Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Perda Adalah Kunci Rasa Adil Bagi Semua Pihak

Iklan Rokok Ditutup, Untuk Apa?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pada tahun 2017 yang lalu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, dalam sebuah talkshow dengan tema ‘Musik Keren Tanpa Rokok’, menyebut bahwa Jakarta adalah daerah dengan jumlah penderita tuberkolosis (TBC) nomor satu terbanyak yaitu 37.114 jumlah penderita. Apa yang dianggap menjadi faktor utamanya? Yap, (iklan) rokok!

Stigma bahwa rokok adalah biang segala penyakit terus saja diulang bunyinya oleh anti rokok di berbagai forum yang mereka gelar. Hal itu membuktikan betapa bebalnya mereka dalam melihat persoalan kesehatan.

Pada kasus di DKI, kelompok anti rokok bahkan tak sungkan mengaitkan prevalensi penderita TBC dengan masifnya papan iklan rokok. Dalam logika mereka, iklan rokok akan secara otomatis menghipnotis publik ke alam bawah sadar yang paling dalam, hingga akhirnya merokok dan, lagi-lagi, berujung pada berbagai macam penyakit seperti TBC. Logika absurd semacam itulah yang membawa Pemprov DKI pada sebuah ide untuk menurunkan semua baliho dan papan reklame rokok sebagai solusi menekan jumlah penderita TBC.

Baca Juga:  Merokok Adalah Aktivitas Legal, Ini Landasan Dasarnya

Energi yang sama muncul di Kulon Progo. Pemkab Kulon Progo mengerahkan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menutup iklan-iklan rokok yang masih ada di berbagai tempat belanja yang ada di daerah pedesaan. Iklan-iklan itu mereka tutup dengan banner yang berisi himbauan untuk tidak merokok di sembarang tempat dan anjuran untuk merokok secara etis.

Sepintas terlihat baik. Bahwa perokok perlu sadar tentang ruang dan etika, saya sepakat. Persoalannya adalah; apakah Pemkab juga menyoroti tentang ketersediaan ruang bagi masyarakat yang hendak merokok? Di mana tempat yang tepat bagi masyarakat Kulon Progo yang ingin merokok agar tidak dikatakan sembarangan? Ini yang belum jelas.

Lagi pula, kebijakan menutup iklan rokok di Kulon Progo ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Artinya, sebagaimana di DKI, landasan utama kebijakan ini tentu tak jauh dari narasi kesehatan–narasi yang selama ini jadi ‘dagangan’ kelompok anti rokok.

Begini. Bicara kesehatan, idealnya Pemkab Kulon Progo fokus pada perbaikan tata kota dan kesehatan lingkungan. Apa-apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakat seperti lingkungan hidup yang layak, layanan dan fasilitas kesehatan, serta berbagai hal penunjang lainnya, perlu dijadikan prioritas. Percayalah, memperbaiki kualitas kesehatan publik dengan fokus menutup iklan rokok adalah komedi yang layak ditertawakan.

Baca Juga:  Aturan KTR Tangsel Mestinya Tak Menggunakan Logika Menggusur

Pemkab bisa saja berkelit bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan otoritasnya sebagaimana yang diatur dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok. Menanggapi dalih ini, kembali lagi soal ruang merokok; sudah tersediakah?

Pemkab Kulon Progo menyebut penutupan iklan rokok dan pemasangan banner himbauan ini adalah langkah awal. Padahal sebelumnya Pemkab Kulon Progo juga telah menutup etalase rokok di seluruh ritel dengan papan kampanye kesehatan, persis seperti di Bogor dan Depok. Melihat rekam jejaknya, hampir bisa dipastikan banner himbauan akan berkembang menjadi larangan merokok sejurus dengan kehendak para agen anti rokok. Saya berani bertaruh untuk itu.

Boleh jadi nantinya masyarakat bukan terdampak bahaya kesehatan karena rokok, melainkan depresi sosial lantaran dipaksa memahami logika absurd khas anti rokok.

Aris Perdana

Manusia yang dikutuk untuk bebas | @arisperd