Sistem Kemitraan: Alternatif Solusi Bagi Petani dan Industri Tembakau

Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok mau tidak mau membawa konsekuensi logis. Beberapa konsumen beralih ke tingwe. Di tingkatan industri mulai terjadi pengurangan jumlah produksi rokok (juga pengurangan tenaga kerja). Seiring sejalan, di tingkatan petani, serapan tembakau turut menurun. Efek domino tak terhindarkan.

Dalam situasi serba rumit seperti ini sangat tidak bijak jika pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, menutup mata dan minim tindakan. Konsekuensi dari kenaikan tarif CHT dan HJE yang terlalu tinggi justru kontraproduktif. Alih-alih memperbaiki laju ekonomi, keputusan menaikkan tarif cukai–yang tertinggi sepanjang sejarah–justru bisa berbalik membahayakan penghidupan banyak pihak, terutama petani tembakau.

Sejak awal, petani tembakau adalah pihak paling rentan dalam tata niaga pertembakauan. Banyak petani mengeluh tembakaunya tidak terserap oleh industri. Ada beragam alasan; kualitas tembakau yang buruk, kuota panen berlebih, dan harga jual rendah yang menjadi momok bagi para petani. Kerentanan inilah yang membuat petani tembakau tak punya bargaining power. Musim panen tak serta-merta membawa kebahagiaan, tapi juga kekhawatiran.

Salah satu solusi yang bisa diambil oleh pemerintah adalah membuat regulasi yang mempromosikan sistem kemitraan. Tata niaga pertembakauan semakin membaik sejak adanya sistem kemitraan. Di sektor komoditas lain, rantai tata niaga masih melibatkan tengkulak kecil dan besar, di sektor tembakau posisi tengkulak mulai terpinggirkan karena keberadaan sistem kemitraan ini. Sistem kemitraan telah memangkas mata rantai dalam sistem tata niaga konvensional yang berbelit dan cenderung merugikan petani.

Dalam sistem kemitraan, pihak petani dan industri melakukan kesepakatan kerja yang menguntungkan kedua belah pihak. Sistem kemitraan ini dilakukan sedari awal musim tanam hingga penjualan pasca panen. Dengan kemitraan inilah kemudian hasil panen para petani lebih terjamin. Inilah yang paling diharapkan oleh petani tembakau setelah panen: jaminan terserap oleh industri.

Bagi para petani yang tidak mengikuti sistem kemitraan, hasil panen mereka belum tentu akan terserap pasar. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kesepakatan dengan pabrikan untuk membeli tembakau mereka. Karena tidak ada kerja sama dengan pabrikan inilah mereka harus menjual hasil panennya sendiri melalui para tengkulak. Keberadaan tengkulak inilah yang membuat mata rantai perdagangan semakin panjang. Dalam kondisi ini, petani adalah pihak paling dirugikan karena harus menjual murah hasil panennya.

Industri dalam sistem kemitraan akan mengumumkan kuota pembelian kepada para petani agar menanam sesuai dengan kebutuhan industri. Kuota pembelian ini menjadi patokan berapa banyak tembakau yang bakal dibeli industri pada setiap panen. Sayangnya, beberapa petani kerap menanam tembakau melebihi kuota pembelian dari pabrik. Hal inilah yang membuat masih ada tembakau-tembakau yang tidak terserap oleh industri.

Selain itu, melalui sistem kemitraan hasil panen para petani tembakau akan lebih terjamin kualitasnya sehingga potensi terserap industrinya jauh lebih terjamin. Karena dalam sistem kemitraan, para petani mendapatkan bantuan bibit serta pengawasan kualitas tanaman sejak awal musim tanam. Inilah yang membedakan para petani yang tidak ikut kemitraan dengan yang ikut.

Di tengah gempuran regulasi cukai yang semakin mencekik, sistem kemitraan ini patut dikedepankan sebagai alternatif solusi. Setidaknya, dengan sistem ini, petani tembakau lebih punya harapan dalam menghadapi situasi rumit saat ini.

Sebagai informasi, sistem kemitraan ini sebetulnya sempat masuk dalam Permentan 23/2019 tentang Rekomendasi Impor Tembakau. Namun sayang beleid ini harus direvisi karena terindikasi melanggar ketentuan dari WTO.