cukai

Kenaikan Tarif Cukai dan Frustasinya Anti Rokok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cukai rokok harus dinaikkan setinggi-tingginya. Dengan demikian para perokok akan berfikir ulang untuk membeli rokok, hingga akhirnya berhenti dari kebiasaan merokok, masyarakat akan sehat. Dan pada akhirnya negara akan untung karena anggaran pelayanan kesehatan akan berkurang. Kira-kira begitu narasi yang terus dipropagandakan oleh anti rokok.

Bimsalambim. Melalui PMK 152/2019, cukai rokok resmi naik per tahun 2020. Tarif cukai naik 25 persen dengan kenaikan HJE hingga 35 persen. Sejarah baru tercipta. Inilah angka tertinggi yang pernah dipatok pemerintah. Propaganda berhasil. Luar biasa.

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) adalah satu dari sekian banyak lembaga yang kerap menggaungkan kenaikan cukai rokok. Alasan mereka seragam; eksistensi rokok membahayakan eksistensi manusia. Narasi yang tentu berlebihan mengingat rokok dari tembakau sudah turun temurun ada di negeri ini. Dan fakta bahwa rokok adalah donatur APBN juga tak bisa dikesampingkan begitu saja.

Diah Saminarsih, Ketua Dewan Pembina dan pendiri CISDI menyebut bahwa kenaikan cukai rokok berefek domino yang akan mengurangi beban negara membiayai orang sakit. Pola pikir semacam ini yang tidak bisa diterima, seolah rokok adalah sumber dari segala penyakit yang ada di negara ini. Dengan logika ini, kreatifitas pemangku kebijakan akan terbatas karena hanya akan terfokus mencari cara mengurangi jumlah perokok, sambil—tanpa disadari—membunuh penghidupan petani tembakau, cengkeh, dll, tanpa mau mencari cara untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Baca Juga:  Menolak Tirani Perusahaan

Cukai rokok, pada titik tertentu, wajar saja naik. Penentuan tarif dan berbagai kebijakan fiskal memang harus mengikuti eskalasi perekonomian seperti inflasi dan lain-lain.  Tapi, angka yang dipatok harus tetap rasional. Kenaikan cukai memang terus terjadi setidaknya dalam satu dekade terakhir, kecuali di tahun 2019. Kita akan lihat pada tutup buku akhir tahun ini, berapa besar pemasukan negara dari sektor cukai rokok dalam kondisi cukai tidak dinaikkan.

Yang menjadi persoalan adalah, alasan kenaikan cukai—yang maha tinggi—kali ini lebih didominasi dengan argumentasi kesehatan. Ini menyebalkan. Cukai rokok adalah donatur besar bagi BPJS Kesehatan. Lubang-lubang defisit anggaran BPJS akan tetap menganga tanpa kontribusi rokok. Selain itu, efek langsung rokok pada kesehatan juga masih menemui perdebatan panjang. Bahkan, menaikan cukai tak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Jadi, argumentasi Diah Saminarsih soal efek domino pun gugur.

Tak sampai di situ, Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI, menambahkan bahwa peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok juga harus digalakkan demi menekan prevalensi perokok. Ah, ini lagi.

Baca Juga:  Menyediakan Ruang Merokok Seperti di M Bloc

Sejarah soal bungkus rokok selalu dibumbui kontroversi. Berkali-kali lahir regulasi bungkus rokok baru, cacat logika tetap ada. Gambar-gambar luka yang menjijikan pada bungkus rokok terbukti tak mengurangi jumlah perokok. Kok masih saja diulang-ulang?

“Tentunya kami sangat mendukung apapun yang dilakukan untuk menekan angka perokok,” ujar Olivia Herlinda.

Ada banyak propaganda anti rokok yang berhasil dikonversi jadi regulasi. Tapi, mereka sadar, perokok tetap istiqamah dan selalu punya cara memperjuangkan haknya. Karakter perokok yang kuat inilah yang membuat anti rokok semakin membabi buta melakukan segala cara. Saya bahkan gak heran kalau mereka (akhirnya) menggunakan dalil agama dalam kampanyenya. Namanya juga sudah anti, apa pun akan dilakukan.

Aris Perdana

Manusia yang dikutuk untuk bebas | @arisperd