Tarif Cukai rokok 2021

Ketika Pemerintah Daerah dan Kemenperin Menolak Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Akhirnya Kementerian Perindustrian bersuara juga terkait isu cukai rokok 2021. Setelah belakangan semua suara pemerintah terkait wacana tersebut bernada negatif untuk industri hasil tembakau, kini Kemenperin dengan tegas menolak wacana tersebut. Sebuah angin yang lumayan segar untuk para petani dan pemangku kepentingan lainnya.

Adalah Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo yang memberikan pernyataan penolakan tersebut. Menurutnya, kenaikan tarif cukai yang besar tahun ini telah membuat produktivitas pabrik rokok turun hingga 50%. Hingga akhirnya, serapan tembakau dari petani pun menjadi rendah.

Kenaikan cukai rokok 2021 akan makin memberatkan pemangku kepentingan industri hasil tembakau secara sistemik. Tidak hanya berdampak pada pemangku kepentingan, tetapi juga pada pendapatan negara. “Kita menaikkan cukai bukannya menambah pendapatan [negara], tapi justru turun karena konsumen mengonsumsi rokok ilegal,” ucapnya.

Sikap penolakan yang ditunjukkan Kemenperin ini kemudian menjadi tambahan bagi mereka yang menolak kenaikan cukai rokok 2021. Setelah para pemangku kepentingan IHT mulai dari petani, buruh, konsumen, serta industri menolak kenaikan tersebut, hadir juga pihak pemerintah daerah dan Kemenperin. Sejauh ini, ada beberapa Pemda yang tegas menolak hal tersebut.

Baca Juga:  Menolak Menafikan Tembakau

Misalnya Bupati Tegal yang telah menyurati pemerintah untuk meminta mereka tidak menaikkan cukai terlalu tinggi tahun ini.  Hal ini disebabkan kenaikan cukai akan memperparah keadaan Kabupaten Tegal yang saat ini memiliki angka pengangguran paling besar di Jawa Tengah. Sebuah langkah tepat mengingat ada ribuan tenaga kerja pabrik sigaret kretek tangan di sana.

Kemudian ada juga Bupati Ngawi dan Pasuruan yang turut menolak kenaikan cukai rokok 2021. Bupati Ngawi menegaskan kenaikan cukai harus melindungi SKT lantaran ini industri yang padat karya. Sementara Bupati Pasuruan menyatakan pemerintah harus adil dan proporsional dalam urusan ini. Kalau tidak, maka naiknya tarif cukai akan berdampak pada IHT yang telah memberi banyak manfaat.

Lalu, ada juga Bupati Tuban yang meminta untuk menunda kenaikan cukai rokok. Mengingat sedang rendahnya daya beli masyarakat, kenaikan tarif akan berpengaruh pada produksi rokok seperti tahun ini. Kekhawatiran akan PHK terhadap buruh menjadi perhatian utama dari Pemerintah Kabupaten Tuban.

Melihat banyaknya pemerintah daerah yang menolak ditambah Kementerian Perindustrian, ada baiknya Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan mengkaji ulang wacana kenaikan tarif cukai rokok 2021. Penolakan demi penolakan yang hadir ini bukan hanya omong kosong belaka, tetapi juga berdasar keadaan yang terjadi tahun ini.

Baca Juga:  Kaledioskop Kretek Indonesia

Sekali lagi kami ingatkan, tahun ini kemungkinan realisasi penerimaan cukai akan lebih rendah ketimbang tahun lalu. Bahkan setelah tarif dinaikkan, pendapatan dari uang cukai kami rasa tidak bakal melebihi penerimaan tahun lalu. Semua ini dikarenakan keserakahan negara dalam urusan menaikkan tarif cukai.

Komunitas Kretek

Komunitas Asyik yang Merayakan Kretek Sebagai Budaya Nusantara