Press ESC to close

Menghubung-hubungkan Rokok dengan Kemiskinan

Di republik ajaib ini, rokok dengan kemiskinan sering digunjingkan memiliki hubungan. Hubungan arus pendek atau hubungan gelap, pastinya perokok punya jawaban atas nasib yang tak melulu kesunyian masing-masing. Sebab, ada negara yang menjamin kesejahteraan bagi semua.

Namun, bagi kalangan yang termakan pola-pola fear mongering; rokok itu jahat dan harus ditumpas. Di sinilah bukti ajaibnya sirkus gerakan antitembakau bermain di balik isu-isu kesejahteraan dan kesehatan. Dengan memaksimalkan perangkat politiknya, mereka bahkan berhasil mendorong munculnya regulasi. 

Upaya mengukuhkan mitos bahwa untuk menjadi kaya dimulai dari membenci rokok, inilah yang bunyinya menutupi variabel lainnya yang harus dikritisi. Bahwa ekonomi negara selama ini terbukti ditunjang oleh devisa dari industri rokok. Nilainya mencapai ratusan triliun tiap tahun.

Kemudian, dari kenyataan itu, konsumen seakan tak berhak mendapatkan afirmasi positif atas produk legal yang dikonsumsinya. Perokok menjadi pihak yang terus saja mengalami upaya peyorasi melalui isu yang dimainkan itu.

Dari bebunyian isu yang memojokkan rokok yang dihubungkan dengan isu kesejahteraan, nalar publik seperti dibelokkan dalam memeriksa kausalitas kemiskinan di Indonesia. Seakan mengabaikan variabel kekuasaan yang bermain di dalam sistem.

Misalnya, terkait praktik korupsi yang merugikan negara, dimana korupsi marak kemiskinan pun melonjak. Ini logika umum. Brengseknya, lagi-lagi malah rakyat konsumen yang dipersalahkan. Sering disebut-sebut bahwa rumah tangga miskin menghabiskan rata-rata Rp.286.000-300.000 per bulan untuk rokok daripada untuk membeli bahan makanan bergizi. Keji betul sih ini, cuma karena mau framing rokok itu buruk doing.

Baca Juga:  Soal Menjaga Hak Masyarakat yang Tidak Merokok

Untuk hal ini, seharusnya pemerintah lebih peka dan jitu dalam mengambil kebijakan, agar harga-harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi. Jika makanan bergizi makin sulit diakses, sementara kondisi yang serba rentan itu tidak dibarengi pula dengan peningkatan pendapatan di masyarakat. Kenapa jadi rokok yang di-framing sebagai penyebab kemiskinan.

Artinya, negara gagal dalam mencipta akses kesejahteraan, memangkas potensi yang merugikan hulu-hilir kebutuhan rakyat, bukan lantas sembunyi di balik isu rokok atau isu yang dipaksa dihubung-hubungkan.

Rokok di masyarakat adalah salah satu kebutuhan rekreatif. Menunjang kelangsungan produktif di masyarakat. Bayangkan, di tengah cuaca ekonomi masyarakat yang sejak pandemi belum sepenuhnya pulih, dimana pemerintah seharusnya lebih peka menjawab persoalan riil di masyarakat.

rokok dan kemiskinan

Ya soal akses lapangan kerja, kepastian iklim usaha, pembekalan modal dari segala aspek. Agar terbina sumberdaya yang kompetitif. Kalau klaimnya semua program sudah optimal, tapi faktanya belum berdampak konkrit di masyarakat. Proyek Food Estate misalnya, banyak dikritisi berbagai pihak toh.

Pasalnya, banyak kebijakan pemerintah yang tidak tepat baik di tataran wacana maupun praktiknya. Misalnya, pada 2022 dengan naiknya harga BBM. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menuturkan, situasi itu menunjukkan bahwa secara tak langsung bisa meningkatkan kemiskinan.

Baca Juga:  THR PT Djarum Kudus adalah Bukti bahwa Pekerja Rokok juga Dimanusiakan

Dalam momentum yang kurang tepat, kebijakan menaikkan harga BBM berpotensi mengerek inflasi, yang pada muaranya akan berpengaruh pada penambahan penduduk miskin. Ditambah lagi dengan dicabutnya subsidi pupuk pada sejumlah komoditas.

Perlu diingat lagi, pada September 2022 juga terpantau adanya kenaikan garis kemiskinan, proporsinya dari bahan makanan. Artinya, bukan dari rokok. Sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah harus pula berhitung adanya dampak turunan yang mesti diantisipasi.

Pada tahun ini akan diuji bagaimana kemampuan pemerintah dalam meredam inflasi yang sudah relatif tinggi. Yusuf Rendy menambahkan, “lewat peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia, diharapkan inflasi bisa tertekan”.

Namun, perlu dicermati sampai kapan hal itu dampaknya bisa dirasakan? Semua masih bergantung berbagai faktor lainnya.

Berlaku juga terhadap komoditas rokok sebagi produk legal, tidak tepat jika dihubungkan dengan naiknya angka kemiskinan. Semua masih bergantung pada faktor-faktor lainnya. Tak bisa serampangan lantas ambil jurus simplifikasi; bahwa rokok itu memiskinkan. Ya jelas ngawur. 

Jibal Windiaz

anak kampung sebelah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *