Pohon Cengkeh Sebagai Alat Perlawanan di Pulau Simeulue

Aroma petrikor menguar memenuhi udara. Hujan turun cukup lebat dan belum menampakkan tanda-tanda akan reda. Bandara Lasikin di Pulau Simeulue dipenuhi para penumpang yang baru turun dan para penjemput yang menunggu sejak lama. Mesin-mesin mobil dinyalakan, orang-orang bergegas meninggalkan bandara, menerjang hujan menuju mobil-mobil yang diparkir tak beraturan.

Dahulu, Pulau Simeulue di Aceh dikenal sebagai pulau cengkeh. Pada periode 80an, banyak orang kaya baru karena kesuksesan pertanian cengkeh. Memasuki periode 90an, julukan pulau cengkeh untuk Pulau Simeulue memudar seiring anjloknya harga cengkeh nasional. Meskipun hingga saat ini, dengan total sekitar 15 ribu hektar perkebunan cengkeh, Pulau Simeulue masih menjadi kabupaten tertinggi penghasil cengkeh di Provinsi Aceh.

Ada dua versi cerita yang berkembang tentang keberadaan tanaman cengkeh di Kabupaten Simeulue. Dua cerita ini didapat berdasar penuturan para pemilik kebun cengkeh di sana. Versi pertama: tanaman cengkeh mulai ditanam tak lama setelah Perang Aceh usai di tahun 1904. Belanda menanam cengkeh besar-besaran di beberapa wilayah di Aceh untuk menutupi defisit keuangan karena perang berkepanjangan untuk menaklukkan Aceh. Versi kedua: cengkeh mulai ditanam besar-besaran di Aceh pada periode akhir tahun 60-an. Permintaan cengkeh yang cukup tinggi dan harga mahal membuat banyak petani menanam lahan mereka dengan tanaman cengkeh. Kedua versi ini memiliki bukti lapangan masing-masing. Sehingga saya berkesimpulan, kedua versi cerita ini sama-sama benar dan saling mendukung. Cengkeh mulai masuk di awal 1900an, semakin masif ditanam di akhir periode 60an.

Pertanian cengkeh di Kabupaten Simeulue merupakan pertanian yang dipraktikkan secara turun temurun dalam sebuah komunitas bernama keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dalam pertanian cengkeh. Anak-anak usia mulai 10 tahun baik laki-laki ataupun perempuan sudah ikut terlibat dalam pengelolaan pertanian cengkeh. Mereka diajak ke kebun untuk merawat kebun. Di musim panen, anak-anak sudah mulai belajar memanen bunga cengkeh. Mereka juga mendapat jatah hasil panen sama seperti hasil yang diterima orang dewasa yang memanen.

Pada tahun 1992, bertepatan dengan monopoli komoditas cengkeh oleh BPPC, perkebunan cengkeh di Simeulue terbengkalai. Pohon-pohon tidak dirawat dan bunga-bunga cengkeh tidak dipanen karena biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kebun dan ongkos panen tidak sebanding dengan harga jual cengkeh. Kebun cengkeh kembali diurus sesaat setelah bencana tsunami tahun 2004. Perawatan tanaman yang masih hidup dan peremajaan tanaman yang sudah mati kembali dilakukan. Harga cengkeh yang kembali meningkat menyebabkan petani di Pulau Simeulue kembali menjadikan komoditas cengkeh sebagai sumber penghasilan utama keluarga mereka.

Saat cengkeh kembali menjadi sumber pemasukan utama warga di Kabupaten Simeulue, peremajaan dan perluasan lahan dilakukan, para pemilik kebun cengkeh dihadapkan pada persoalan baru yang mengancam kebun mereka. Perkebunan kelapa sawit mulai ditanam besar-besaran di Simeulue. Baik pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat pemilik lahan berlomba menanam kelapa sawit. Berdasarkan penuturan Budimansyah, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Simeulue, saat ini terdapat 11 ribu hektare kebun sawit di Simeulue. Sebanyak 5 ribu hektare perkebunan milik pemerintah daerah, sisanya perkebunan milik perusahaan swasta dan perkebunan rakyat. Dari 5 ribu hektare kebun sawit milik pemerintah daerah, hanya separuhnya saja yang produktif dan masih berbuah, sisanya, sebanyak 2.500 hektare, tidak terurus dan tidak menghasilkan.

Dalam rapat paripurna anggota dewan DPRK Kabupaten Simeulue, sidang memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar memasukkan sawit sebagai komoditas unggulan di Simeulue. Sebelumnya, pemerintah daerah tidak memasukkan sawit dalam komoditas unggulan. Dari sektor perkebunan, hanya cengkeh, kelapa dan pala yang menjadi komoditas unggulan. Dengan adanya desakan memasukkan sawit sebagai komoditas unggulan, keberadaan perkebunan lainnya menjadi terancam karena sistem perkebunan sawit yang homogen, membutuhkan lahan yang luas dan mengonsumsi banyak air.

Menyadari hal ini, masyarakat tidak tinggal diam. Pulau Simeulue yang merupakan bagian dari Aceh, tentu saja tak lepas dari sejarah panjang perlawanan yang terjadi di Aceh. Setidaknya sudah lebih 500 tahun semangat perlawanan terus menerus dipupuk dan diperbaharui. Sejak dari Sultan Ali Mughayat Syah hingga Sultan Iskandar Muda yang mempertahankan Aceh dan melakukan perlawanan terhadap gempuran Portugis, dilanjutkan oleh Teungku Umar, Cut Nyak Dien dan para pahlawan Aceh lainnya selama perang berkepanjangan melawan Kolonial Belanda. Tak sampai di situ, tak lama setelah kemerdekaan Indonesia, Teungku Daud Beureueh memimpin perlawanan akibat ketidakadilan yang diterima warga Aceh. Yang terakhir, di bawah pimpinan Hasan Tiro, perlawanan kembali dilakukan, kali ini menggunakan organisasi bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang akhirnya berhasil memaksa pemerintah Indonesia menyepakati perdamaian denga GAM pada 15 Agustus 2005.

Berkaca pada perlawanan panjang itu, yang hampir seluruhnya dilandasi kebutuhan untuk mempertahankan lahan dan sumber penghidupan, akan dengan mudah saja perlawanan kembali dilanjutkan. Kali ini perlawanan terhadap ekspansi perkebunan sawit di Pulau Simeulue. Para pemilik lahan dan petani cengkeh tahu pasti, untuk mempertahankan lahan dari serbuan perkebunan sawit, cara yang paling tepat adalah dengan memproduktifkan lahan. Mereka kembali berbondong-bondong menanami lahan dengan cengkeh. Mengapa cengkeh? Karena cengkeh yang paling menjanjikan dari segi harga jual hasil panennya.

Tak ada yang tahu pasti sampai kapan perlawanan ini akan dilakukan, dan tak ada yang tahu pasti sejauh mana keberhasilan perlawanan petani menggunakan cengkeh ini. Tapi setidaknya, perlawanan sudah dilakukan. “Kalaupun nantinya lahan tetap dipaksa untuk digunakan menanam sawit, setidaknya, setelah ditanami cengkeh, harga lahan semakin mahal. Mereka berpikir dua kali untuk membelinya. Kalau tetap memaksa beli dan pemerintah mendukung itu, kami tidak rugi-rugi sekali. Karena harganya kan tinggi. Ada cengkehnya di lahan.” Ujar salah seorang pemilik lahan cengkeh di Simeulue yang saya temui.