Ironi! Para Capres Memilih untuk Tidak Tegas dalam Mendukung Industri Hasil Tembakau di Indonesia

Capres-cawapres seperti abai terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT). Padahal, IHT juga ikut menyumbang penerimaan negara.

Saya pernah melihat kutipan di TikTok yang menuliskan, “Jika ada Capres yang mau menurunkan rokok surya 12 btg jadi 15rb lagi, maka akan saya dicoblos”. Pernyataan itu memang terdengar mengada-ngada bagi sebagian orang. Tapi di kalangan para perokok, hal itu menjadi ekspresi yang menandakan keseriusan tapi dikemas dengan sebuah kelakar.

Sebab kita tahu sendiri bahwa harga rokok saat ini, terutama SKM golongan 1, secara umum sudah dianggap di luar nalar. Mahal. Sampai-sampai para perokok harus menurunkan kasta merk rokoknya dengan beralih ke rokok-rokok murah, tingwe, atau lebih parahnya rokok ilegal.

Pemerintah terus-menerus membatasi ruang gerak masyarakat untuk mengkonsumsi barang yang legal ini. Barang yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara. Barang yang telah turut berjasa untuk menghidupi jutaan atau bahkan milyaran orang yang ada di belahan nusantara.

Kenapa begitu? Karena kalau kita berbicara tentang Industri Hasil Tembakau (IHT), tidak serta merta hanya membahas soal pengusaha atau produsen rokok saja. Itu hanya satu variabel saja. Lebih banyak lagi ada variabel lain berupa petani, konsumen, buruh, pengiat UMKM, dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita sudah seharunya paham bahwa rokok kretek turut memberikan jasa yang tidak kecil lagi dari hulu hingga ke hilir.

Ketika begitu, muncul pertanyaan bagi kalangan para pengiat kretek, apakah Capres serius dalam masalah Industri Hasil Tembakau? Sejauh ini saya berani menjawab tidak. Lantaran faktanya mereka belum tegas dalam membahas permasalahan ini. Seperti contohnya dalam berbagai debat Capres maupun Cawapres yang digelar oleh KPU, pembahasan mengenai IHT tidak ada yang spesifik. Pun hingga hari ini, debat capres maupun cawapres sudah jalan keempat kali.

Debat Capres-Cawapres Tak Ada Pembahasan Inudstri Hasil Tembakau

Padahal kalau mau diungkit, pembahasan mengenai IHT bisa dan sah-sah saja kok dimasukan ke dalam sub tema yang ada dalam narasi di setiap debat Capres maupun Cawapres. Seperti halnya dalam debat ketiga pada Minggu, 07 Januari 2024, yang membahas tema mengenai “Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastuktur”. Narasi IHT bisa saja masuk ke dalam sub tema ekonomi, APBN atau APBD.

Pembahasan di atas bisa kontekstual dengan IHT lantaran Sri Mulyani membidik pendapatan cukai rokok pada tahun 2024 sebesar Rp230,4 Triliun. Bahwa hal itu bisa diperdebatkan apakah target Sri Mulyadi itu bisa diuji mengingat cukai rokok selalu dinaikan dari tahun ke tahun ditambah banyak sekali peredaran rokok ilegal.

Atau bergeser ke debat keempat yang memiliki tema: “Energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat”, IHT sangat relevansi dengan tema mengenai lingkungan hidup dan agraria. Mengingat membicarakan agraria, di belahan bumi nusantara seperti di Temanggung, Madura, Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya ada banyak petani cengkeh dan tembakau yang nasibnya kini tidak baik-baik saja karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Ironi terhadap IHT

Tapi sekali lagi, pembahasan mengenai IHT tidak dibahas secara rinci pada debat calon pemimpin tertinggi Republik Indonesia pada 2024. Sungguh sangat ironi. Padahal hal ini bisa dijadikan momentum untuk Capres maupun Cawapres dalam mengaet suara orang-orang yang berkecimpung di ranah Industri Hasil Tembakau.

Bukan berarti tema lain tidak penting, itu jelas tidak kalah penting juga, tapi maksudnya adalah IHT juga tidak kalah penting. Toh DPR sempat mengusulkan kalau tembakau sebaiknya masuk ke dalam debat Capres maupun Cawapres karena berhasil sumbang triliun rupiah kepada negara.

Atau jangan-jangan para calon presiden maupun wakil presiden akan berpihak kepada anti rokok. Sebab sewaktu saya seach di Google, para Capres justru didesak untuk mengendalikan Industri Hasil Tembakau. Bahaya. Hal ini tidak bisa didiamkan kalau para Capres justru akan berpihak kepada anti-rokok. Sungguh miris ketika mereka berpihak pada oligarki-oligarki kelas internasional yang ingin membunuh rakyat berserta warisan nusantara secara perlahan.