PB Djarum

Arogansi KPAI Terhadap PB Djarum dan Kemarahan Masyarakat

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ketika ramai perbincangan di media sosial terkait sikap PB Djarum yang memutuskan pamit dari pembinaan atlet muda bulutangkis, hanya ada satu sikap mutlak dari netizen: marah pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Umpatan demi umpatan dilancarkan kepada KPAI. Kemarahan adalah respon yang wajar dari masyrakat, mengingat keputusan itu terdengar seperti sayup lonceng kematian prestasi bulutangkis Indonesia.

Saya jelas katakan sejak kemarin, KPAI itu arogan dalam kasus ini. Mereka selalu bilang agenda audisi adalah eksploitasi. Hal yang dibantah bukan oleh PB Djarum, tapi oleh para atlet binaan dan atlet yang sedang mereka bina. Orang-orang yang ada di luar lingkaran PB pun menyatakan kalau pandangan KPAI terkait eksploitasi anak itu halu, delusional, dan tidak masuk akal.

Kemarahan netizen pada KPAI sepertinya akan terus ada dan berlipat ganda terkait kasus ini. Dan karena hal ini, KPAI kemudian mengatakan hal lain, yang pantas membuat masyarakat semakin marah. Bagi mereka, PB Djarum pamit bukan karena mereka, tapi karena regulasi. Mereka hanya menjalankan regulasi yang ada.

Baca Juga:  Melabeli Perokok Itu Menyenangkan

Kemudian, ada juga anggapan di kalangan antirokok kalau Djarum playing victim pada isu ini. Bahkan Kak Seto mengatakan kalau sikap PB Djarum seperti anak kecil yang ngambekkan, tidak paham konteks. Karena bagi mereka yang salah itu segala sesuatu yang berbau Djarum. Padahal, dalam kondisi dan sikap KPAI, mereka lah yang melakukan playing victim agar tidak melulu dirisak oleh masyarakat. Dan sebagian antirokok macam Kak Seto itu nggak paham-paham banget sama persoalan yang terjadi.

Seperti sudah saya tuliskan kemarin, PB Djarum telah menerima tuntutan (awal) komisioner KPAI bernama Siti Hikmawati. Jika ada yang belum tahu apa yang didorong KPAI di awal, mereka mendorong agar tidak ada penggunaan kata Djarum pada event audisi. Begini ungkapan Siti Hikmawati di media ketika itu:

“Saya bilang ke mereka kalau memang betul-betul mau sponsorship, ibaratnya charity atau kegiatan sosial boleh enggak kalau enggak dimunculkan logo djarumnya?” ujarnya

Ketika audiensi antara PB Djarum dan KPAI berjalan, pihak PB telah bersedia untuk tidak lagi menggunakan kata Djarum sebagai nama event, dan tidak lagi menggunakan kaos dengan tulisan Djarum sepanjang pelaksanaan audisi. Satu hal yang menurut saya tidak perlu dilakukan, karena jikapun audisi tetap berjalan, mereka tidak melanggar hukum dalam bentuk apapun. PB Djarum dan PT Djarum itu berbeda, KPAI saja yang kelewat ***** untuk memahaminya.

Baca Juga:  Kenapa Antirokok Hanya Mendorong Pengendalian Tembakau?

Bajingannya, sikap KPAI ketika audiensi justru njelei dan arogan. Mereka menolak usulan PB Djarum yang telah memenuhi tuntutan (awal) mereka. KPAI justru menegaskan keinginan mereka agar tidak ada keterlibatan Djarum sama sekali. Artinya, PB Djarum pun tidak boleh terlibat dalam pembinaan atlet muda. Kalau sudah begini, yang berengsek dan bajingan siapa?

Saya kira wajar PB Djarum kemudian memutuskan pamit dari agenda pembinaan. Mereka sudah mau meniadakan kata Djarum yang selama ini dianggap sebagai brand image dan menjadi hal yang dipersoalkan KPAI. Tidak ada nama Djarum Sirkuit Nasional, tidak ada kaos berlabel Djarum Badminton Club di audisi, tapi KPAI yang menolak. Yasudah, artinya PB Djarum memang tidak boleh terlibat di agenda pembinaan sama KPAI.

Sebenarnya, ketika PB Djarum sudah bersedia tidak menggunakan kata Djarum dalam atribut audisi, banyak pihak yang menilai itu adalah jalan tengah terbaik. Kata dan brand image yang dipermasalahkan itu sudah tidak ada, audisi dan pembinaan atlet tetap bisa berjalan, prestasi bulutangkis Indonesia (insyaallah) bisa tetap bagus. Nah ketika KPAI menolak jalan tengah itu dan PB Djarum pamit dari pembinaan, kita tetap tahu kan pihak mana yang harus disalahkan?

Baca Juga:  Perda KTR Bogor Menuai Kritik dari Kementerian Dalam Negeri
Aditia Purnomo

Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa | biasa disapa di @dipantara_adit