Satgas KTR, Siapa dan Untuk Apa?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sebagai daerah yang cukup getol menerapkan Perda KTR, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah resmi mengukuhkan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok alias Satgas KTR. Mereka akan menjadi ujung tombak penegakan Perda KTR di Tangsel.

Saya sendiri belum tahu pasti bagaimana teknis Satgas ini bekerja. Bisa jadi hanya memastikan tidak ada aktivitas merokok di kawasan terlarang, atau bahkan hingga kemungkinan terburuk, misalnya melakukan penggeledahan ke dalam tas maupun saku perokok. Hiiihh..

Perda KTR sendiri kini telah menjamur ke berbagai daerah. Seolah ada motivasi persaingan antar daerah untuk ‘galak-galakan’ pada perokok. Disebut demikian karena memang Perda KTR bertujuan seperti itu. Nah, Satgas KTR adalah eksekutor aksi ‘galak-galakan’ tersebut.

Ada 2 hal yang kiranya perlu kita garis bawahi. Pertama, pembentukan Satgas KTR justru akan menambah ongkos operasional tiap daerah. Kalau tim ini dibentuk dengan rekruitmen petugas baru, artinya akan ada tambahan pengeluaran pemerintah untuk menggaji para petugas–kecuali mereka bekerja sukarela tanpa upah. Kalau memang anggota Satgas KTR itu bukan orang-orang baru, lantas dari mana mereka dihimpun? Satpol PP? Ormas? Atau apa??

Baca Juga:  6 Aturan Inkonstitusional dalam PP 109/2012

Kedua, pembentukan Satgas akan lebih mulia jika bertujuan untuk menegakkan aturan tanpa tebang pilih. Maksudnya, hak-hak perokok yang tercantum dalam Perda KTR juga harus jadi fokus kerja Satgas. Orientasi Satgas tidak boleh hanya untuk memberangus rokok dan perokok.

Sebagaimana putusan MK, perokok berhak atas ruang merokok. Sekali lagi: berhak. Nah, Satgas di tiap daerah rasanya perlu diberi pemahaman tentang hal ini agar kemudian mereka tahu harus berbuat apa pada pengelola ruang publik yang tak menyediakan ruang merokok. Menegakkan aturan ya harus adil dan proporsional dong. Pokoknya, kehadiran Satgas KTR tidak boleh mengebiri hak perokok semata. Kira-kira begitu.

Sekiranya itulah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap daerah yang telah bersiap untuk membentuk Satgas KTR. Intinya, masyarakat yang perokok dan yang bukan perokok sama-sama membayar pajak. Bahkan perokok menyumbang pajak lebih lewat tiap batang rokok yang dihisap. Jadi, jangan anak-tirikan perokok lewat kebijakan-kebijakan diskriminatif.

Satu-satunya cara agar pembentukan Satgas ini tidak disebut diskriminatif, ya mereka harus beri sanksi tegas pada pengelola ruang publik yang tidak menyediakan smoking area. Itu hak perokok, diakomodir pula oleh hukum. Ketegasannya pun harus setara dengan galaknya mereka pada perokok.

Baca Juga:  Jangan Coba-coba Boikot Rokok
Aris Perdana

Warganet biasa | @arisperd