Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jadi Agenda Rutin Tahunan

Keputusan terkait kenaikan tarif cukai untuk tahun 2022 dalam waktu dekat akan diumumkan. Cukai rokok yang setiap tahun naik ini menjadi momok yang tak terhindarkan. Perkara kenaikan ini berulang memukul ekonomi Industri Hasil Tembakau. Pula masyarakat luas yang terimbas inflasi kebutuhan pokok.

Dampaknya tidak hanya dialami pabrikan, sebagai pihak yang sebelum memproduksi rokok harus membeli pita cukai seturut kuota yang direncanakan, hingga kemudian dibebankan kepada konsumen. Menurunnya daya beli konsumen menjadi konsekuensi yang harus disiasati pabrikan, tentu pula menjadi bumerang bagi pemasukan negara.

Sementara di sektor hulu, yakni petani tembakau dan cengkeh, terimbas akibat menurunnya permintaan pabrikan. Setiap tahunnya produsen rokok harus mengurangi komponen produksinya, sebagai konsekuensi dari kenaikan tarif cukai rokok. Termasuk pula melakukan efesiensi dengan mengurangi jumlah pekerjanya.

Berdasar data terakhir, setiap tahunnya sebanyak 5000-an pekerja IHT, terutama dari sektor kretek, terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Angka ini terhitung sejak regulasi kenaikan tarif cukai demikian eksesif. Kenyataan ini menjadi pil pahit yang menambah persoalan ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Kenaikan tarif cukai rokok menjadi agenda rutin di Indonesia yang dirasakan sebagai siksa tahunan, kenaikan cukai ini didasarkan pada dua gol pemerintah, yakni target pengendalian tembakau dan target penerimaan negara. Seluruh mata rantai dalam ekosistem kretek merasakan langsung siksa tahunan dari regulasi tersebut.

Perlu diingat lagi, dasar pengendalian tembakau di Indonesia ini sepenuhnya mengacu pada klausul FCTC sebagai traktat pengendalian tembakau global, traktat tersebut mengharuskan negara-negara yang terikat FCTC untuk menjadikan cukai sebagai cara menekan angka perokok. Meski Indonesia belum meratifikasi, tapi kebijakan cukai dalam negeri terkesan “sangat FCTC”.

Sejak memasuki tahun 2000-an awal, arah pandang masyarakat dunia digiring untuk mengamini rokok sebagai global enemy atas persoalan kesehatan. Bahkan, produk tembakau disebut-sebut sebagai musuh yang harus dibasmi demi terciptanya pembangunan manusia berdasar kurikulum SDG’s.

Sementara, jika kita tilik lebih lanjut menyangkut perkara rokok dan kesehatan, masih banyak variabel yang masih menjadi perdebatan, ini yang kerap menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Perlu diingat, produk kretek adalah salah satu produk budaya yang khas yang Indonesia miliki. Produk ini berbeda dari terminologi ‘rokok’ yang dimaknai rezim kesehatan.

Sejumlah ahli kesehatan dunia pada agenda tahunan menyoal FCTC yang berlangsung pada November kemarin, telah berupaya pula mengintervensi WHO untuk mengubah metode pendekatan FCTC. Upaya percepatan akan target pengendalian itu akan makin terasa pada tahun depan sampai tahun-tahun selanjutnya, tidak hanya perkara cukai, pula akan dibarengi dengan skema mitigasi atas dampak yang ditimbulkan.

Isu kesehatan yang menjadi tameng pengendalian tembakau ini telah membuat 182 negara yang terikat FCTC tunduk pada kebijakan yang ditetapkan di dalamnya. Bagaimana tidak, ketika persoalan kesehatan telah menjadi common sense semua negara dunia, juga menjadi isu normatif yang banal. Meski, agenda FCTC ini tak berarti bersih dari kepentingan politik dagang.

Sementara, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tembakau terbesar, sampai saat ini belum menandatangani FCTC. Namun, sejak munculnya konvensi pengedalian tembakau itu telah menelurkan banyak regulasi yang mengaksesi klausul-klausul FCTC. Salah satunya terkait regulasi cukai rokok.

Ini artinya, kita sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya di baliknya terdapat sistem pengetahuan yang khas, tidak lagi memiliki kedaulatan dalam menentukan nasib dan masa depan sendiri. Intervensi global masih membayangi gerak kehidupan kita, kita menjadi bangsa yang didikte oleh kepentingan FCTC yang hendak merebut sumber kekayaan bangsa dengan disingkirkannya budaya kretek.