Buruh Linting Dihantui Virus dan PHK, Negara Bertanggung Jawab

Industri Hasil Tembakau (IHT) boleh jadi adalah sektor industri yang paling tahan badai krisis. Depresi ekonomi global terbesar yang terakhir terjadi pada tahun 2008, pun berhasil dilewati. Jutaan buruh tetap bergantung hidup pada industri padat karya ini.

Badai krisis kembali mengancam, pandemi Covid-19 menjadi penyebab kali ini. Banyak pengamat menyebut bahwa krisis ini lebih parah dari yang terjadi tahun 1997-1998. IHT pun terseok-seok akibat hantaman dari berbagai sisi yang tak terduga.

Di awal tahun, sebelum virus corona masuk dan mewabah di Indonesia, pemerintah resmi memberlakukan tarif cukai baru. Tarif baru tersebut naik 25 persen dari tahun lalu, sedangkan Harga Jual Eceran ikut terkerek naik 35 persen.

Setelah berhasil melewati awal tahun yang berat, kita kembali diuji. Bagi IHT, ini ibarat sudah jatuh ditimpa kenaikan cukai, dihantam pandemi pula. Hantaman kali ini jelas sangat menyulitkan bagi seluruh elemen pelaku ekonomi, mulai dari mikro sampai pabrikan.

Pandemi memukul daya beli masyarakat. Banyak PHK terjadi. Buruh dan sebagian masyarakat menganggur. UMKM gulung tikar. Dan, faktor yang tidak bisa dilepaskan adalah kebijakan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebuah solusi yang menerima banyak kritik publik.

Betapa tidak, kebijakan PSBB hanya membolehkan beberapa sektor usaha untuk terus beroperasi selama pandemi. Sektor-sektor ini diperbolehkan lantaran peran yang krusial dalam kehidupan masyarakat, di antaranya adalah kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, industri strategis, dan beberapa lainnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ternyata memberi ruang bagi industri lain untuk tetap berjalan, asal memiliki izin operasional dan menjalankan protokol kesehatan. Izin operasional inilah yang membuat masih banyak pabrik beroperasi, banyak buruh dipaksa tetap bekerja. Pada bulan April lalu, Kemenperin mencatat ada 11.000 lebih izin operasional yang diterbitkan.

Industri rokok yang merupakan sektor padat karya jelas-jelas akan sulit menerapkan physical distancing. Prosedur keselamatan dan ketersediaan alat kesehatan pelindung buruh mutlak dibutuhkan. Kebijakan yang serba tidak pasti semacam PSBB ini, pada titik tertentu, justru bisa mengancam masyarakat umum.

Keseriusan pemerintah jadi pertanyaan banyak pihak. Jumlah kasus positif dibanding dengan jumlah orang yang sudah menjalani pemeriksaan, relatif tinggi. Kelambatan dan penyangkalan menambah panjang daftar alasan masyarakat untuk pesimis.

Buruh menjadi salah satu elemen yang dipukul di berbagai sisi. Mayoritas buruh adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak bisa work from home, sebagaimana pekerja kantoran. Di hadapan mereka hadir dua mimpi buruk; mengalami PHK, atau dipaksa tetap bekerja dalam situasi wabah penyakit. Pilihan yang sulit.

Di Surabaya, sudah terjadi kasus, dimana pabrik rokok menjadi klaster baru penyebaran virus. Dalam kasus ini, buruh pula yang kena getah. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami menyatakan bahwa akan terjadi 3 hal besar apabila penanganan pandemi Covid-19 tak menemui titik terang.

Pertama, terjadi penurunan produksi. Masyarakat dalam kondisi menuju tidak punya uang, daya beli menurun. Hal itu berdampak pada tingkat keterjualan produk. Penurunan penjualan akan berdampak pada penurunan jumlah produksi.

Kedua, PHK besar-besaran. Apabila produksi tidak dilakukan, buruh jelas tidak dibutuhkan. Maka, sebagai konsekuensi logis hukum ekonomi, PHK tidak terhindarkan. Dalam konteks IHT, pemutusan hubungan juga terjadi dengan petani di ladang tembaku yang menjadi sumber bahan baku IHT.

Ketiga, rokok ilegal semakin marak. Sebagai solusi dari mahalnya harga rokok dan kolepsnya beberapa industri, konsumen akan beralih ke produk yang tersedia di pasar dan cenderung lebih murah serta tanpa cukai. Seuatu yang benar-benar mengerikan bagi stabilitas ekonomi negara.

Situasi ini menuntut keseriusan pemerintah. Tidak bisa tidak, pandemi harus diakhiri. Karena dari beberapa bulan terakhir, terlihat bahwa efek pandemi terasa dua kali lebih menyakitkan bagi kelas menengah ke bawah, termasuk buruh dan petani.

Kepedulian negara pada rakyatnya, terutama buruh, tidak bisa hanya sekadar jargon. Himbauan demi himbauan tidak akan menyelesaikan masalah. Jamin kehidupan dan penghidupan seluruh rakyatnya, karena memang itu fungsi negara ada.