Mewaspadai Oligopoli Pasar Kretek Akibat Penggabungan Batas Produksi dan Simplifikasi Cukai

Penolakan terhadap rencana Kemenkeu terkait penggabungan batas produksi rokok juga dilontarkan pihak PBNU. KH. Mochamad Maksum Mahfudz, Wakil Ketua Umum PBNU, menekankan kepada pemerintah untuk bersikap adil dalam mendengarkan pendapat berbagai pihak. Sebab pemberlakuan simplifikasi dan penggabungan akan berdampak luas kepada berbagai pihak. Termasuk dalam hal ini Nahdliyin, baik itu pekerja pabrik, petani tembakau, serta konsumennya.

Penggabungan batas produksi SKM dan SPM seperti yang direncanakan Kemenkeu akan berimbas langsung terhadap pabrikan kecil. Akibat dari penggabungan tersebut pabrik rokok kecil tidak memiliki cara selain menaikkan harga. Pabrik rokok kecil yang memiliki buruh terbatas juga harus membeli pita cukai lebih mahal sebelum produknya dijual ke pasar.

Pada waktu lalu melalui situsweb komunitas kretek.or.id, telah pula diangkat pembacaan dampak yang ditimbulkan terhadap pasar rokok dalam negeri jika rencana penggabungan dan simplifikasi jadi dilakukan. Yakni bergesernya konsumen rokok dalam negeri ke produk-produk pengganti yang menggunakan dalih kesehatan.

Kegelisahan ini berangkat dari fakta terkait skema perang dagang nikotin yang dilancarkan sejak tahun 2000-an. Termasuk pula soal ancaman produk pengganti kebiasaan merokok. Diantaranya berupa vape, iQos, juul, nicorette, dlsb, biar lebih jelas bisa dibaca di buku Nicotine War, Wanda Hamilton via bukukretek.com.
Prinsipnya produk pengganti kebiasaan merokok itu terbukti gagal menjawab persoalan ‘kecanduan’ yang kerap dipromosikan lebih sehat dari rokok. Kerap pula disebut sebagai sarana untuk lepas dari ‘kecanduan’ merokok. Namun faktanya tidak. Di beberapa negara lain produk semacam itu dilarang peredarannya.

Di Indonesia ancaman yang tak kalah serius adalah bangkrutnya pabrikan rokok kecil yang rata-rata memproduksi kretek. Produk kretek ini merupakan salah satu sektor penyumbang devisa besar bagi negara. Karena sebagian besar kontennya tersedia di dalam negeri, termasuk pasar konsumennya, tentu kondisi ini adalah pasar menggiurkan bagi para pemain besar di bisnis berbasis nikotin. Rokok putihan (Sigaret Putih Mesin) di Indonesia rata-rata adalah milik perusahaan asing bermodal besar. Philip Morris salah satunya.

Mereka telah memiliki  skema dagang yang sudah sejak lama melakukan ekspansi produk. Bahkan telah mengakuisisi perusahaan kretek dalam negeri. Selain itu, mereka juga telah membuat satu produk berbasis elektrik bernama iQos di beberapa negara seperti Jepang atau Italia. Meski dianggap berbeda dengan rokok elektrik lainnya seperti vape, namun pilihan Philip Morris untuk menggarap sektor ini menjadi satu bukti bahwa upaya mendiskreditkan tembakau dan kretek selama ini menjadi dalih dari sebuah perang dagang tembakau belaka.

Dari gambaran itu kita dapat menengarai beberapa dampak yang ditimbulkan ketika penggabungan dan simplifikasi cukai berhasil menyingkirkan produsen yang dikalahkan oleh regulasi. Sebagaimana yang sudah terjadi, konsumen terperangkap dalam variabel produk sehat-tidak sehat lewat isu kesehatan yang dimainkan. Selanjutnya kemudian muncul variabel harga produk pengganti yang dianggap lebih kompatibel.

Para pemain besar di bisnis nikotin tentu tidak hanya Philip Morris saja. Ada British American Tobacco yang lalu telah mengakuisisi perusahaan Bentoel dan Japan Tobacco International yang telah mengakuisisi anak perusahaan Gudang Garam. Pasar rokok di Indonesia pada gilirannya akan dikuasai secara bertahap pasca terbitnya regulasi-regulasi di dalam negeri yang tidak berpihak.

Berdasar pembacaan itulah, terdapat satu keniscayaan yang akan menimpa industri hasil tembakau di Indonesia, terutama kretek. Bukan tidak mungkin akan terjadi oligopoli pasar rokok di dalam negeri akibat bertumbangannya pabrikan kecil.

Dengankata lain, pemerintah harus lebih matang mempertimbang regulasi yang akan diterbitkan jika memang masih memiliki keberpihakan terhadap sektor kretek yang telah memberi andil besar bagi negara.