Praktik Jual Pita Cukai Bekas Makin Marak

Nasib perokok di Indonesia tidak hanya dihadapkan pada perkara naiknya harga rokok secara gradual. Sebagai akibat dari kebijakan cukai yang dimainkan oleh rezim fiskal. Maraknya peredaran rokok ilegal menjadi konsekuensi logis yang niscaya merugikan perokok maupun negara.

Namun, sejauh ini tindakan yang diambil pemerintah dalam upaya memberantas rokok polosan tak lebih dari selebrasi slogan. Faktanya, peredaran rokok tanpa cukai yang disebut juga rokok polosan selalu ada saja modusnya. Kerap kali mampu mengecoh pemerintah serta konsumen.

Agar diketahui bersama, praktik bisnis sigaret ilegal secara umum tidak sebatas mengedarkan rokok tanpa pita cukai. Namun, ada juga yang tetap melekatkan pita cukai, tetapi pita cukai palsu. Kenapa disebut palsu, lantaran pita cukai yang dilekatkan adalah pita cukai hasil cetakan serampangan yang dilakukan sekelompok oknum, bukan pita resmi diterbitkan oleh Bea Cukai.

Di banyak kasus penindakan yang diangkat media, melulu sebatas penyitaan barangnya tetapi mana ada yang diungkap suksesi penangkapan produsen utamanya. Ini yang kerap menjadi pertanyaan kita dan kerap dibuat takjub oleh kerja kekuasaan yang penuh dengan siasat.

Selain soal pelekatan pita cukai palsu, ada modus yang digunakan para pebisnis rokok ilegal dengan cara melekatkan pita cukai bekas atau afkir. Bisnis ini sudah sejak lama terjadi di akar rumput, tidak jarang konsumen juga paham. Tetapi dianggap biasa saja. Karena yang diinginkan konsumen yang penting ngebul dan murah harganya.

Biasanya rokok berpita afkir ini pasar besarnya ada di sentra-sentra perkebunan sawit, para buruh kasar dan buruh kebun. Keberadaan konsumennya yang subur itulah yang membikin bisnis rokok ilegal tak pernah tuntas diberantas.

Dalam melancarkan bisnis rokok berpita afkir itu ada pihak pengepul yang memberi informasi ke warung-warung tertentu untuk tidak membuang bungkus rokok kosong, terutama yang masih ada pita cukainya. Sebab setiap lembar pita cukai bekas itu ada nilai tukarnya. Si pengepul berani membayar dalam jumlah banyak jika sudah terkumpul.

Para pengepul juga memanfaatkan peluang melalui komunitas pemulung, bahwa dia bersedia membayar pita cukai bekas yang mampu dikumpulkan mereka. Untuk memudahkan proses kemudiannya, pengepul biasanya akan menunjuk satu yang sudah dipercaya untuk menjadi penampung.

Praktik semacam ini meski berstatus ilegal dan merugikan negara, banyak masyarakat terutama dari kalangan bawah tidak mau ambil peduli. Justru itu dianggap menguntungkan. Di tengah kondisi ekonomi yang serba menekan, untuk mendapatkan uang pun sulit.

Maka, ketika ada ruang yang dapat diolah menjadi duit pasti digarap, begitulah pikiran praktis masyarakat. Tak heran jika praktik penukaran pita cukai bekas masih terus berlangsung. Secara penampakan, bentuk pita cukai bekas ini terlihat sisi cacatnya.

Ditambah lagi, dalam konteks bisnis rokok ilegal ini pihak pemerintah melalui Bea Cukai seperti tidak mampu meringkus pelaku utamanya. Katakanlah gembongnya. Padahal, praktik untuk menunjang bisnis ilegal itu semua bisa ditelusuri.

Atau jangan-jangan bisnis ilegal dari produk tembakau ini sengaja dipelihara oleh para oknum. Ya untuk terus mendulang cuan besar yang dapat menyokong gaya hidup para oknum tersebut. Jadi jangan kaget pada beberapa waktu lalu, ada pejabat bea cukai yang menjadi sorotan media akan aksi pamer kemewahannya. Lantaran terlihat ganjil sekali status harta yang dimilikinya dengan standar gaji dia yang perangkat Bea Cukai.

Maka, dalam konteks ini upaya pemerintah mengalokasikan porsi anggaran untuk penegakan dan pengawasan pada rokok ilegal hanyalah bentuk formalitas saja. Kalau pada praktiknya, banyak aparatur yang bermain atau terlibat melanggengkan bisnis rokok ilegal.

Jika memang pemerintah bersungguh ingin memberantas produk yang merugikan negara, ya mestinya tidak hanya membidik produsennya melainkan juga mental perilaku aparaturnya.