orang merokok
orang merokok

Orang miskin selalu salah. Begitulah kira-kira maksud dari ucapan Presiden Joko Widodo yang menyayangkan jika orang-orang miskin merokok. Ketimbang membeli makanan bergizi, orang-orang miskin ini lebih memilih membeli rokok, dan itu tidak pernah benar di mata publik juga Presiden Jokowi.

Dalam pernyataannya di media, Presiden Jokowi seakan menyalahkan kalau masyarakat miskin lebih memilih membeli rokok ketimbang menggunakan uangnya untuk membeli susu atau daging. Bahwa pembelian rokok bagi masyarakat miskin adalah salah. Dan mungkin rokok hanya diperbolehkan bagi sebagian kecil orang-orang kaya di Indonesia.

Cacat pemahaman seperti inilah yang kerap dimiliki banyak orang termasuk para pejabat negara. Secara kasat mata, rokok selalu dianggap sebagai beban bagi banyak keluarga miskin. Padahal bagi mereka yang miskin itu, rokok adalah bagian dari aset yang harus dikeluarkan demi mendapatkan penghasilan.

Sekalipun rezim hari ini tidak memiliki slogan kerja, kerja, kerja, masyarakat miskin tetap harus membanting tulang setiap harinya demi mendapatkan uang yang belum tentu cukup untuk dibelikan daging. Karena harus memeras keringat lebih banyak lima atau enam kali lebih banyak dari orang-orang kaya tersebut, maka masyarakat miskin harus memiliki penghiburan sendiri dalam hidup mereka yang susah itu. Apakah hiburan tersebut? Salah satunya adalah rokok.

Hal semacam ini yang tak pernah diperhitungkan oleh mereka yang hidupnya dan keluarga aman-aman saja. Tanpa penghiburan sedikit pun masyarakat miskin boleh jadi tak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar ketimbang saat mereka merokok. Bagi sebagian nelayan, yang merokok tentu saja, uang untuk rokok harus diperhitungkan sebagai kebutuhan agar mereka bisa tetap fokus dalam mencari ikan.

Jika kemudian kebutuhan tersebut tidak diikutsertakan, bisa jadi apa yang mereka dapatkan tak bakal banyak dan kinerja mereka tak maksimal. Padahal keluarga mereka di rumah mengharapkan sang ayah untuk pulang membawa banyak uang. Di sinilah ketidakpahaman akan hal tersebut membuat rokok selalu dinilai sebagai beban.

Padahal, jika Jokowi perlu menyayangkan perilaku boros masyarakat, hal tersebut harusnya Jokowi sampaikan pada sebagian besar kelas menengah Indonesia. Pola konsumtif yang banyak terjadi bagi masyarakat kelas menengah dan orang-orang kaya Indonesia tak pernah dikomentari negatif oleh pemerintah. Padahal dalam perilaku konsumtif dan boros tersebut terbuang percuma uang dalam jumlah yang tidak sedikit.

Mereka yang kelas menengah banyak juga yang mengonsumsi junkfood atau minum kopi di kedai-kedai berkelas, padahal untuk urusan rumah mereka masih saja mengontrak. Coba bandingkan kalau orang miskin yang merokok, pasti mulut-mulut penuh moral akan menyayangkan kebiasaan merokok dan menghitung berapa rumah yang bisa dibeli andai mereka tak merokok. Kenapa mereka yang dianggap tidak miskin itu tidak pernah dikomentari?

Mungkin kalau kelas menengah yang konsumtif, itu bisa dijadikan ukuran pemerintah bahwa perekonomian negara ini terus berkembang. Lagi pula dari setiap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah terdapat pajak-pajak yang masuk ke kas pemerintah. Untuk hal seperti inilah pemerintah tak pernah adil terhadap masyarakatnya.

Padahal dari setiap batang rokok yang dikonsumsi orang miskin pekerja keras itu juga ditarik tiga pungutan bagi pemerintah. Dan dari setiap uang yang dikeluarkan mereka untuk sebatang kretek itu ditarik lebih dari 60% oleh negara untuk membiayai kebutuhan negara. Tapi ya tetap, hal ini tak pernah dihitung dan orang miskin merokok tetaplah salah.