Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Perda Adalah Kunci Rasa Adil Bagi Semua Pihak

Iklan Rokok Di Jakarta Dipreteli, Efektifkah?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dari tahun ke tahun, setiap kali ada rilis data soal penyakit, sudah pasti akan menunjuk satu kambing hitam yang dianggap biang keladi. Apa yang kerap dianggap menjadi faktor penyebab penyakit? Yap, (iklan) rokok!

Stigma bahwa rokok adalah biang segala penyakit terus saja diulang bunyinya oleh anti rokok di berbagai forum yang mereka gelar. Hal itu membuktikan betapa bebalnya mereka dalam melihat persoalan kesehatan.

Pada tahun 2017 di DKI, pemerintah bersama kelompok anti rokok bahkan tak sungkan mengaitkan prevalensi penderita TBC dengan masifnya papan iklan rokok. Dalam logika mereka, iklan rokok akan secara otomatis menghipnotis publik ke alam bawah sadar yang paling dalam, hingga akhirnya merokok dan, lagi-lagi, berujung pada berbagai macam penyakit seperti TBC.

Logika absurd semacam itulah yang membawa Pemprov DKI pada sebuah ide untuk menurunkan semua baliho dan papan reklame rokok sebagai solusi menekan jumlah penderita TBC.

Kekeliruan tersebut berulang. Kali ini melalui Seruan Gubernur, Anies Baswedan tengah mengampanyekan Jakarta Bebas Rokok. Larangan merokok semakin masif di banyak kawasan. Iklan rokok indoor dan outdoor di Jakarta mulai dipreteli. Pemajangan rokok di tempat penjualan juga dilarang. Muncul pula wacana sanksi yang mengikuti seruan tersebut. Kacau.

Baca Juga:  Penggabungan Batas Produksi Rokok Berpotensi Menggeser Konsumen Rokok Dalam Negeri

Argumentasi yang dibangun ya lagi-lagi soal kesehatan. “Demi kesehatan masyarakat luas,” katanya. Agar tidak ada yang merokok sembarangan. Selain itu, anak-anak juga dijadikan alasan. Katanya agar anak-anak tidak terpengaruh iklan dan mulai mencoba rokok.

Sepintas terlihat baik. Bahwa perokok perlu sadar tentang ruang dan etika, saya sepakat. Persoalannya adalah; apakah Gubernur juga menyoroti tentang ketersediaan ruang bagi masyarakat yang hendak merokok? Di mana tempat yang tepat bagi masyarakat Jakarta yang ingin merokok agar tidak dikatakan sembarangan? Ini yang belum jelas.

Kebijakan menutup iklan dan etalase rokok di Jakarta ini diinisiasi oleh Anies sebagai upaya menekan prevalensi perokok anak. Artinya, terkonfirmasi bahwa landasan kebijakan ini tentu tak jauh dari narasi yang selama ini jadi ‘dagangan’ kelompok anti rokok. Padahal, anak-anak beli rokok ya bukan di swalayan. Di swalayan pun ada pengaturan ketat hanya boleh menjual ke pembeli berusia 18 tahun ke atas.

Begini. Bicara kesehatan, idealnya Gubernur DKI fokus pada perbaikan tata kota dan kesehatan lingkungan. Apa-apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakat seperti lingkungan hidup yang layak, layanan dan fasilitas kesehatan, serta berbagai hal penunjang lainnya, perlu dijadikan prioritas.

Baca Juga:  Mari Bersiap Hadapi Penerapan Tarif Cukai Rokok 2021 di Bulan Februari

Percayalah, memperbaiki kualitas kesehatan publik dengan fokus menutup iklan dan etalase rokok adalah komedi yang layak ditertawakan. Jakarta bisa mengurangi pengeluaran dengan menghentikan program pembangunan tugu-tugu yang tidak penting, misalnya. Alokasikan anggarannya untuk kesehatan itu tadi.

Anies bisa saja berkelit bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan otoritasnya sebagaimana yang diatur dalam regulasi Kawasan Dilarang Merokok. Menanggapi dalih ini, kembali lagi soal ruang merokok; sudah tersediakah? Itu hak konstitusional perokok, lho.

Otoritas di DKI menyebut penutupan etalase rokok dan pemasangan himbauan ini adalah langkah awal. Padahal, dari 2017 yang lalu sudah ada kejadian serupa dalam rangka mengantisipasi TBC. Melihat rekam jejaknya, hampir bisa dipastikan himbauan akan berkembang menjadi larangan, sejurus dengan kehendak para agen anti rokok. Saya berani bertaruh untuk itu.

Boleh jadi nantinya masyarakat bukan terdampak bahaya kesehatan karena rokok, melainkan depresi sosial lantaran dipaksa memahami logika absurd khas anti rokok.

Oiya, terakhir kali saya ke swalayan, masih ada Kinderjoy yang jadi favorit anak-anak–hampir tidak ada anak yang tertarik bahkan membeli rokok di swalayan. Satu lagi, kondom juga terpampang jelas di area kasir. Tapi, yang ditutup ya etalase rokok.

Baca Juga:  Politik Anggaran DPR Yang Mengkambinghitamkan Rokok
Aris Perdana

Warganet biasa | @arisperd