Menyoal Pemberitaan Media Tentang Rokok yang Berat Sebelah

Rokok
Rokok

Setiap harinya isu rokok pasti menjadi pemberitaan di media. Baik di media mainstream hingga media abal-abal yang memang dibentuk untuk menghembuskan isu negatif soal rokok, sama-sama memiliki porsi yang besar untuk memberitakan isu rokok. Media yang seharusnya memberikan informasi dan mencerdaskan masyarakat, justru untuk pemberitaan isu rokok tidak memberikan informasi yang berimbang. Bahkan cenderung menggiring opini publik untuk membenci rokok termasuk konsumennya.

Tidak berimbangannya informasi dalam pemberitaan rokok di media ini kemudian malah diamini oleh masyarakat. Ditambah dengan gaduhnya sosial media kita yang juga dipenuhi provokasi antirokok agar masyarakat menelan mentah-mentah informasi yang disajikan oleh media terkait rokok.

Yang paling sering keluar menjadi pemberitaan tentang rokok di media adalah persoalan rokok dan kesehatan yang seakan-akan diberikan ruang oleh media pada kolom kesehatan. Tentu saja jika ruang yang diberikan adalah kolom kesehatan, rokok menjadi sasaran empuk untuk dihajar habis-habisan. Sebab yang selalu menjadi rujukan bagi pemberitaan media tentang rokok dan kesehatan yakni penelitian basi luar negeri. Semuanya dilakukan oleh kelompok peneliti yang terintegrasi dalam kepentingan pengendalian tembakau. Kalaupun penelitian di Indonesia, pastinya merujuk kepada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan dan lembaga penelitian kampus yang didominasi oleh Fakultas-fakultas Kesehatan Masyarakat.

Kemudian berdasarkan data penelitian tersebut, pemberitaan media soal rokok akan mengutip data-data tersebut. Karena data tersebut dianggap otoritatif, maka dengan sedikit interpretasi dalam judul dan isi pemberitaan, pada akhirnya masyarakat seperti tidak memiliki pilihan mencari informasi lainnya tentang rokok.

Misalnya saja kita lihat pada isu yang berkembang mengenai rokok sebagai penyebab kemiskinan. Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa rokok berada di peringkat kedua konsumsi terbesar dalam kategori makanan, media ramai-ramai menginterpretasi pemberitaan tersebut dengan rokok sebagai penyebab kemiskinan. Bahkan dengan tambahan data dari Riskesdas Kementerian Kesehatan mengenai prevalensi merokok yang terdapat pada satu pemberitaan mengenai rokok dan kemiskinan, tiba-tiba juga masuk kepada frame merokok membunuhmu.

Bolehlah kita mengatakan bahwa beberapa media (bahkan banyak) yang memberitakan isu rokok dengan berita negatif telah disetir oleh kepentingan pengendalian tembakau. Atau kalau mau lebih kasar lagi, sudah menjadi bagian dari kepentingan pengendalian tembakau, yang kalau mau dibedah lebih dalam, menggelontorkan duit yang sangat besar.

Untuk pemberitaan mengenai perokok membebani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) misalnya, datanya hanya berdasar kepada besarnya jumlah perokok di Indonesia dan meningkatnya jumlah penderita penyakit tidak menular. Padahal tentu saja variabel ini terlihat sangat menyederhanakan mengenai kompleksnya persoalan kesehatan masyarakat. Apakah tidak dihitung juga besaran orang yang tidak merokok tapi juga terjangkit penyakit menular? Apakah benar bahwa rokok hanya satu-satunya penyebab penyakit tidak menular? Apakah benar bobolnya JKN penyebabnya adalah perokok? Bagaimana dengan mahalnya subsidi alat kesehatan? Bagaimana dengan industri kesehatan yang tidak banyak andil dalam JKN? Bukannya masih banyak Rumah sakit yang tidak menerima JKN?

Dengan hanya menyasar rokok, secara tidak sadar media menyetir opini publik bahwa perokok hanya beban bagi negara, bahwa perokok tidak memiliki andil dalam kesehatan masyarakat. Lucunya lagi kebenaran akan perokok memberi sumbangan kepada pelayanan kesehatan masyarakat melalui cukai rokok dan dana pajak rokoknya, tidak pernah diberitakan oleh media-media. Bahkan bahwa cukai rokok dan dana pajak rokoknya secara sistematis diam-diam dimakan oleh pihak kesehatan untuk kepentingan kampanye pengendalian tembakau pun, hal tersebut tidak pernah diberitakan.

Tidak berimbangan informasi yang disajikan oleh banyak media tentang rokok, tentunya konsumen rokok-lah yang paling dirugikan. Karena kian hari publik mulai ikut tergiring opininya untuk berlaku tidak adil terhadap perokok. Seperti bagaimana halnya ketika perokok mendapat diskriminasi dengan tudingan tidak pantas menerima JKN atau tidak dapat kenaikan pangkat bahkan dipecat dari pekerjaannya, publik hanya diam dan mencibir seakan-akan perlakuan diskriminatif tersebut hal yang lumrah dan pantas diterima oleh perokok. Artinya media punya andil yang besar dalam perlakuan diskriminatif terhadap perokok. Jika media yang seringkali memberitakan negatif tentang rokok tidak mau dibilang turut terlibat, maukah mereka memberitakan tentang Ruang Khusus Merokok yang belum tersedia dan sumbangan manfaat yang besar bagi negara ini?