Jurus Kemenkes Menumbalkan Perokok Demi Merasionalisasi Duit Cukai Rokok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kadang tak habis pikir dengan logika antirokok. Apalagi kalau sudah isu obralannya mendaku sebagai yang terzalimi dengan klaim perokok pasif. Sementara perokok yang benar-benar merokok terus saja mendapat persekusi sebagai biang kerok dari segala penyakit. Antirokok yang mendaku perokok pasif itu tiada henti mengumbar berbagai fitnah yang dialamatkan kepada perokok.

Bahkan lebaynya lagi kadangg sampai melampaui kapasitas yang Maha Kuasa. Sering menyatakan bahwa umur perokok itu pendek gara-gara rokok yang dihisapnya. Astaghfirullah, kok ya masih ada model orang beriman yang kayak gitu. Mengimani tuhan tetapi juga menihilkan kuasa tuhan atas umur serta rezeki makhluk ciptaannya. Semoga kita dijauhkan dari watak moron semacam itu.

Kamis kemarin, tepatnya tanggal 11 Juli yang entah sejak kapan tercatat dan diperingati sebagai Hari Tanpa Rokok. Di Kementerian Kesehatan agenda tersebut diperingati secara resmi. Tetapi kalau ditilik dari catatan Wikipedia, tanggal 11 Juli 2013 (silam) tercantum sebagai hari bersejarah bagi Bloomberg TV Indonesia yang secara resmi mengudara di Indonesia melalui satelit.

Baca Juga:  Dilema Pertarungan Soal Tembakau

Entah atas dasar sejarah apa tanggal peringatan Hari Tanpa Rokok tersebut muncul. Secara agenda internasional, justru masyarakat global tengah memperingati Hari Populasi Dunia. Kalau peringatan Hari Populasi Sedunia sih jelas konteks sejarahnya. Berangkat dari peristiwa perayaan ketika penduduk dunia diperkirakan genap 5  miliar pada tahun 1987.

Tapi sisi menariknya sih sebetulnya di sini. Ketika Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan pidatonya pada tanggal 11 Juli, disebutkan bahwa “usia harapan hidup kita, 71,4 tahun. Tapi, kondisi sehat hanya 62 tahun. Jadi sayang betul, kalau selama sekitar 8 tahun kita sakit-sakitan. Berat juga bagi BPJS, karena terserap dananya oleh katastropik ini hampir 30 persen. Padahal, ini semua bisa dicegah,” begitu kira-kira potongan pidato yang dikutip dari sebuah laman berita.

Dan untuk menurunkan tingkat penyakit tersebut, Nila menyebutkan salah satu upayanya adalah dengan menurunkan angka perokok pemula. Dari sini sudah bisa kita tebak arahnya, apalagi kalau bukan melanjutkan program kampanye kesehatan yang memainkan isu anak. Bukan lagi rahasia, sebagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk membiayai program-program kampanye kesehatan tentang bahaya rokok.

Baca Juga:  Perokok dalam Belenggu Pidana

Menurut klaim data Menkes pula, saat ini dinyatakan sekitar 87 % masyarakat Indonesia terpapar asap rokok. Artinya, angka 87 % itu adalah yang diklaim oleh antirokok sebagai perokok pasif. Kalau mengacu premis antirokok, kerap kali dinyatakan bahwa perokok pasif juga berpotensi besar terkena penyakit kardiovaskular. Bahkan sejak lama digadang-gadang meningkatnya prevalensi perokok pemula dapat mengakibatkan Indonesia kehilangan bonus demografi. Itu artinya jumlah penduduk Indonesia yang produktif akan terus menyusut, namun justru faktanya tidak.

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi (katadata.co.id)

Iya tentu bukan kita tidak paham, repetisi isu berbasis klaim data jadi semacam jurus ampuh untuk merasionalisasi perlunya dana talangan yang lebih besar dari duit perokok. Padahal kalau mau ditilik lebih dalam,  masih terdapat problem pengelolaan yang buruk pada BPJS kesehatan. Lagi-lagi perokok yang ditumbalkan dari persoalan yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh rokok.

Baca Juga:  Biar Cukai Naik, SKT Harus Tetap Hidup

Kalau memang begitu adanya, secara tak langsung keberadaan perokok masih sangat diharapkan, karena ada dana besar yang akan terus dikelola oleh rezim kesehatan. Seperti yang kita ketahui juga, rezim ini adalah salah satu yang punya peran dalam bancakan DBHCHT. Duit cukainya masih diharapkan, produk rokoknya kok ya terus diharamkan. Apa itu coba kalau bukan sebuah kemoronan yang busyet.

Jibal Windiaz

anak kampung sebelah