Ketika Jawaban Moeldoko Tak Sesuai Harap Komnas PT

Dalam satu bulan terakhir, sudah dua kali kelompok anti-tembakau mendatangi kantor staf presiden. Agendanya, tentu saja mendorong pemerintah untuk mengikuti kemauan mereka. Apa kemauannya? Ada beberapa. Namun sepertinya, pertemuan mereka dengan kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tidak berbuah hasil yang sesuai harapan mereka.

Dalam pemberitaan yang beredar, dikatakan bahwa Komnas Pengendalian Tembakau dan berbagai kelompok mendorong kenaikan cukai, pelarangan iklan, juga tes kesehatan pada pelajar yang diduga terkena paparan asap rokok. Selain itu, mereka juga mendorong pengendalian tembakau dan melarang para siswa menerima beasiswa dari perusahaan rokok.

Pertemuan ini mungkin diharapkan sebagai kemenangan buat mereka. Tidak setiap hari mereka bisa bertemu orang istana, jadi sebisa mungkin, mereka harus mendapatkan dukungan atau setidaknya pernyataan mendukung dari istana. Tapi sayang, pertemuan tersebut tidak sesuai dengan harap mereka.

Jika membaca dorongan kelompok anti-tembakau, agaknya mereka mencoba memancing wacana bahwa rokok adalah racun yang dapat mengganggu kecerdasan anak bangsa. Hal ini kemudian disampaikan pada Moeldoko selaku Kepala KSP, dengan harapan mendapat sambutan terkait isu yang ingin dimainkan ini. Namun, bukannya disambut, kelompok anti-tembakau justru diminta lakukan penelitian sebelum berwacana seperti ini.

Kurang lebih, Moeldoko beranggapan bahwa belum jelas benar korelasi antara perokok/anak yang merokok dengan minimalnya tingkat kecerdasan. Jadi, lebih baik kelompok anti-tembakau melakukan penelitian terlebih dahulu. Kalau boleh kami tambahkan sih, ya bikin riset dulu jangan asal ngomong doang.

Kemudian, satu hal yang juga didorong oleh mereka adalah terkait kelanjutan RUU Pertembakauan. Seperti diduga, mereka mengharap agar pemerintah tidak mau melanjutkan bahasan pada RUU ini. Tapi sekali lagi, jawaban Moeldoko sama sekali berbeda dengan apa yang mereka harapkan.

Terkait hal ini, Moeldoko menyarankan agar Komnas Pengendalian Tembakau mendatangi DPR untuk menyuarakan aspirasinya soal RUU Pertembakauan. Hal ini adalah jawaban yang kami kira tepat. Karena memang RUU ini adalah inisiasi dari DPR, dan pihak-pihak yang berkepentingan sudah diminta pendapatnya. Termasuk dari kelompok tersebut.

Dan terakhir, bahasan soal pengendalian tembakau dijawab Moeldoko dengan amat baik. Mungkin, dalam obrolan tersebut, Komnas PT memang mendorong pengendalian rokok secara total, tapi pernyataan yang diberikan Moeldoko bahwa perkara ini harus dibahas dengan secara mendalam juga. Karena perkara ini menyangkut hal-hal mendasar yang terkait dengan kehidupan serta penghidupan orang banyak.

Apalagi, Ia juga menyatakan bahwa perkara berhenti merokok adalah persoalan pribadi masing-masing orang. Ini bergantung pada kesadarannya untuk memilih, tidak merokok atau merokok. Tidak bisa memang upaya-upaya memaksakan kehendak agar orang berhenti merokok terus dibiarkan. Karena ini adalah sebuah upaya melanggar jaminan atas hak orang lain.

Melihat segala pernyataan Kepala Staf Kantor Presiden di atas, agaknya pandangan yang lebih moderat ini muncul dari pengalaman masa lalunya. Pernah dalam sebuah wawancara, Ia menyebut bahwa orang tuanya juga bertani tembakau untuk menghidupi keluarga.

Selain itu, Ia juga dapat memahami bahwa perkara rokok adalah persoalan yang multidimensi. Tak bisa kita melulu melihat perkara ini dari segi kesehatan, atau ekonomi belaka. Semua yang berkait dengan perkara ini harus diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan. Dan pejabat pemerintah yang memiliki pandangan moderat seperti Moeldoko inilah yang patut kita harapkan berada dalam pemerintahan.