BimaArya_Bogor

Bima Arya dan Beragam Kontroversinya Menyoal Rokok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) adalah salah satu dari sekian banyak regulasi yang lahir di tengah kontroversi. Beberapa kejanggalan dan tendensi diskriminatif bagi perokok terasa nyata dalam batang tubuh aturan ini, meski ada juga poin-poin yang dirasa baik. Bogor adalah kota yang paling lantang menggalakkan Perda KTR.

Di kota hujan ini, Perda KTR akan direvisi. Perda KTR yang baru nantinya akan memuat ketentuan tentang larangan memajang rokok di etalase. Poin larangan ini menimbulkan reaksi dari industri dan pelaku sektor usaha ritel. Omset mereka menurun drastis akibat keberadaan poin larangan tersebut. Sebagai informasi tambahan, rokok adalah penyumbang pemasukan tertinggi bagi negara dari sektor cukai.

Selain itu, wacana Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertuang dalam revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 12/2009 lebih diperluas baik definisi maupun lokasinya. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam rapat paripurna penyampaian Raperda Perubahan Perda 12/2009 tentang KTR di Gedung DPRD Kota Bogor, pada Selasa (28/11/2018).

Baca Juga:  Betapa Minimnya Fasilitas Merokok di Indonesia

Bima Arya, Walikota Bogor, menyebut bahwa regulasi yang baru nanti meliputi definisi rokok tidak hanya rokok sigaret. Tapi juga shisha dan rokok elektrik (vape) yang pemakaiannya kini semakin banyak, juga dimasukan dalam Perda ini.

“Karena baik shisha maupun vape menimbulkan efek kecanduan kepada para pengguna, atau ada efek perilaku yang perlu diwaspadai bagi para pengonsumsi rokok elektrik ini,” katanya.

Ini yang agak aneh. Saya bukan hendak membela shisha dan vape, tapi menyebut segala bentuk produk tembakau sebagai produk yang menyebabkan kecanduan adalah sesat pikir yang lazim dilakukan anti rokok. Dengan ini sangat mudah untuk menyebut Bima Arya sebagai antirokok. Sebelumnya, Bima Arya juga sempat mengusulkan larangan merokok dalam rumah. Aktivitas legal (merokok) dengan mengonsumsi barang legal (rokok), akan dilarang dilakukan sekaligus dalam ruang privat (rumah pribadi)? Ngeri-ngeri sedap!

Selain memperluas definisi rokok dan melarang display rokok di ritel, Bima Arya juga hendak menambah kategori kawasan yang termasuk KTR. Di Perda KTR sebelumnya ada 8 kategori KTR. Nantinya kategori ini akan ditambahkan dan akan diatur dalam regulasi lain: Peraturan Walikota.

Baca Juga:  Para Perempuan di Ladang Tembakau yang Melawan Stigma dan Belenggu Dapur

Entah apa yang ada di benak Bima Arya, sebenci itu beliau pada rokok dan perokok. Beliau bahkan tak segan menyebut bahwa perilaku merokok adalah awal mula perilaku negatif seperti mengonsumsi narkoba.

“Sebab berdasarkan hasil sebuah penelitian disebutkan, bahwa perilaku merokok pada usia dini merupakan awal untuk menumbuhkan kebiasaan mengonsumsi narkoba dan menjadikan ketergantungan pada narkoba,” ujarnya.

Kalau mau lebih jujur, berbicara Perda KTR secara umum tidak hanya menimbulkan dampak bagi industri dan perokok secara umum. Perda KTR juga berdampak pada pedagang mikro seperti asongan. Penjualan mereka menurun akibat larangan untuk merokok di berbagai lokasi di Kota Bogor, secara otomatis pendapatan mereka ikut terjun hampir menyentuh nadir.

Rokok adalah produk yang dipungut cukai. Bahkan, cukai rokok adalah penyumbang pemasukan terbesar bagi negara dari sektor cukai. Artinya, rokok adalah produk legal yang sudah lolos regulasi minimum. Diskriminasi bagi rokok dan konsumen rokok di Indonesia adalah ironi di negeri hukum.

Bima Arya adalah salah satu dari sekian kepala daerah yang memang kerap menunjukkan ketidaksukaan pada rokok dan perokok. Tak heran jika Bima Arya dengan penuh percaya diri menyatakan ingin membuat perokok di Kota Bogor merasa tersiksa. Padahal, rokok menjadi salah satu unsur yang menopang beberapa pembiayaan penyelenggaraan negara ini. Bisa jadi rokok punya andil dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kota Bogor.

Baca Juga:  Merokok Saat Berkendara, Satu Lagi Dalih Polisi Untuk Mengkriminalisasi Perokok

Terakhir, kalau memang Kota Bogor ingin bebas dari rokok, ya, gampang saja. Silakan larang rokok masuk ke wilayah Bogor, tak perlu regulasi konyol yang terus direvisi. Gampang. Lantas, kenapa hal itu tidak dilakukan? Ini yang perlu dijelaskan oleh Yang Mulia Bima Arya.

Aris Perdana

Manusia yang dikutuk untuk bebas | @arisperd