Kenaikan Harga Rokok dan Mocondo

Adakah pemerintah membayangkan sebuah efek yang jauh lebih dalam dari sudut pandang sosial terkait dengan rencana kenaikan harga rokok, dalam hal ini kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN)  dari 8,5% menjadi 10%.

Bukan perkara soal perhitungan ekonomi kali ini. Tapi soal sosial masyarakat, masyrakat perokok.

Begini. Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya di web ini yang berjudul “Menggugat Kenaikan PPN Rokok, Menggugat Rezim Pajak”. Ada angka psikologis bagi konsumen terkait harga rokok.

Seorang teman, sebut saja namanya Aip, bukan nama sebenarnya. Dia mengatakan bahwa akan berhenti untuk membeli rokok, kalau harga rokok sudah mencapai angka 20 ribu sebungkus. Namun dia tidak akan berhenti merokok, hanya berhenti membeli rokok, dan akan lebih banyak meminta rokok pada teman-temannya. Atau dalam bahasa orang Tebet disebut Mocondo, alias Modal Congor Doang.

Tentu ini akan menjadi masalah besar secara sosial, karena kerugian besar akan ditanggung oleh teman-temannya Aip yang masih membeli rokok. Pertama dia sudah harus membeli dengan harga mahal, lalu dia harus kehilangan berbatang-batang tiap harinya karena diminta oleh Aip. Mungkin jika mintanya hanya sesekali, tak mengapa, karena itu solidaritas sesama perokok.

Namun jika Aip terus meminta setiap hari, kepada teman-temannya, apalagi jika sampai minta beberapa batang untuk dibawa pulang, tentu akan berdampak lebih jauh. Bisa menyebabkan konflik horizontal.

Sebut saja Rozzy, salah satu teman Aip yang akan terus dimintai rokoknya. Harga yang harus dia keluarkan untuk membeli rokok meningkat, namun dia juga harus mengurangi konsumsi rokoknya karena dimintai oleh Aip. Bisa saja dia marah dan tidak mau lagi berteman dengan Aip.

Namun bagi Aip itu bukan masalah, karena bisa saja dia mencari teman baru, yang bisa dimintai rokok. Dan terus berlanjut pola itu, berlanjut terus. Sampai mungkin Aip akan meminta Susi Pudjiastuti, Hanif Dhakiri atau Ignasius Jonan.