cukai rokok ilegal

Inovasi Digital Untuk Memberantas Rokok Ilegal

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rokok ilegal adalah duri dalam daging bagi industri hasil tembakau di Indonesia. Di saat pabrikan harus saling bersaing dan mengurangi kentungan demi memberi persaingan harga untuk pelanggan, rokok tanpa cukai ini bisa melenggang asyik dengan harga murah. Kenapa begitu, karena harga murah tersebut didapat tanpa biaya cukai yang ditanggung pabrikan lain.

Karena itu, peredaran rokok ilegal ini dimusuhi oleh negara serta pabrikan juga sebagain konsumen. Mengingat kehadirannya membuat negara tak bisa mendapatkan setoran dari pita cukai, membuat pabrikan yang taat pajak (baca: cukai) kalah saing di pasar tertentu, dan konsumen yang mau jadi pahlawan devisa tergoda untuk membelinya.

Ada banyak strategi yang telah dilakukan negara atau daerah untuk memberantas peredaran rokok tak bercukai ini. Misalnya, dengan menebar beragam baliho larangan membeli rokok ilegal. Atau juga dengan menindak para pelaku bisnis rokok tanpa cukai ini. Pun dengan sosialisasi yang dilakukan agar pelaku industri tak bermain nakal di bisnis ini.

Baca Juga:  Kabar Baik dari Gudang Tembakau di Temanggung

Termutakhir, Pemerintah Kabupaten Probolinggo lewat Satual Polisi Pamong Praja setempat membuat inovasi baru dalam pemberantasan rokok duri dalam daging tersebut. Dengan sebuah aplikasi, kini masyarakat bisa melaporkan keberadaan rokok ilegal. Widih, sebuah inovasi digital untuk memberantas rokok tak resmi tersebut.

Presentase peredaran rokok tanpa cukai yang mencapai 6,4% di Kabupaten Probolinggo menjadi landasan dari dijalankannya program ini. Apalagi, tahun ini Satpol PP Kabupaten Probolinggo juga mendapatkan suntikan dana hingga ratusan juga dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Tentunya, kolaborasi dengan Bea Cukai setempat jadi sebuah keharusan untuk mereka.

Mengingat pendapatan Kabupaten Probolinggo dari sektor rokok ini besar, tentunya pemberantasan rokok tak legal ini menjadi salah satu perhatian pemerintah setempat. Apalagi, Pemkab Probolinggo, tahun ini mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) Rp 67.518.509.249,58. Sebuah angka besar untuk menjalankan pemeintahan di daerah.

Untuk itu, pemanfaatan aplikasi Sirelog (Sistem pelaporan rokok ilegal) menjadi salah satu solusi pemberantasan rokok ilegal. Nantinya, pihak Satpol PP akan berpatroli ke toko-toko untuk melihat apakah ada rokok tanpa cukai yang dijual di sana. Lalu, mereka akan melaporkan ke aplikasi jika terdapat rokok tanpa cukai, sehingga Bea Cukai bisa melakukan verifikasi terlebih dulu.

Baca Juga:  Perda KTR Tak Berhak Larang Orang Merokok

Jika sudah terindentifikasi, nantinya pihak Bea Cukai dan Satpol PP akan melakukan operasi bersama untuk menindak toko tersebut. Mengingat selama ini Satpol PP memang tidak bisa menindak rokok ilegal sendirian karena wewenang tersebut berada di pihak Bea Cukai. Karena itu, kolaborasi semacam ini bisa menjadi solusi pemberantasan yang baik.

Walau memang, salah satu faktor utama beredarnya rokok ilegal, yakni tarif cukai yang tinggi serta harga rokok yang mahal harusnya juga menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai, nantinya inovasi pemberantasan di daerah tidak bisa berjalan optimal lantaran kebijakan cukai selama ini membuat rokok ilegal tetap ada. Dihajar pemerintah daerah, tapi disemai oleh pemerintah pusat.

Aditia Purnomo

Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa | biasa disapa di @dipantara_adit