Larangan merokok

Perda KTR Bukanlah Larangan Merokok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Menyoal Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai daerah kerap saja penekanannya pada larangan merokok dan isu kesehatan yang kelewat lebay. Secara prinsip kita sepakat dengan pernyataan Wabup Kulonprogo, bahwa KTR bukan untuk melarang orang merokok.

Lucunya, upaya penegakkan efektifitas KTR acap disertai upaya ‘memberantas’ ruang perokok. Seakan-akan aktivitas merokok disetarakan dengan aktivitas keji tak bermoral, mencederai harkat kemanusiaan, perbuatan nista yang dianggap aib bagi kota yang dipimpinnya.

Pelanggar KTR harus disidang dikenai sanksi/denda yang bertujuan membuat kapok perokok. Ini satu watak warisan kolonial terhadap pesakitan di negara jajahan. Di masa sekarang, kita tentu tak sepatutnya menghadapi model kekuasaan yang demikian.

Di negara demokrasi ini, mestinya pemerintah harus mampu mendudukkan harkat kemanusiaan di atas segala kepentingan. Sayangnya, selama ini yang kita terima dari perlakuan pemerintah terhadap isu rokok maupun perokok kerap kontroversial.

Di antaranya munculnya Perda KTR yang melulu dimaknai sebagai regulasi yang mengandung larangan merokok. Sejatinya, rokok memiliki faktor risiko yang berpotensi mengganggu kenyamanan orang lain. Di titik ini kita sepakat, bahwa aktivitas merokok perlu diatur. Namun, bukan berarti aktivitas merokok layaknya aktivitas ilegal. Bahkan sampai harus dipersidangkan bilamana terjadi pelanggaran KTR.

Baca Juga:  Begini Cara Mengurangi Prevalensi Anak Merokok yang Benar

Justru yang terpenting dari amanat KTR ini adalah upaya berbagi ruang. Itu prinsipnya. Semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan rasa keadilan. Maka itu, penyediaan ruang merokok menjadi penting sebagai asas untuk menjawab kontroversi terkait asap rokok.

Namun, jika semangat berbagi ruang ini ditindas oleh wacana tentang kesehatan yang berimplikasi mempertebal stigma terhadap rokok, bagi saya, bukan derajat kesehatan masyarakat yang mau diangkat di situ. Lebih kepada pencapaian citra semata. Citra daerah serta citra pejabat yang mengusungnya.

Sederhananya, jangan sampai upaya penegakkan KTR malah berujung menghabisi ruang perokok. Jika ujungnya begitu, iya itu jelas bukan mengusung semangat berkeadilan bagi semua. Bila ruang merokoknya disediakan dan relatif manusiawi, kemudian sistem pengawasan dan edukasinya berjalan, niscaya deh, masyarakat akan taat asas dan paham tujuan baik dari adanya KTR.

Berkali-kali yang disesalkan perokok, upaya penegakkan KTR tidak pernah dibarengi dengan semangat edukasi. Sistem yang diberlakukan melulu larangan merokok dan dengan pendekatan represi berupa ancaman sanksi administrasi bahkan pidana. Pada beberapa kasus juga sampai terkesan mendiskriminasi perokok dari ruang bersama. Ini jelas keliru.

Baca Juga:  Menjadi Manusia yang Bukan Kalkulator

Kita sepakat pada pejabat daerah yang mengingatkan bahwa KTR ada bukan untuk melarang orang merokok. Melainkan, sebagai upaya mengedepankan rasa keadilan bagi semua. Untuk itu, merokoklah pada tempat yang sudah disediakan.

Nah, dengan demikian, pejabat yang mampu berlaku adil seperti itulah yang layak dikenang sebagai pribadi humanis serta merakyat. Doa terbaik akan selalu mengalir untuknya. Jangan sampai yang terjadi malah semangat memberantas eksistensi rokok dan perokok. Itu sama halnya mengingkari sejarah budaya masyarakat sendiri.

Jibal Windiaz

anak kampung sebelah