Pembangunan RS Paru di Karawang, Jawaban Kretek Terhadap Persoalan Kesehatan Masyarakat

Selama ini rokok dan kesehatan selalu dihadap-hadapkan dalam pertarungan yang kontraproduktif. Rokok selalu dianggap sebagai suatu hal yang berseberangan dengan kesehatan, selalu bermusuhan. Padahal, kenyataan di lapangan justru membuktikan sebaliknya.

Tahukah kalian bahwa defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tahun lalu ditanggulangi oleh keberadaan cukai tembakau? Kalau belum, beginilah keadaannya. BPJS sebagai garda depan penjamin kesehatan masyarakat itu menerima dana talangan sekitar Rp 5 triliun. Sebuah angka yang tidak bisa dikatakan kecil.

Tidak hanya itu, penggunaan dana cukai untuk urusan kesehatan pun banyak yang berwujud pembangunan klinik atau bahkan rumah sakit. Tidak lupa fasilitas kesehatannya juga ditunjang dari keberadaan duitnya para perokok itu.

Yang paling mutakhir, adalah pembangunan rumah sakit khusus paru-paru di Kabupaten Karawang. Di tanah seluas 2,2 hektare, rumah sakit ini bakal dibangun dengan keseluruhan dana bukan dari APBD, tapi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang telah dikumpulkan sejak tahun 2012. Kurang lebih, dana yang digunakan untuk pembangunan berjumlah Rp 152 miliar.

Rumah sakit ini, nantinya bakal menjadi rumah sakit paru pertama yang berdiri di tanah pantura. Selain itu, rumah sakit ini juga bakal menjadi rumah sakit paru termegah di Jawa Barat. Pembangunan rumah sakit ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2019.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia, Jawa Barat tentu bakal terbantu dengan keberadaan rumah sakit ini. Mengingat tingginya angka penderita TBC juga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang masih kerap diderita masyarakat, keberadaan rumah sakit ini bakal sangat membantu kebutuhan masyarakat. Apalagi rumah sakit ini juga bakal memiliki rumah singgah membantu keluarga pasien yang jarak rumahnya jauh dari rumah sakit.

Selama ini, kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang mumpuni hampir tidak dapat diselesaikan. Orang boleh saja mendapat fasilitas kesehatan yang baik, tapi dia harus berobat di rumah sakit swasta yang harganya bisa jadi tidak terjangkau. Sementara itu, keberadaan rumah sakit milik pemerintah juga tidak bisa menjawab kebutuhan tersebut.

Karenanya, keberadaan industri kretek sebagai salah satu industri prioritas dan yang paling tangguh di Indonesia ini justru bisa menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Pemasukan negara yang besar dari sektor ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti rumah sakit ini. Pemerintah daerah bisa menyimpan sebagian anggaran DBHCHT untuk ditabung guna membangun rumah sakit seperti yang dilakukan Pemkab Karawang.

Tentu saja, upaya yang diharapkan dari pemerintah bukan dengan meningkatkan tarif cukai atau membuat regulasi yang mengharuskan seluruh dana DBHCHT digunakan untuk urusan jaminan kesehatan. Semua harus dilakukan dengan proporsional, dan tentu saja dengan siasat yang cerdas seperti pada pembangunan rumah sakit paru Karawang ini.