ruang merokok dan perda ktr

Ruang Merokok Harus Ada Sebelum Razia Perokok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Penyediaan ruang merokok adalah kunci dari persoalan penegakan Perda KTR. Setiap kali pihak pemerintah daerah melakukan razia melalui perangkatnya, para perokok yang kedapatan merokok di ruang kerja, harus mengalami teguran.

Iya memang perlu diperingati kepada perokok yang membandel, artinya bagi mereka yang tidak taat asas. Adanya KTR kan untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok. Untuk itu pula, penyediaan ruang merokok menjadi penting.

Ibaratnya, jika mau menegakkan aturan kebersihan melarang orang membuang sampah sembarangan, maka tempat sampahnya juga harus disediakan terlebih dahulu. Kalau tempat sampahnya tidak disediakan, bagaimana bisa ditegakkan itu aturan?

Ini memang bukan fenomena baru, terkait dilakukannya razia perokok di lingkungan instansi pemerintahan. Pegawai yang kedapatan merokok di ruangan lantas mendapatkan teguran, perokok serasa diolok-olok oleh kondisi semacam ini.

Jika saja lingkung Balai Kota ini mau berlaku fair, sejak sebelum Perda KTR dikeluarkan, sudah lebih dulu menyediakan ruang merokok. Beri tanda khusus yang mengarahkan pada tempat itu, bahwa hanya boleh merokok di ruang yang dikhususkan.

Baca Juga:  Nasib Cengkeh dalam Ancaman FCTC

Tentu dengan demikian, para perokok mapun masyarakat lain merasa mendapatkan haknya. Tidak sekadar dilarang-larang saja, tetapi juga merasa diperhatikan. Tidak merasa dibatasi haknya dalam mengonsumsi produk legal, secara tak langsung mengedukasi perokok untuk sadar tempat. Tidak perlu lagi ada orang yang merasa terdiskriminasi.

Iya sekali lagi, jika saja dalam konteks penegakkan KTR ini memang kembali ke asasnya. Maka, pihak pemerintah daerah pun mestinya berlaku taat asas akan ketetapan yang mengatur tentang penyediaan tempat merokok di KTR.

Bilamana tempat khusus merokok sudah dikondisikan sesuai peruntukannya, dilengkapi asbak sebagai penunjang kebersihan, kemudian masih saja ada orang yang merokok tidak pada tempat khusus tersebut, maka tindakan peneguran menjadi sah. Perlu lebih diedukasi perokok tersebut.

Razia yang dilakukan di Balai Kota Tangsel beberapa waktu lalu ini, sebetulnya menunjukkan kelemahan pemerintah daerah dalam berlaku adil terhadap masyarakatnya. Komitmen yang terpenting dari persoalan KTR ini adalah berlakunya taat asas dan konsisten.

Bukan melulu mengejar target pencitraan daerah sudah menegakkan aturan KTR, tapi komitmen untuk melindungi semua lapisan masyarakat justru nol. Kondisi semacam ini sama dengan memberi celah bagi perokok untuk berlaku sembarang.

Baca Juga:  Perokok Pasif, Mitos Yang Terus Direproduksi

Kita sepakat, bahwa masih ada perokok yang serampangan dalam memaknai KTR. Kita sepakat para pelanggar KTR ini perlu ditegur untuk berlaku santun dalam merokok. Sebab ada masyarakat lain yang merasa dirugikan jika terpapar asap.

Sekali lagi, jika tempat merokoknya tidak dibuat, aktivitas merokok jadi semena-mena. Kemudian, tiba-tiba dimunculkan razia KTR. Ini namanya bukan penegakan aturan, melainkan upaya untuk mendiskreditkan perokok, berimplikasi mengolok-olok; perokok memang brengsek. Mau sampai kapan?

Jibal Windiaz

anak kampung sebelah