Inflasi di Sumatera Utara Karena Terlalu Banyak Orang Merokok?

Gejolak ekonomi global yang masih belum surut tidak lantas membuat ekonomi Indonesia jatuh. Meski begitu, inflasi terjadi dan dirasakan di banyak daerah. Lucunya, inflasi di Sumatera Utara dituding karena banyak orang merokok. Itu salah satu yang disebut oleh Gubernur Sumatera Utara, Eddy Rahmayadi.

Menurut mantan Ketua Umum PSSI ini, kenaikan harga-harga barang ataupula inflasi di Sumatera Utara, lantaran terlalu banyak orang mengonsumsi rokok. Pernyataan ini disampaikan di dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah yang digelar secara hibrida di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Pernyataannya ini didasarkan pada data BPS yang menunjukkan bahwa rokok kretek filter menempati urutan ketiga dalam daftar komoditas penyumbang inflasi, selain beras dan telur.

Padahal jika kita tilik secara angka dan faktanya, rokok menyumbang 0,23 persen terhadap inflasi di Sumatera Utara. Jauh lebih kecil dibandingkan imbas kenaikan BBM yang menyumbang 1,15 persen terhadap inflasi di daerah yang dipimpinnya.

Logika angka ini saja sudah bisa membuktikan bahwa ada efek dari kenaikan tarif BBM yang lalu. Kebijakan terkait BBM telah mengerek sebagian besar bahan kebutuhan pokok, barang dan jasa pun ikut naik cukup signifikan.

Sekali lagi kita temukan logika serampangan yang digunakan Edy tak bedanya dengan sejumlah pemimpin daerah yang antirokok di Negeri ini. Persoalan krusial menyangkut kesejahteraan, kesehatan, polusi dan ekonomi, yang kesemua itu kuncinya ada di sistem tata kelola yang baik dan benar. Seringnya persoalan yang dekat dengan masyarakat dipersalahkan ke konsumsi rokok.

Artinya, konsumen rokok di negeri selalu saja dicap biang kerok atas segala hal negatif. Persoalan yang sebetulnya terjadi akibat ketidak-becusan pemerintah, ditimpakan ke perokok lagi perokok lagi. Sampai-sampai, Menteri Keuangan yang dikenal canggih ilmu ekonominya, memberi label perokok beban negara. Menyebalkan.

Jika model pemimpin daerah di negeri ini logikanya sama dengan Pak Edy Rahmayadi, betapa memalukannya bangsa ini di mata dunia dan akhirat. Untuk menutupi ketidak-becusan dalam mengelola ekonomi daerah, lebih khusus dalam mengendalikan inflasi, kok ya yang disalahkan konsumen rokok.

Model pernyataan semacam Pak Edy ini semakin menjelaskan watak politik pemimpin daerah yang tidak memberi teladan baik. Kok malah mencari kesalahan berdasar konsumsi masayarakat. Sementara, kalau kita cermati pimpinan negara, yakni Pak Jokowi, justru beliau terus optimis.

Optimisme Pak Jokowi dikuatkan berdasarkan data-data makro ekonomi yang terus menunjukan pemulihan yang sangat baik hingga saat ini. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan yang signifikan ini melanjutkan pertumbuhan positif pada kuartal-II 2022 yang sebesar 5,44% (year on year/yoy). Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat di kuartal III-2022 sebesar 5,72% (yoy).

Justru di tengah kondisi yang tengah dihantui badai resesi seperti saat ini, mestinya pemimpin daerah turut pula menyambut optimisme pimpinan negara, setidaknya dengan satu sikap yang mengarah pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Bukan malah memainkan bias negatif atas stigma terhadap rokok.

Jika model logika semacam itu dibiarkan, kok ya lama-lama konsumen rokok di negeri ini jadi kayak ‘tempat sampah’. Perlu dicatat lagi, dari sektor rokok, Provinsi Sumatera Utara itu menerima total DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp18.562.638.000. Dari perokok loh itu duitnya loh, Pak.