Harga Rokok Naik Bukan Solusi Agar Anak-anak Tidak Merokok, Pak Menteri

OmMengomentari hal yang bukan bidang atau kemampuannya adalah satu kebiasaan buruk dari pejabat pemerintahan di Indonesia. Misalnya komentar Menko Maritim terkait perkara tambang atau ketika Menteri Sosial bicara agar harga rokok naik. Kan nggak ada urusannya sama jabatan mereka.

Karena itu, komentar Menteri Sosial yang menyatakan agar harga rokok naik tinggi adalah hal yang tidak penting dan tidak perlu. Walau alasannya untuk melindungi anak-anak dari jangkauan rokok, tapi saya kira masih ada banyak PR yang perlu diselesaikan Mensos. Selain itu, logika yang dipakai tidak tepat, saya kira.

Begini pak Menteri, mau harga rokok setinggi apa pun, anak-anak masih tetap akan bisa membeli rokok selama akses pembeliannya tidak dikontrol. Kalau cuma sebungkus Rp 100 ribu, saya kira masih ada cukup banyak anak orang kaya yang sanggup membeli bahkan jika harganya Rp 1 juta per bungkus. Karena itu, anggapan yang pak Menteri punya itu sebenarnya cuma omong kosong.

Jika kemudian wacana yang pak Menteri sampaikan itu diwujudkan dalam kebijakan, maka hanya akan terjadi ketimpangan kelas. Orang-orang, mau dewasa atau pun anak-anak, selama punya yang ya bisa beli rokok. Artinya, wacana bapak justru hanya memperlebar kelas sosial masyarakat. Hal macam begini kok nggak dipahami Menteri Sosial sih.

Sebenarnya kita sudah punya aturan yang ketat terkait rokok di Indonesia. Akses pembelian sudah dibatasi hanya untuk orang di atas usia 18 tahun. Tinggal penegakkannya saja memang yang masih belum bisa dilakukan.

Nah, agar anak-anak tidak lagi bisa mengakses pembelian rokok, maka tegakkan saja aturan yang sudah berlaku. Pembelian rokok hanya bisa dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas, misalnya. Walau mungkin merepotkan penjual dan pembeli di awal, tapi mereka bakal paham ini semata agar anak-anak tidak bisa lagi mengakses pembelian rokok.
Kalau sudah ditegakkan aturannya, maka tinggal perketat pengawasan. Warung atau toko yang ketahuan menjual rokok pada anak-anak harus diberi sanksi. Minimal, diberi peringatan dulu satu atau dua kali, setelahnya ya diberikan hukuman.

Jika sudah begini, saya kira anak-anak bakal lebih sulit mengakses rokok dan prevalensi perokok di bawah umur bisa dikurangi. Namun, semua hanya berlaku jika aturan dan pengontrolannya bisa ditegakkan. Kalau cuma bisa memberi wacana agar harga rokok naik sih tidak ada gunanya.

Lagipula, ketimbang mengurusi perkara rokok dan anak, Pak Menteri Sosial lebih baik memperbaiki sistem bansos agar bisa diterima rakyat dengan benar. Sekadar informasi saja, bantuan untuk rakyat terkait Covid-19 saja tidak terlaksana dengan benar. Hingga saat ini, masih ada banyak orang miskin yang belum dapat bantuan.

Karena itu, ada baiknya hal-hal macam begitu menjadi prioritas pikiran Menteri Sosial. Ketimbang ikut seremonial hari anak dan bicara soal rokok, nggak ada urusannya sama jabatan pak Menteri. Mending kalau pernyataannya berbobot, padahal cuma kasih ide harga rokok naik belaka yang tidak ada gunanya untuk persoalan. Kalau cuma begitu mah antirokok juga bisa.