Menolak HTTS, Menyemai Kehidupan dalam Etos Urip Kuwi Urup

HTTS atau lebih dikenal sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia adalah hari raya bagi antirokok. Mereka bergempita menggelar berbagai event atas dalil membela agama kesehatan modern, merayakan hari ‘pemberhangusan’ entitas tembakau sebagai musuh bersama dengan menggunakan framing negatif.

Sedangkan nasib perokok (konsumen) yang berjuang mempertahankan nilai-nilai budaya tembakau menjadi seperti Polikarpus dari Smirna, martir yang bersetia pada iman yang Kudus—menolak takluk pada nila-nilai Romawi kuno yang memproduksi fitnah bernada ‘enyahkan orang-orang kafir’. Perokok menjadi pihak antagonis di hadapan agama kesehatan modern.

Lebay memang parabel di atas, iya perokok memang lebay. Tak hanya perokok, industri farmasi yang telah menghegemoni kesehatan modern yang juga menjadi sponsor dari gerakan antitembakau demikian. 

Betapa tidak, gerakan antitembakau global yang memerangi iman perokok hanya bertujuan membawa perokok hijrah ke produk mereka yang menyingkirkan terminologi tar (residu dari proses merokok). Perokok tetap dipandang sebagai pasar yang menguntungkan bagi agenda dagang mereka.

Dari tahun ke tahun, rezim kesehatan memainkan isu yang bersifat top down polanya. Menggiring masyarakat luas untuk percaya bahwa rokok adalah musuh kesehatan, musuh lingkungan, musuh bagi masadepan pangan.

Diketahui pada tahun ini yang menjadi isu utama WHO menyoroti persoalan pangan. Jika tahun sebelumnya isu yang dimainkan berkenaan dengan environment, tahun 2023 ini untuk memperingati No Tobacco World Day dengan tajuk utama No Tobacco, Grow Food.

Isu pangan ini berelasi dengan persoalan global terkait krisis pangan yang semakin mencemaskan akibat perang Rusia dan Ukraina. Diperkirakan 179 sampai 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan. Namun ada hal yang lebih mengerikan lagi, adanya aspek yang sering luput dari perhatian, yakni krisis pupuk. Krisis pupuk ini berimplikasi buruk bagi ketahanan pangan, terutama bagi komoditas beras di Asia.

Namun di balik perkara krisis itu, apakah industri tembakau sebagai penyebab utama persoalan pangan di Indonesia. Wong faktanya daya beli masyarakat kian merosot terhadap produk tembakau.

Artinya di sini, perokok ataupula masyarakat luas lebih terkonsentrasi pada urusan kebutuhan pokok, dibanding produk komplementer.  Rokok merupakan salah dua di antaranya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, bahwa jumlah orang yang rawan pangan meningkat dua kali lipat hanya dalam 2 tahun. “Efek dari situasi Ukraina dapat mendorong jumlah ini meningkat menjadi 323 juta orang,” kata Menko Airlangga.

Krisis pangan, energi, keuangan dengan cepat menjadi bagian dari realitas dunia dan Rusia serta Ukraina memiliki posisi yang cukup penting dalam rantai pasok pangan dan energi global. Sehingga, lonjakan harga pangan dan energi tidak dapat dihindari akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

Indeks harga pangan naik 20,8 persen dari tahun sebelumnya dan sempat mencapai titik tertinggi pada Maret 2022. Harga minyak mentah menembus angka 12USD per barel. Harga energi meningkat 50 persen dibanding tahun 2021. Di Eropa, harga gas bahkan meningkat 10 kali lipat jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Sementara pupuk dunia meningkat 2 kali lipat dibandingkan rata-rata sepuluh tahun belakangan ini.

Akibat perang Rusia dan Ukraina, proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah karena inflasi yang tinggi akibat harga komoditas, pengetatan kebijakan moneter, volatilitas pasar keuangan terutama negara-negara berkembang.

IMF sebagai salah satu agen pengendali moneter dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di 2023. Sedangkan kemampuan fiscal space negara berkembang terbatas. Karena situasi ini, maka memicu hutang publik meningkat, setidaknya 60% bagi negara berpendapatan rendah dan banyak negara berkembang yang tidak terlindungi oleh jaminan perlindungan sosial. Sehingga ada gap cukup besar yang harus dikelola oleh negara berkembang.

Menurut Menteri Luar Negeri, inflasi mencapai 8,7 persen di negara berkembang dan income per kapita, inflasi ini angka rata-ratanya begitu, tetapi di beberapa negara berkembang, angkanya sangat teramat tinggi.

Tak heran jika kemudian WHO sendiri menggunakan isu pangan dalam mendiskreditkan tembakau sebagai salah satu isu global yang mengancam target inklusifitas utama yaitu, memperkuat arsitektur kesehatan global, mendukung transformasi ekonomi berbasis digitalisasi, mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau, serta menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan. Dimana pada agenda presidensi G20 tahun lalu dibahas sebagai ajang membangun kerjasama antar Negara peserta.

Artinya, tembakau menjadi salah satu komoditas ekonomi yang harus mengalami diversifikasi, atas nama persoalan krisis pangan global. Hanya saja yang kerap membuat kita  berdecak heran, rezim kesehatan memanfaatkan isu utama pangan dan kesehatan justru untuk mendiskreditkan tembakau.

Padahal masih banyak variable penting yang harus diberesi dari perkara ketahanan pangan di Indonesia maupun secara global. Yakni adanya praktik politik aktor-aktor utama di dalam siklus pangan dunia. Di dalam istilah umum yang kita kenal sebagai kartel pangan.

Contohnya dengan adanya ketergantungan Indonesia terhadap beras impor, ini merupakan akses dari alih fungsi lahan pertanian yang berlangsung secara sporadis. Jika tatakelola ketahanan pangan terjaga secara serius, tentu perkara impor beras yang berdampak terhadap sektor hulu pangan kita tereleminir.

Jadi, isu HTTS yang dimainkan oleh rezim kesehatan dunia dalam kerangka menyingkirkan dominasi tembakau hanyalah siasat untuk menutupi sumber masalah krusial di Indonesia maupun Negara berkembang lainnya, yakni; krisis sumber daya dan praktik oligopoli ekonomi.

Meski demikian, Indonesia patut bersyukur dengan adanya ekosistem kretek sebagai heritage padat karya, tidak mengalami krisis yang lebih parah seperti yang dialami Pakistan. Ditandai dengan utang luar negeri yang membengkak dan inflasi yang begitu tinggi hiingga berpengaruh pada aktivitas warganya. Banyak di antaranya yang menanggung derita hingga memilih untuk mengakhiri hidup.

Maka, dengan menolak Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kita sebagai konsumen melawan dengan cara tetap produktif sekaligus merefleksikan diri melalui isapan demi isapan rokok, merawat etos yang harus kita bela dengan bersetia pada sumber nyala bersama. Itulah spektrum  dari falsafah; urip kuwi urup.