Konsumen Rokok Turut Menolak Revisi PP 109/2012

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kemunculan wacana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur tentang produk tembakau, telah memantik reaksi beragam kalangan. Mulai dari petani tembakau, buruh pabrik rokok, hingga konsumen rokok sebagai ujung dari ekosistem pertembakauan.

Bicara peraturan pertembakauan, suara-suara dari stakeholder kerap diabaikan dalam pembahasan. Aneh memang. Mereka yang diregulasi seperti tak punya ruang dimana kepentingannya bisa didengar dan dipertimbangkan. Regulasi menyoal tembakau, rata-rata dibuat satu arah. Terkadang mengusung kepentingan pemerintah, terkadang kepentingan antirokok.

Apa yang menjadi keluhan petani tembakau dari wacana revisi PP 109/2012? Secara umum, wacana revisi ini sarat akan kepentingan antirokok. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan dialokasikan sebagian untuk pengelolaan layanan berhenti merokok. Distribusi DBCHT (yang mana salah satu manfaatnya adalah untuk petani tembakau) selama ini saja masih belum beres.

Buruh pabrik rokok pun bersuara menentang wacana yang sama. Bahkan sebelum revisi pun situasi buruh linting tengah terombang-ambing. Kebijakan cukai yang eksesif jelas berdampak secara langsung pada buruh sebagai tenaga kerja di industri rokok. Ditambah variabel pandemi COVID-19, juga krisis ekonomi yang dihasilkan, jadilah satu situasi tak menentu. Aturan yang melegitimasi kepentingan antirokok tentu akan memicu perlawanan dari para buruh.

Baca Juga:  Salah Kaprah Tuduhan Rokok Membuat Orang Miskin

Konsumen rokok tentu menjadi salah satu “korban” dalam skema pengendalian tembakau global. Betapa tidak, harga rokok terus melambung, konsumen dipaksa “membenci” rokok yang legal. Sebagian besar konsumen memilih berdamai dengan “turun kasta” mengonsumsi rokok murah. Sebagian lagi memilih tingwe. Pada titik paling antagonis, beralih mengonsumsi rokok ilegal.

Tak hanya soal harga. Konsumen rokok semakin hari semakin terdiskriminasi. Adanya kampanye hitam soal rokok turut membentuk persepsi publik pada seorang perokok. Stigma negatif pun lahir. Sebagai konsekuensi logis, kebencian pada perokok semakin menjadi. Kontradiksi meruncing. Kemudian pemerintah muncul sebagai “juru damai” dengan mengeluarkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Formula kedamaian yang semu.

Alih-alih menawarkan win-win solution, Perda KTR justru jadi penambah derita perokok. Implementasinya seringkali fokus pada pelarangan saja, hak atas ruang bagi perokok cenderung dinomorduakan–meski ketersediaan ruang merokok dijamin konstitusi.

Setelah semua itu, negara mau melegitimasi layanan berhenti merokok yang jelas-jelas tidak penting. Maksudnya tidak penting, ya, karena berhenti merokok itu kehendak individu. Kalaupun otoritas ingin memberi ‘bantuan’ layanan, kenapa malah ingin menggunakan dana dari cukai dan pajak rokok? Sialnya, itu menjadi salah satu poin yang diwacanakan dalam revisi PP 109/2012.

Baca Juga:  Agar Tak Ada Lagi yang Terzalimi, Belajarlah dari Kesalahan dan Wujudkan Solusi

Harus kemana para perokok menyuarakan keluhannya? Kepada siapa kepentingannya bisa dititipkan?

Adapun lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI, justru tampil sebagai agen antirokok global yang memusuhi konsumen rokok. Mau kemana lagi para perokok mengadu?

Ah, iya, ada BPKN. Tapi, siapa yang tahu lembaga itu? Jangankan mekanisme pengaduan di sana, kepanjangan namanya saja rasanya kurang begitu populer di kalangan masyarakat awam.

Meski demikian, sebagai salah satu stakeholder, para perokok tetap harus menyuarakan apa yang sudah menjadi haknya. Setidaknya suara-suara itu bisa disiarkan di media sosial masing-masing.

Tabik.

Aris Perdana

Warganet biasa | @arisperd