tarif Cukai rokok 2021

Tarif Cukai dan Minimnya Kepekaan Pemerintah

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bagi saya, rezim saat ini bukanlah pemerintahan yang bisa diharapkan oleh rakyatnya. Hampir dalam semua persoalan, harapan dari rakyat dijawab kepalsuan oleh negara. Termasuk pada urusan kebijakan tarif cukai yang belakangan ini menguat, pemerintah sepertinya memang tidak bisa diharapkan sama sekali.

Kemarin, pemangku kepentingan di Industri Hasil Tembakau mendatangi Istana Negara untuk menyampaikan keberatannya pada Presiden. Okelah, kalau Cuma persoalan tidak bisa diterima presiden karena sibuk masih bisa dimaklumi. Bahkan, untuk bertemu dengan perwakilan istana saja, para pemangku ini tidak diperbolehkan.

Memang, untuk urusan-urusan seperti ini negara berlaku hampir selalu seperti itu. Jangankan para stakeholder kretek, Bu Sumarsih yang sepuluh tahun berdiri di depan istana saja dalam aksi kamisan saja ditemui hanya untuk di-PHP belaka. Ya mau gimana lagi, begitu mungkin nasib menjadi rakyat biasa.

Minimnya kepekaan pemerintah pada masyarakat ini memang menjadi problem serius dalam rezim Jokowi. Biar bagaimana pun juga, pemerintah harusnya mau mendengar keluhan rakyat. Bukan masa bodo amat dengan penolakan rakyat kemudian kebijakan jalan terus. Dan dalam konteks kebijakan tarif cukai, hal ini tetap berlaku.

Baca Juga:  Harga Rokok Naik, Perokok Sudah Siap?

Ngototnya pemerintah menaikan tarif cukai tembakau untuk tahun depan sudah ditolak oleh seluruh elemen masyarakat tembakau. Siapa pun itu, mau itu konsumen, petani, pekerja, pedagang, akademisi, hingga industri semua menolak. Karena mereka sama-sama tahu jika tarif cukai dinaikkan, lonceng kematian pada kehidupan mereka semakin nyaring terdengar.

Kebijakan cukai dalam 10 tahun terakhir ini memang mengerikan. Kenaikan tarif rerata ada di atas 10%. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan hingga di atas 20% terjadi, dan membuat industri tidak stabil. Dampaknya, jelas menyekek kehidupan rakyat. Apalagi, kebanyakan mereka saat ini bergantung pada IHT.

Seandainya tahun ini tarif atas cukai ini naik di atas 5%, pabrikan sudah angkat tangan menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Pilihannya, mereka mengurangi produksi kembali. Hal yang sudah terjadi selama bertahun-tahun akibat kenaikan tarif cukai. Dan hal ini, jelas berdampak pada hampir seluruh elemen masyarakat tembakau.

Penurunan produksi, bagi petani, berarti menurunnya permintaan atas hasil panen mereka. Entah itu petani cengkeh atau tembakau, semuanya sama terdampak dan menderita karena kebijakan cukai. Sudah susah payah mereka menanam, ketika panen malah tidak terserap oleh pabrikan. Nasib buruk ini bukan sekadar takdir, melainkan terjadi karena kebijakan.

Baca Juga:  Ancaman Kemasan Polos Terhadap Konsumen Kretek Indonesia

Kemudian, hal lain yang terdampak jelas di sektor ketenagakerjaan. Pabrikan mengurangi produksi berarti mengurangi tenaga kerja. Ya buat apa ada tenaga kerja kalau produksinya berkurang? Gitu loh, negara paham ngga sih? Kalau sudah begitu, berapa banyak tenaga kerja yang keluarganya terancam kelaparan?

Hal ini pada akhirnya terjadi karena negara tidak memiliki kepekaan atas penderitaan rakyatnya. Tidak hanya dalam konteks tembakau, tapi hampir dalam semua persoalan. Padahal, negara harusnya lebih mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang yang lain. Sialnya, saat ini hanya kepentingan oligarki yang dipedulikan rezim, soalnya itu kepentingan mereka juga.

 

Komunitas Kretek

Komunitas Asyik yang Merayakan Kretek Sebagai Budaya Nusantara