program tersebut. Sektor pertanian memang menjadi salah satu sasaran dari program DBHCHT, namun realisasinya hampir sama sekali tidak dirasakan para petani.

Alokasi anggaran DBHCHT yang selama ini terjadi kebanyakan justru menyasar hanya pada program pembinaan lingkungan sosial. Pemerintah daerah getol melakukan kampanye kesehatan dengan anggaran besar sementara tidak memberi perhatian pada petani sebagai salah satu sokoguru dalam industri pertembakauan.

Pemerintah daerah menghabiskan banyak anggaran DBHCHT untuk iklan-iklan layanan masyarakat yang mendikreditkan tembakau. Itu belum ditambah penggunaan anggaran DBHCHT untuk membiayai persiapan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pelarangan merokok di berbagai tempat.

Beruntung, masih ada satu daerah yang cukup konsen terhadap sektor pertanian tembakau. Baru-baru ini Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat Barat mengarahkan penggunaan DBHCHT sebesar Rp16,4 miliar pada tahun ini untuk program penguatan kapasitas petani tembakau. Hal ini adalah salah satu langkah maju bagi pertanian tembakau mengingat selama ini hampir tidak ada perhatian kepada sektor ini.

Dalam kebijakan daerahnya, NTB membuat beberapa program sebagai upaya peningkatan kapasitas petani tembakau dan kesejahteraan mereka. Nantinya akan dilaksanakan pelatihan untuk memperkuat kelembagaan petani tembakau virginia yang ada. Selain itu, akan ada program peningkatan produksi pertanian melalui beberapa cara.

Pertama, peningkatan produksi akan ditopang oleh pembangunan beberapa fasilitas yang dapat penunjang pertanian. Misalkan, akan dibangun gedung-gedung fermentasi tembakau rakyat yang dapat menunjang kegiatan pasca panen pertanian.

Lalu, peningkatan produksi pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Hal ini diperlukan selama masa tanam mengingat tembakau dikenal sebagai jenis tanaman manja yang mudah rusak bila terkena gangguan.

Dan terakhir, akan diberikan bantuan sarana produksi pertanian tembakau seperti penerapan teknologi berupa pembangunan unit pengelola pupuk organik untuk kelompok-kelompok tani.

Dengan kebijakan seperti ini, bagaimanapun apresiasi harus diberikan kepada NTB. Mengingat banyaknya daerah yang belum bisa menengok kebutuhan petani, apa yang dilakukan oleh NTB adalah langkah positif untuk pengembangan pertanian tembakau ke depannya.

Karena segala permasalahan pertanian harus diselesaikan dari akarnya, yakni menyelesaikannya di tingkat petani. Apabila kebutuhan industri terhadap tembakau dapat dipenuhi pertanian, niscaya tidak akan terjadi lagi impor tembakau yang kerap digembar-gemborkan golongan anti tembakau.

Meskipun apa yang dilakukan pemerintah NTB adalah hal wajar yang memang harus dilakukan setiap daerah penerima DBHCHT, komitmen mereka untuk mengelola DBHCHT sehingga tepat sasaran haruslah diikuti oleh pemerintah daerah lainnya.