Tarif Cukai Tinggi dan Ancaman Krisis Ekonomi

Di awal tahun, sebelum virus corona masuk dan mewabah di Indonesia, pemerintah resmi memberlakukan tarif cukai baru. Tarif baru tersebut naik 25 persen dari tahun lalu, sedangkan Harga Jual Eceran ikut terkerek naik 35 persen.

Setelah berhasil melewati awal tahun yang berat, Industri Hasil Tembakau (IHT) kembali diuji. Bagi para bagi stakeholder pertembakauan, ini adalah mimpi buruk beruntun dalam dua malam. Mimpi buruk kali ini jelas lebih mengerikan bagi seluruh elemen pelaku ekonomi, mulai dari mikro sampai pabrikan.

Situasi hari ini memukul daya beli masyarakat. Sebagai konsumen, kita harus mengurangi banyak konsumsi sekalipun dibutuhkan. Banyak PHK terjadi. Buruh dan sebagian masyarakat menganggur. UMKM gulung tikar. Industri pun kebingungan memasarkan produknya. Kita sedang dalam perjalanan menuju krisis yang sulit disembuhkan.

Buruh adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Mayoritas buruh adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak bisa work from home, sebagaimana pekerja kantoran. Sebagian dari mereka mengalami PHK, sebagian lagi harus terus bekerja berdampingan bersama virus yang jelas-jelas tengah mewabah.

Sebuah kasus di Surabaya menjadi contoh betapa mengerikannya menjadi buruh di tengah pandemi. Sebuah pabrik rokok jadi klaster baru penyebaran virus. Situasi ini bisa saja terjadi pada pabrik-pabrik lain, utamanya yang termasuk sektor padat karya.

Apabila keadaan tidak berhasil dikendalikan oleh pemerintah, tak hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah juga jadi keniscayaan.

Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menyebut target penerimaan cukai tidak akan tercapai jika situasi semacam ini berlarut. Akan semakin banyak pabrik tutup sementara jika kasus serupa terjadi lagi di tempat lain. Hal itu akan berdampak buruk bagi proses pemulihan ekonomi.

“Ini yang harus dipikirkan, jika hal serupa kembali terjadi, pasti kinerja industri rokok akan terganggu. Dampak selanjutnya, target penerimaan cukai rokok yang telah ditetapkan pasti tidak akan tercapai dan kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK akan lebih besar,” kata Adik.

Kembali ke soal cukai. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor cukai rokok sebesar Rp 180,5 triliun. Angka patokan ini naik dari yang dipatok dalam APBN 2019, yaitu sekitar Rp 165,5 triliun. Sekarang, dengan segala problematika ekonomi dan sosial yang ada, apakah angka itu masih relevan?

Cukai rokok adalah andalan pemasukan negara. Itu adalah fakta sahih. Membantahnya sama dengan meragukan api itu panas. Selama bertahun-tahun, cukai rokok jadi donatur terbesar bagi negara dari sektor cukai. Lebih banyak dari pungutan cukai lainnya. Jadi, tidak heran kalau angka-angka besar dipatok.

Terganggunya kinerja manufaktur oleh karena pandemi harus dihadapi oleh negara dengan kebijakan yang benar-benar bijak. Tidak bisa tidak, insentif ekonomi harus ‘disebarkan’ ke industri penopang perekonomian negara, termasuk IHT. Sayangnya, sejauh ini yang negara berani berikan hanya sebatas relaksasi pembayaran cukai selama 3 bulan. Relaksasi itu tidak mengurangi beban, hanya menunda pelunasan.

Mengevaluasi kebijakan tarif cukai bisa jadi solusi yang berpotensi menyelamatkan industri strategis seperti IHT. Kalau pun tidak ada pandemi, sejak awal sudah banyak ekonom menilai angka 25 persen terlampau besar, dan sangat berefek pada stabilitas industri itu sendiri. Ditambah pandemi, tentu efeknya berkali lipat.

Memang belum ada sejarah penurunan tarif cukai rokok. Ya, balik lagi, cukai rokok adalah andalan. Selama bisa diperas, ia akan diperas. Tapi situasi hari ini berbeda. Treatment-nya juga harus berbeda. Menurunkan tarif cukai jadi pilihan yang cukup rasional.

Kenaikkan tarif cukai rokok di awal tahun kemarin adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Situasi hari ini pun sejarah. Jadi, ada baiknya kita membuat sejarah baru dengan menurunkan tarif cukai rokok di tengah tahun.