Tembakau Lokal Demi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

Hasil bumi dan kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, demikian amanat konstitusi. Pun demikian dengan tembakau lokal, yakni tembakau yang tumbuh di tanah Indonesia, pengolahan dan pengelolaannya harus berorientasi kepada kepentingan dalam negeri.

Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Kontribusi pertama adalah pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT). Setidaknya dalam 3 tahun terakhir CHT menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi negara, dengan realisasi penerimaan rata-rata 105,2%, alias selalu melampaui target setiap tahunnya. Tahun 2021, CHT menyumbang sekitar Rp 188,81 triliun pemasukan bagi APBN.

Kontribusi selanjutnya adalah serapan tenaga kerja. IHT merupakan industri padat karya, ada jutaan kehidupan yang bergantung pada industri ini. Pada tahun 2019 Kementerian Perindustrian mencatat total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri ini sebanyak 5,98  juta orang, terdiri dari 4,28 juta orang adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta orang bekerja di sektor perkebunan.

Tembakau lokal atau tembakau dalam negeri kita berdaya saing global dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Komoditas tembakau menjadi berkah yang tumbuh begitu saja di nusantara dan menghidupi jutaan kehidupan selama bertahun-tahun. Itu sebabnya komoditas ini disebut sebagai “emas hijau”.

Faktanya, sektor yang strategis ini justru selalu diselimuti kontroversi. Kita tentu mahfum bahwa setiap kebijakan dilatari oleh kepentingan. Persoalan yang kemudian muncul adalah kepentingan siapa yang diusung dalam setiap kebijakan pertembakauan di Indonesia. Sebagai komoditas unggulan dalam negeri, yang dihidupi dan menghidupi jutaan warga negara Indonesia, wajar jika kebijakan yang diharapkan akan mengusung kepentingan dalam negeri, bukan kepentingan asing.

Baru-baru ini, Bloomberg Initiative kembali membuka program hibah pengendalian tembakau bertajuk The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use Grants Program. Dilansir dari situs resmi Tobacco Control Grants, nama Indonesia masuk menjadi satu dari sepuluh negara prioritas yang akan didanai.

Masih dari situs yang sama, kita bisa melihat secara spesifik apa yang menjadi fokus mereka pada Indonesia. Ada 4 poin, di antaranya adalah menaikkan cukai dan harga rokok; mendukung implementasi dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; mendukung perluasan gambar peringatan kesehatan; serta menolak melibatkan industri dalam proses pembuatan kebijakan. Secara garis besar, Bloomberg akan mendanai kampanye anti-tembakau di Indonesia dengan strategi mengintervensi proses pembuatan regulasi pertembakauan dalam negeri di Indonesia.

Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, mendorong pemerintah untuk menolak segala bentuk intervensi lembaga asing dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk soal tembakau lokal.

“Tujuan programnya gamblang sekali disampaikan untuk mendorong berbagai larangan produk tembakau tapi detail peruntukan dana jutaan dolar tersebut minim sekali disampaikan kepada publik. Hal ini sangat membahayaan apalagi kalau program langsung menyasar proses penyusunan kebijakan negara,” ujar Trubus dikutip dari Medcom.

“Taruhan bagi Indonesia sangat besar regulasi tembakau diintervensi. Negara harus waspada dan berdaulat serta mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah sebaiknya jangan tunduk kepada kepentingan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang akan mempengaruhi nasib bangsa,” lanjutnya,

Ini bukanlah barang baru di Indonesia. Bloomberg hanya mengulang apa yang sejak lama mereka lakukan di Indonesia, yakni mendanai kelompok anti-tembakau dan anti-rokok di Indonesia. Manuver Bloomberg dalam berbagai kampanye pengendalian tembakau di Indonesia sudah sejak lama diketahui dan diperbincangkan publik. Lebih lanjut bisa dibaca di sini.

Di atas semua itu, kita harus berani turut mendorong agar otoritas Indonesia tidak kalah oleh iming-iming dolar. Bahwa ada faktor risiko yang perlu diperhatikan dari sektor pertembakauan, kami sepakat. Tapi membunuh industrinya dengan dalih ‘pengendalian’ adalah hal berbeda.

Ditambah dengan fakta bahwa pihak asing adalah elemen yang paling semangat melakukan agenda pengendalian ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Tembakau Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu tak bisa ditawar.