Tembakau Temanggung Tak Semua Terserap, Bupati Bertindak

Tembakau Temanggung adalah salah satu unsur penting dalam piramida kebutuhan industri rokok. Di masayarakat kita lazim disebut sebagai tembakau lauk. Kebutuhan akan tembakau lauk ini sebagian besar terserap untuk pabrikan besar.

Sejak pemerintah menerbitkan regulasi cukai baru yang berakibat pada mahalnya harga rokok. Pihak pabrikan pada titik ini sejatinya menghadapi kondisi yang dilematis. Di satu sisi harus terus berproduksi, di sisi lain harus menanggung bebanan cukai yang tinggi.

Tak ayal kondisi itu membuat pabrikan mengambil langkah efesiensi dan pembatasan kuota produksi. Kondisi riskan ini diperparah lagi dengan adanya isu simplifikasi cukai. Bukan apa-apa, wacana simplifikasi ini akan semakin memberatkan pabrikan skala kecil. Hulu industri tentu turut terancam.

Pada kondisi yang serba riskan semacam ini, Bupati Temanggung kembali menampakkan perhatiannya dengan meminta pabrikan menyerap semua tembakau dari petani. Bupati meminta pabrikan untuk mempercepat proses pembelian tembakau Temanggung.

Perhatian itu dilakukan karena proses pembelian dari pabrikan belum optimal. Hasil panen masih banyak yang menumpuk di petani, pedagang, dan pengepul. Dinyatakannya hal ini tidak berimbang dengan volume hasil panen tahun ini.

Bisa dibilang pada kondisi saat ini pabrikan memang tidak sedang baik-baik saja. Situasi pasar sedang tidak menentu. Maraknya peredaran rokok ilegal dan beralihnya pilihan konsumen ke rokok murah menjadi tantangan yang tak terelakkan.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah juga tengah mewacanakan angka kenaikan cukai untuk tahun depan. Artinya, industri rokok dalam negeri benar-benar tengah mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Situasi tidak menguntungkan ini iya jelas berdampak terhadap pembelian bahan baku.

Upaya yang dilakukan Bupati Temanggung tentu tidaklah keliru, hanya saja jika orang nomor satu di Temanggung ini juga paham peta persoalannya, intervensi yang dilakukan tidak melulu ke pihak pabrikan.

Sebagaimana yang kita ketahui, di masa pandemi ini persoalan krisis yang memukul banyak sendi ekonomi, pula disebabkan oleh ketidakjelasan sikap pemerintah. Terutama menyangkut keberpihakannya. Contoh nyata adalah dengan adanya regulasi, baik menyangkut perkara cukai serta perkara lain yang berelasi dengan kelangsungan ekonomi masyarakat.

Kalau memang para pejabat daerah ini paham betul peta sitnas pertembakauan, pastinya ada upaya intervensi yang jauh lebih strategis. Paling tidak dengan melakukan konsolidasi dengan daerah-daerah penghasil yang dibangun atas rasa senasib, kemudian mengajukan mosi keberatan atas regulasi yang dikeluarkan pusat terkait cukai.

Sayangnya, gambaran ini hanya ada di pikiran penulis saja. Kalau saja pejabat daerah bersungguh ingin memakmurkan daerahnya, upaya jitu yang dilakukan adalah memahami akar persoalan. Pejabat mestinya tak perlulah cari muka, jauh lebih penting dari itu adalah memahami akar dari persoalan di sektor pertembakauan ini.