Buah Simalakama Kenaikan Cukai Rokok 2024

Di penghujung tahun 2023, sepertinya pemerintah sudah merasakan dampak dari kenaikan cukai rokok. Penerimaan negara, untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, menurun.

Hasil ini merupakan dampak akhir tahun 2022 lalu. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia telah menetapkan tarif cukai rokok sebesar 10% untuk dua tahun (2023-2024).

Kebijakan kenaikan cukai rokok untuk dua tahun tersebut telah berdampak pada penurunan pendapatan cukai nasional. Di sisi lain, ini adalah kabar bagus bagi Kementerian Kesehatan dari dinaikkannya cukai rokok. Kedua dampak tersebut menjadi buah simalakama bagi pemerintah.

Kekeliruan Pemerintah Menetapkan Kenaikan Cukai Rokok

Mulanya, kenaikan tarif cukai rokok ini juga bersamaan dengan kenaikan target penerimaan cukai rokok. Namun, bukannya naik, kebijakan ini malah membuat penerimaan negara dari cukai rokok menurun drastis. 

Pertama kali dalam 5 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai rokok menurun. Pada bulan Februari tahun ini, penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok turun sebesar 0,1%. Walaupun angka tersebut sangat rendah, namun hal itu menjadi pukulan besar bagi pemerintah.

Setelah itu, hingga saat ini penerimaan semakin menurun. Pasalnya, di akhir September kemarin, penerimaan cukai rokok menurun hingga 5,37% Yoy. Jika tarif cukai tahun depan dinaikkan, sangat mungkin terjadi penerimaan negara dari rokok akan anjlok.

Semakin mahalnya harga rokok membuat banyak perokok beralih ke rokok murah atau bahkan ke rokok ilegal. Permintaan pasar yang menurun juga membuat pabrikan mau tak mau harus mengurangi jumlah pembelian pita cukai. Itu sebabnya, penerimaan negara menurun.

Setelah itu, penekanan biaya produksi oleh pabrikan juga akan berdampak pada pengurangan jumlah pekerja. Adanya kenaikan cukai untuk dua tahun ini sudah berdampak pada banyaknya PHK dan tutupnya pabrik-pabrik kecil. Padahal, industri rokok merupakan industri strategis yang mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan, terlebih di masa sulit seperti sekarang.

Melihat hal tersebut, banyak pakar ekonom yang mengatakan bahwa pemerintah hanya menguntungkan satu pihak saja, tanpa memikirkan dampak di pihak yang lain. 

Jika pihak kesehatan banyak diuntungkan dari kebijakan ini, pihak lain seperti stakeholder pertembakauan sangat dirugikan. Seharusnya pemerintah ikut memikirkan kelangsungan hidup enam juta orang yang mencari rezekinya melalui industri ini.

Dalam pengambilan keputusan, seharusnya pemerintah tidak boleh memihak satu, dan menganaktirikan yang lain. Jika industri kesehatan berhasil mencapai target, kenapa harus dengan merugikan industri yang lain?