Kartel Pangan Punya Kendali Atas Ketimpangan Gizi dan Stunting, Kenapa Perokok yang Dituding?

Kementerian Kesehatan kembali mengaitkan isu rokok dengan stunting yang berimplikasi menutupi problem keadilan pangan di Indonesia. Jika kita kritisi balik, sejauh ini persoalan pemerataan gizi dan keterjangkauan mengakses gizi layak sukses pemerintah atasi gitu?

Jika persoalan mendasar tersebut sudah teratasi, tentu Indonesia tidak berada pada peringkat tertinggi dalam jumlah penderita kurang gizi dibanding beberapa negara Asia lainnya. Merujuk data FAO, pada 2021 penderita kurang gizi di seluruh dunia mencapai sekitar 767 juta orang. Dari jumlah itu, mayoritas atau 425 juta orang di antaranya berada di Asia.

Fakta itu kemudian yang menjadi landasan FAO mendorong negara-negara memperbaiki kebijakan di sektor pertanian, supaya bahan pangan sehat bisa dijangkau oleh kelompok berpenghasilan rendah.

Sebagai negara yang sektor pangannya dikuasai kartel, terbukti dari tidak stabilnya harga-harga kebutuhan pokok. Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, secara blak-blakan menyebutkan, bahwa 94% pasar pangan dikuasai kartel, sedangkan Bulog Hanya 6%-nya saja.

Dari fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa perkara pangan saja Indonesia jauh dari kata berdaulat. Diketahui, dampak dari monopoli kartel pangan dalam negeri ini kemudian disikapi oleh Ketua DPR pada pekan lalu, terkait lonjakan harga daging ayam dan telur di pasaran.

Ketidakstabilan harga merupakan dampak negatif yang disinyalir akibat permainan kartel pangan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketimpangan gizi serta melonjaknya angka malnutrisi di Indonesia. 

Jika perkara stunting kemudian dihubung-hubungkan dengan orang tua yang perokok, bahkan, dituding abai terhadap kebutuhan gizi keluarga. Jelas tudingan ngawur, masih ada variabel lain terkait genetic salah satunya. Kok ya tudingan ngawur terus saja direpetisi demi mendiskreditkan perokok.

Seakan-akan aktivitas merokok adalah tindakan amoral, memframing bahwa demi kebutuhan relaksasi dari rokok para orang tua perokok ini rela mengkonversi jatah protein anak dengan rokok. Sebiadab itukah perokok di Indonesia? Tentu tidak. Kebutuhan primer itu prioritas, perkara udud ya bisa didapat dari sumber rezeki lain.

Contohnya saya, untuk sekadar dapat udud ya tinggal nimbrung di pergaulan sesama yang lagi padat produksi, dijamin dapat dong kalau cuma rokok. Jangan tanya berapa banyak yang didapat. Itu bagian dari kearifan sosial Indonesia. Gratis? Ya tidak juga. Ada investasi waktu yang dikonversi ke dalam pergaulan, orang kreatif kok buntu akal buat ngebul.

Justru yang perlu kita pertanyakan, kinerja pemerintah kayak mana dalam upaya menghadirkan makna kesejahteraan. Di tengah kondisi yang serba menekan akibat inflasi pangan dunia, ditambah naiknya harga rokok yang gila-gilaan, ya perokok masih mampu berlaku elastis, misalnya dengan turun kasta. Membeli rokok yang lebih terjangkau, bila perlu tingwe ya tingwe.

Intinya, perokok tidak sekeji yang dituduhkan para pengusung kampanye kesehatan yang digelar melalui Konferensi Pers menjelang Hari tanpa Tembakau Sedunia itu. Coba cerminnya dibalik ke perilaku bermewah-mewah para pejabat yang hobi flexing. Moral macam apa itu yang tengah disublimkan ke publik?

Sementara, jika kita tilik ke realitas masyarakat bawah dimana perkara kebutuhan pokok yang harusnya dapat terjangkau merata, ini akan terus sulit terjadi. Tilik saja kenaikan harga daging ayam di pasaran telah mencapai Rp 34.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp 25.000. Sementara, harga telur ayam ras mengalami kenaikan harga dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp34.000. Bahkan, di beberapa daerah luar pulau Jawa, harga telur ayam bisa mencapai Rp 42.000 per kilogram.

Naiknya harga-harga di sektor primer ini jelas berpengaruh negatif bagi masyarakat berpendapatan rendah. Mereka terpaksa harus ekstra putar otak. Belum lagi bagi yang terdampak PHK akibat pandemi lalu. Sudahlah kebutuhan pokok naik tidak menentu, pendapatan ya segitu-gitu saja.

Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok inilah yang terindikasi dikuasai kartel yang memainkan realitas rantai pasok dan distribusinya. Pemerintah harusnya punya kuasa lebih dalam mengendalikan kartel pangan yang sudah sejak lama ada di Indonesia.

Sektor pangan ini jelas menggiurkan bagi para play maker ekonomi. Sebab, pelaku usaha bisa meraup untung besar tanpa perlu kerja keras. Ini terutama terjadi pada komoditas-komoditas pangan penting yang kue ekonominya amat besar: beras, jagung, kedelai, terigu, gula, daging, dan gula.

Lagipun, stunting ini merupakan fenomena yang sejak era kolonial sudah terjadi dan menimbulkan satu kesimpulan jelas terkait eksploitasi secara ekonomi maupun politik yang begitu luar biasa. Begitulah menurut Pengajar ilmu sejarah kesehatan Universitas Indonesia Agus Setiawan.

Meski telah berpindah tangan dari corak kekuasaan kolonial beralih ke corak ekonomi-politik pemimpin revolusi, fenomena stunting ya tetap ada. Pada masa Soeharto pun masih terjadi. Namun, yang perlu diingat, pada era sebelum reformasi, tidak ada itu framing atau tudingan masif yang dialamatkan ke asap rokok dan perokok sebagai penyebab stunting.

Ya inilah era dimana kegagalan pemerintah dalam mengontrol praktik eksploitasi ekonomi dan politik kartel di berbagai lini harus ditutup-tutupi dengan menghadirkan black goats; rokok dan perokok. Inilah babak peradaban post truth dimana (segala jenis) kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran.