kretekus

Penyumbang Kemiskinan itu Bukan Rokok, Tapi Kebijakan Pemerintah

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Seperti tahun sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tingkat kemiskinan di Indonesia. Kepala BPS Suhariyanto kemudian menekankan bahwa harga rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Harga rokok dinilai memiliki andil terhadap kemiskinan sebesar 11,38 persen untuk wilayah pedesaan dan sebesar 12,22 persen di perkotaan.

Bagi orang awam, rilis seperti ini kemudian dipercaya sekaligus jadi gorengan media, tanpa melihat faktor-faktor lainnya. Padahal kalau kita mau melihat persoalan kemiskinan yang terjadi di negara ini, ada begitu banyak faktor yang saling berkaitan.

Masih banyaknya masyarakat miskin di negeri ini memang sebuah kebenaran. Tapi jika memaksakan logika bahwa kemiskinan itu disebabkan rokok adalah sesuatu yang (bagi saya sebagai perokok) rasa-rasanya tak masuk akal.

Rilis BPS mengenai inflasi yang disebabkan naiknya harga rokok tentu terlalu mengada-ngada. Justru kenaikan harga sembakolah yang mendongkrak inflasi. Mereka yang perokok atau tidak, kebutuhan akan sembako tetaplah yang utama.

Kenaikan sembako inilah yang paling berdampak pada kehidupan masyarakat. Mana mungkin lantaran harga rokok terus naik seorang kepala keluarga mengurangi jatah sembako demi membeli rokok.

Baca Juga:  Beban Berat Petani Tembakau di Kala Ramadan

Banyak faktor-faktor lain yang lebih relevan menjadi penyabab kemiskinan seperti ketidakstabilan perekonomian, sempitnya lapangan kerja, dan ketidakmampuan negara mengontrol harga adalah beberapa hal utama yang membuat hidup banyak masyarakat Indonesia lekat dengan kemiskinan.

Apalagi standar kemiskinan versi pemerintah dan BPS hanya menjadikan pendapatan dan pengeluaran sebagai indikator kemiskinan tanpa melihat kearifan sosial dan budaya masyarakat. Mungkin hanya di Indonesia yang menganggap rokok identik dengan kemiskinan.

Sangat tidak adil jika rokok dan perokok dikaitkan sebagai penyebab utama kemiskinan. Terkesan seperti mengabaikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah juga turut menyumbang kemiskinan masyarakat.

Mau menggunakan teori apapun, tetap saja yang harusnya disalahkan adalah pemerintah. Karena memang sudah kewajibannya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika rakyatnya belum sejahtera, banyak yang miskin, maka ada sistem yang error dari program dan kebijakan pemerintah.

Kemiskinan tidak bisa disederhanakan hanya dengan akibat membeli sebuah produk, maka seorang menjadi miskin. Jika seperti itu, bukan hanya rokok saja yang menjadi penyebab kemiskinan, beli pulsa atau paket internetpun bisa dimasukan menjadi variabel penyebab kemiskinan.

Baca Juga:  Menjadi Perokok yang Baik dengan Tidak Memberi Rokok pada Anak di Bawah Umur

Soal rokok, jangan dilihat secara hitung-hitungan belaka. Banyak di antara masyarakat yang merokok mampu beli mobil. Bahkan para petani tembakau yang katanya miskin itu juga tak sedikit yang punya rumah besar. Begitu juga sebaliknya banyak masyarakat yang tidak merokok tapi tak mampu beli mobil. Jangankan berharap beli mobil, untuk makan esok hari saja masih bingung bagi sebagian masyarakat.

Memang tidak bisa dipungkiri kalau kebanyakan perokok adalah masyarakat miskin. Namun hal ini terjadi karena banyak faktor. Bukan serta-merta karena mereka merokok lantas jadi miskin. Yang bikin miskin ya kebijakan pemerintah. Harga rokok naik karena ulah kebijakan pemerintah.

Rizqi Jong

Sebats dulu bro...