Ancaman Para Pemenang Pilkada 2018 Pada Stakeholder Kretek

Seperti yang kita semua tahu, pemilihan umum adalah ajang untuk merebut suara masyarakat. Begitu juga dengan kontestasi pada Pilkada serentak yang diselenggarakan tahun ini. Seluruh calon yang bertarung tentu mengharap raupan suara dari rakyat.

Agar hal tersebut terwujud, para calon pun melakukan safari politik ke hidup masyarakat. Orang miskin, buruh, pedagang, petani, pun termasuk para petani tembakau (juga cengkeh) menjadi sasaran dari safari tersebut. Tentu saja, suara para petani tembakau di Jawa Tengah dan Jawa Timur bakal berpengaruh secara signifikan dalam kontestasi semacam ini.

Para calon di dua daerah tersebut bergantian mendatangi para petani tembakau dan buruh di pabrik rokok. Kedatangan mereka tentu disambut baik, meski tak semua kunjungan tersebut bisa disebut sebagai angin yang baik. Apalagi selama ini, para calon yang bertarung hampir tidak pernah bersuara terkait isu-isu di sektor pertembakauan.

Persoalan Pilkada ini memang membuat dilema para stakeholder di sektor pertembakauan. Ajang ini adalah momen untuk mendapatkan perhatian dari para politisi agar bisa lebih peduli pada sektor ini. Namun di sisi lain, kita sama-sama tahu bahwa janji yang dibuat pada masa-masa seperti ini adalah hal yang tidak patut dipercaya. Apalagi janji tersebut diberikan oleh orang-orang yang hanya berkepentingan mendapatkan suara.

Pun ketika pemilihan telah usai, dan para pemenang mulai bisa diprediksi berdasar hasil hitung cepat. Pada saat-saat seperti ini, stakeholder kretek harap-harap cemas pada kebijakan-kebijakan yang bakal dibuat oleh para pemenang. Apalagi, dari sebagian mereka tercatat beberapa orang yang dikenal sebagai pembenci rokok garis keras.

Misal saja Sutarmidji yang sementara ini menang dalam hasil hitung cepat di Pilkada Kalimantan Barat. Sebagai mantan Walikota Pontianak, Ia memiliki rekam jejak yang cukup mengerikan buat para perokok. Masa pemerintahannya di Pontianak diwarnai ancaman-ancaman mengerikan buat para aparatur negara yang merokok.

Berulang kali Ia mengucap ancaman pada para bawahannya. Pernyataannya yang hendak memecat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Pontianak yang merokok terbilang diskriminatif. Apalagi seorang pimpinan daerah harusnya tidak abuse of power dalam memerintah.

Pun dengan pemenang (sementara) dalam Pilkada Kota Bogor. Sang petahana Bima Arya sampai saat ini masih unggul dalam hasil hitung cepat. Kalau hasilnya benar seperti itu, maka para perokok di Kota Bogor bakal terus merasakan masa-masa buruk dipimpin oleh rezim yang sangat antirokok.

Pernah dalam satu kesempatan Bima Arya mengeluarkan pernyataan yang diskriminatif. “Saya tidak setuju perokok disediakan ruang yang nyaman karena saya justru ingin membuat perokok tersiksa,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, apa yang dilakukan Bima Arya ini jelas tidak pantas dilakukan. Ia bukan hanya diskriminatif, namun juga memberi contoh yang tidak baik dengan melanggar hak masyarakat yang merokok. Dan kini, seperti de javu, kemenangannya membuat konsumen rokok di Bogor semakin khawatir terdiskriminasi sebagai warga negara.

Ini baru dua dari sekian banyak pemenang Pilkada 2018. Masih ada puluhan pemenang yang bakal berkuasa dan mempengaruhi kepentingan para stakeholder kretek. Semoga Ibu Khofifah di Jawa Timur dan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah tetap bersetia pada janji dan simpati yang mereka beri pada petani tembakau ketika kampanye kemarin.

Pun dengan para pemenang lainnya, semoga saja mereka bisa berlaku adil pada setiap warganya. Jangan sampai, hanya karena merokok, haknya sebagai warga negara justru terdiskriminasi dengan ancaman-ancaman tidak dilayani hak administratifnya, atau malah diancam pidana.