Industri Rokok Tengah Recovery, Jangan Dihambat Oleh Regulasi

Di awal tahun 2020, kebijakan tarif cukai baru mulai diberlakukan. Tarif baru tersebut naik 25 persen dari tahun lalu, sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) ikut terkerek naik 35 persen. Implikasi dari kebijakan ini tentu menekan industri rokok.

Efek dari regulasi cukai yang baru sebenarnya sudah mulai terasa bahkan sebelum diberlakukan. Pada akhir tahun 2019 lalu, harga rokok di pasar sudah mulai melonjak signifikan, menyusul pemberitaan soal kenaikan tarif yang masif. Tak heran jika banyak konsumen yang ‘tertipu’ karena membeli rokok berlabel cukai lama tapi harga baru (naik).

Industri rokok melihat fenomena ini sebagai sebuah ancaman. Kebijakan kenaikan tarif cukai sangat berbahaya, apalagi dengan angka yang terlampau besar. Segala macam strategi dilakukan demi eksistensi kretek yang perlu dipertahankan. Sialnya, di tengah perjalanan, fenomena baru muncul. Wabah COVID-19 mengancam manusia.

Depresi ekonomi akibat krisis kesehatan tak bisa dihindari. Cadangan stok pangan dan anggaran negara, mau tidak mau, pasti akan segera menipis, sebagai konsekuensi logis dari perang besar menghadapi pagebluk. Krisis ekonomi memukul banyak pihak; pedagang, ojol, industri kecil maupun besar, semua terdampak. Termasuk industri rokok; sudah jatuh (karena kenaikan cukai), tertimpa pandemi.

Menghadapi pukulan kenaikan cukai, industri rokok masih bisa melakukan beberapa siasat. Tapi menghadapi wabah COVID-19 bukanlah perkara mudah. Yang tengah depresi adalah ekonomi masyarakat keseluruhan. Daya beli rendah, dampak langsungnya adalah penurunan jumlah penjualan rokok. Dalam situasi ini, industri rokok juga ‘dilemahkan’. Kebijakan relaksasi pembayaran cukai selama 3 bulan pun tidak mengurangi beban. Relaksasi hanya menunda waktu pembayaran, sedang beban pembayaran tak diringankan sama sekali.

Efisiensi dilakukan oleh industri. Kuota pembelian tembakau telah dikurangi, bahkan ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk tidak melakukan pembelian di daerah tertentu. Hal ini jelas berdampak pada penghidupan petani tembakau.

Tidak hanya petani tembakau yang terdampak, para petani cengkeh juga seakan tengah menjalani masa suram akibat tidak terserapnya panen serta jatuhnya harga jual cengkeh. Padahal selama ini, cengkeh selalu menjadi andalan penghidupan mereka. Itu belum termasuk buruh-buruh yang dirumahkan karena jumlah produksi berkurang.

Waktu berjalan, kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia tak kunjung landai. Namun pemerintah memilih untuk memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (New Normal Life) demi menyelamatkan roda ekonomi yang harus terus berputar. Perlahan ekonomi bergerak. Dunia usaha yang sempat depresi dihantam pandemi kini memasuki proses pemulihan.

Kita sama-sama tahu betapa dahsyatnya badai penyakit ini. Proses pemulihan mungkin akan berhasil, tapi pasti tak akan berjalan mulus. Akan ada puing-puing sisa badai yang tertinggal. Dalam konteks industri rokok, penurunan pendapatan yang signifikan akibat merosotnya penjualan rokok di tengah pandemi COVID-19 adalah salah satu puingnya.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan menilai estimasi penerimaan negara dari cukai akan sama dengan tahun 2019 yang lalu atau sekitar Rp 165 triliun, sementara volume produksi dari industri rokok justru akan turun 13-23%.

Di tengah proses pemulihan ekonomi, pemerintah harus berhati-hati. Jangan sampai menerbitkan kebijakan-kebijakan yang justru menghambat proses pemulihan itu sendiri. Wacana seperti kembali menaikkan cukai, penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif cukai, dan revisi PP 109/2012, adalah ide ‘haram’ di tengah pandemi yang tidak seharusnya dijadikan opsi.

Yang tengah kita hadapi adalah krisis besar. Bisa jadi yang terbesar yang pernah kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Hal paling utama yang harus jadi tuntutan kita saat ini adalah keseriusan pemerintah. Kondisi ekonomi yang stabil dan mapan sekalipun, akan runtuh apabila pemerintahnya telat dan salah mengambil keputusan. Semua kekuatan harus bersatu. Semua persaingan harus disingkirkan.

Pemulihan ekonomi bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menentukan langkah. Tabik.