Awas, Pabrik Rokok Incaran Para Caleg!

Pada musim politik seperti sekarang, pabrik rokok biasanya selalu menjadi incaran dari para pemain politik. Dan biasanya, yang menjadikan pabrik rokok sebagai sasaran empuk adalah para caleg. Tidak hanya menjadikan pabrik sebagai basis massa pemilih, tapi juga sebagai sumber dana politik untuk pemilihan umum.

Menjadikan pabrik rokok sebagai sasaran menjadi hal yang biasa bagi para caleg. Mengingat mereka membutuhkan banyak hal untuk bisa lolos ke parlemen, baik itu daerah atau pun pusat. Apalagi, untuk bisa lolos masuk parlemen dibutuhkan dana yang cukup besar. Kabarnya, setidaknya untuk bisa bersaing maju ke DPR RI butuh dana sekitar Rp 8 miliar. Katanya sih begitu.

Jika di luar negeri ada regulasi yang mengatur pembiayaan kampanye politik oleh peserta pemilu, di Indonesia tentu tidak memiliki hal itu. Karenanya ’ngamen’ dari satu perusahaan ke perusahaan lain menjadi biasa dilakukan oleh caleg tertentu. Apalagi, pratik seperti itu telah biasa dilakukan dan tidak hanya menyasar perusahaan rokok saja.

Perusahaan rokok, terutama yang berada di Pulau Jawa, tentu menjadi sasaran strategis buat para caleg untuk mendapatkan dukungan. Di Jawa Timur, misalnya, ada begitu banyak pabrik dengan begitu banyaknya tenaga kerja. Jika mereka menyasar satu pabrikan besar saja, bisa jadi mereka sudah bisa mengamankan setidaknya 4000-5000 suara untuk memenangkan kursi di dapilnya.

Jika pun tidak bisa mengamankan pabrikan besar, masih ada begitu banyak pabrik kecil menengah yang ada di Jawa. Tentu jumlah suara yang bisa diberikan bervariasi, tapi tetap bisa berdampak pada pemilu yang berlangsung. Pun, jika tidak mengincar suara, para caleg ini biasanya juga meminta dana untuk kebutuhan kampanye.

Nah, permintaan dana untuk kampanye ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu-dua caleg, tetapi cukup banyak caleg. Misal, ada di satu kota ada 10 perusahaan yang bisa memberikan dana kampanye, misalnya Rp 50jt saja, maka caleg tersebut bisa mendapatkan dana hingga Rp 500 juta untuk kampanye. Angka di atas ini biasanya didapat dari perusahaan kecil menengah ya, kalau perusahaan besar bisa lebih besar lagi.

Praktik seperti ini pada akhirnya membuat pabrikan mau tidak mau mengeluarkan dana. Apalagi jika caleg yang bersangkutan punya potensi suara bagus dan kemungkinan besar menang. Mengingat, toh pada akhirnya caleg-caleg ini juga yang membahas perkara regulasi di parlemen, dan agar regulasi setidaknya bisa lebih moderat dan tidak memberatkan industri.

Padahal ya, ketika diberikan dana pun, belum tentu caleg tersebut ikut memperjuangkan persoalan regulasi ini. Kalau pun mau ikut memperjuangkan, belum tentu bisa menang karena harus mengikuti arahan dan suara partai dulu. Kalau sudah begini, apa gunanya pabrikan membantu caleg untuk lolos ke parlemen?