Petani Tembakau
Opini

Menyoal Dukungan Politik Petani Tembakau

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) pimpinan Agus Parmuji mewacanakan dukungan politik bagi salah satu kandidat calon Presiden untuk tahun 2024. Dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar pada 27-28 Juni 2022 lalu, APTI menyatakan mendukung pemimpin yang pro petani tembakau untuk memimpin Indonesia kelak.

“Hanya pemimpin yang mengerti permasalahan tembakau yang dapat melindungi dan memperjuangkan petani dalam regulasi dan kebijakannya,” ujar ketua APTI, Agus Parmuji.

Nama yang dimunculkan adalah Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo. Pujian pun mengalir bagi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

“Kami di Jawa Tengah, sudah merasakan betul efek dari kepemimpinan yang ngayomi petani tembakau. Pak Ganjar, sejak pertama kali menjabat gubernur, selalu mau turun saat wiwit tandur hingga nanti panen,” lanjutnya.

Menjelang tahun-tahun politik, fenomena semacam ini akan semakin lumrah. Maksudnya, ya dari namanya saja momentum politik, akan banyak agenda-agenda politik yang disemestakan ke berbagai elemen masyarakat, termasuk petani tembakau di dalamnya. Petani adalah ‘pasar’ besar dalam konteks elektoral.

Pertanyaannya, apakah para tokoh yang dikagumi bahkan didukung oleh para petani ini akan komitmen? Itu dia. Sangat sangat meragukan.

Dalam kampanye Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo juga mendapatkan dukungan dari sebagian elemen petani, khususnya masyarakat pertembakauan. Faktanya, tarif cukai terus naik secara gradual tiap tahun.

Baca Juga:  Kretek Dalam Pandangan Hukum (bagian-1)

Maaf, ada satu tahun di mana tarif cukai tidak dinaikkan. Tahun 2019 tarif cukai tetap sama. Tahun yang sama dengan hajatan politik nasional atau Pilpres itu sendiri. Kami mencoba percaya bahwa kebijakan itu bukan karena kepentingan politik, melainkan karena kepedulian pemerintah pada mata rantai industri hasil tembakau (IHT).

Tapi, janji tetaplah janji. Apa yang dijanjikan oleh para politisi tetap akan diingat dan dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi. Itulah yang mendorong para petani berdatangan ke Jakarta untuk menagih janji Jokowi pada akhir tahun 2020 yang lalu.

Sudah sejak lama sebenarnya, IHT tidak mendapatkan jaminan politik dari pemerintah. Sedari lama mereka berproduksi, menghasilkan pendapatan cukai untuk negara, tetapi tidak pernah mendapatkan jaminan dari pemerintah. Jaminan yang dimaksud adalah kebijakan politik negara untuk memastikan regulasi yang tak merugikan industri.

Sejauh ini, kebanyakan kebijakan politik negara justru membuat IHT kerap kesulitan. Menaikkan tarif cukai di atas 10 persen secara gradual per tahun adalah wujud penistaan pada kepercayaan masyarakat tembakau. Kondisi itu membuat industri rokok kepayahan, apalagi ditambah kondisi pandemi kemudian. Makin berat kerja industri untuk mempertahankan kehidupannya.

Sejak pandemi dimulai tahun 2020, IHT tetap berkontribusi bagi negara. Sumbangan cukainya tak pernah kurang dari target, bahkan melampaui target. Jadilah IHT sebagai tiang penopang pemulihan ekonomi nasional. Sayang, tak ada keringanan yang signifikan bagi IHt yang jelas terdampak oleh pandemi. Sekalipun ada, ya hanya keringanan untuk membayar tarif cukai agak telat, tapi tak ada penurunan apalagi penghapusan. Hanya menunda mimpi buruk saja.

Baca Juga:  Harga Rokok Naik, Ahli Kesehatan Tetap tak Puas

Karena itulah, tahun ini, para pemangku kepentingan di industri padat karya ini harus jeli dan berhati-hati. Jeratan politik memang terlalu manis untuk diabaikan, namun terlalu pahit untuk dipercaya. Wacana dukung mendukung jelas perlu dikaji komprehensif. Perlu dipastikan kebermanfaatan bagi segenap stakeholder. Jangan hanya jadi transaksi para elit saja.

Jaminan politik yang diharapkan adalah jaminan yang bersinggungan dengan kebijakan. Misalnya kebijakan cukai yang rasional dan mengarusutamakan partisipasi pihak terkait. Kemudian juga, jaminan terkait hukum. Jangan kemudian wacana-wacana revisi PP 109 tahun 2012 digulirkan kembali. Hal-hal semacam itu harus dikedepankan dari pada ego mendukung jagoan tertentu.

Regulasi adalah produk hukum. Namun, proses pembuatannya ini adalah laku politik yang bisa saja kita intervensi. Dukungan elektoral tentu jadi bagian vital dalam proses politik, tapi, hajat hidup para pemangku kepentingan di industri ini harus jadi prioritas. Mereka yang kelak menerima dukungan harus berani memberi jaminan yang pasti, bukan sekadar retorika semu. Hati-hati.

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.