Ketika Sri Mulyani Sibuk Naikan Cukai

Terbongkarnya kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang dianggap tidak masuk akal oleh Sri Mulyani memperlihatkan blunder besar sang Menteri Keuangan. Di saat dirinya sibuk naikan cukai rokok, pejabatnya justru sibuk memamerkan kekayaan. Terakhir, Kepala Bea Cukai Yogyakarta dicopot dari jabatannya karena sibuk memamerkan harta di media sosial.

Di saat orang-orang diminta membayar pajak dan cukai yang semakin tinggi, dimana itu jelas memberatkan keuangan masyarakat, petugas pajak justru mendapatkan gaji dan bonus yang tinggi. Bahkan, jika mencapai target penerimaan, para pegawai pajak bisa mendapatkan bonus hingga ratusan juta. Kok bisa, rakyat yang bayar pajak dan cukai, pegawai Sri Mulyani yang dapat bonus dan foya-foya.

Padahal, Sri Mulyani yang ngotot menaikkan target penerimaan ini juga seringkali menyebutkan pengetatan anggaran. Kedua hal ini jelas berbanding terbalik, dan membuktikan apa yang dibicarakan Sri Mulyani di depan publik hanyalah sebuah kamuflase. Seperti yang terjadi di urusan rokok, ketika cukai melulu dinaikkan setinggi mungkin, penumpasan rokok ilegal yang disebut Kemenkeu hanyalah omong kosong.

Dalam beberapa tahun terakhir rokok ilegal merajalela di pasaran. Faktor utama dari hal ini tentu saja adalah karena kenaikan tarif cukai rokok yang begitu tinggi. Tingginya tarif cukai, yang juga membuat harga rokok melambung, membuat masyarakat kemudian beralih ke rokok ilegal yang harganya jelas jauh lebih murah.

Hal ini tentu berkebalikan, sekali lagi, dengan keinginan Kemenkeu agar prevalensi perokok turun. Ketika Sri Mulyani berpikir masyarakat akan berhenti merokok karena harganya mahal, para produsen rokok ilegal memberi ‘solusi’ agar mereka tetap bisa membeli rokok. Prevalensi tidak turun, rokok ilegal merajalela, produsen rokok bercukai justru berguguran.

Pada titik ini, kemampuan rokok ilegal menguasai pasar juga bisa dilihat dari ketidakmampuan Ditjen Bea Cukai dalam memberantas, atau setidaknya menghalau peredarannya. Sialnya, dalam berbagai kesempatan, pemangku kepentingan kretek sama-sama tahu, peredaran rokok ilegal ini memiliki ‘backing’ yang kuat. Jadi, jangankan memberantas, rokok ilegal yang ada di pasaran ini terlihat seperti dibiarkan merajalela begitu saja.

Kali ini, saya kira Sri Mulyani dan pejabat Bea Cukai tak lagi bisa mengelak. Memang ada rokok ilegal yang disita, tapi apa pelakunya ditangkap? Kalau pun ada, apakah produsen besar rokok ilegal kena? Kan tidak. Sampai sekarang rokok ilegal merajalela, membuat industri kretek makin hancur karena dihajar kebijakan Sri Mulyani dan harus bersaing dengan pengusaha ‘gelap’ rokok ilegal yang sangat mungkin dapat beking dari aparat.

Apalagi, ketika Kepala Bea Cukai Yogyakarta dicopot dari jabatannya karena sibuk memamerkan kekayaan di Media Sosial, kita pun jadi semakin bisa menduga-duga: pantas saja rokok ilegal marak di jogja, ternyata Bea Cukai Jogja terlalu sibuk untuk urusan kemewahan. Itu masih pikiran bagus ya, kalau yang ngga bagus ya bisa seperti ini: jangan-jangan kekayaan Eko Darmanto si Kepala Bea Cukai itu didapat dari setoran beking rokok ilegal? Jangan-jangan loh ya, namanya juga menduga-duga.

Semua ini memang dimulai dari kekayaan Rafael Alun yang tak masuk akal. Sehingga barulah ketahuan ternyata ada sekitar 13 ribu pegawai Kementerian Keuangan yang tidak melaporkan kekayaannya di LHKPN. Ketika rakyat dipaksa menjadi wajib pajak, dikejar-kejar untuk memberi setoran pada negara, eh kok ya justru pejabat pajak memiliki kekayaan yang tidak wajar.

Memang sudah benar apa yang dikatakan Kiai Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PBNU. Jika benar Rafael Alun bersalah, kita tak perlu lagi bayar pajak. Dan jika memang benar, harusnya kita tuntut saja agar tarif cukai bisa turun, kalau memang tidak mau ya sudah kita tingwe saja biar ngga setor duit ke negara.