Press ESC to close

Sri Mulyani Salah, Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Sama Sekali Tidak Mengurangi Prevalensi Perokok 

Sri Mulyani tampak bingung dengan kebijakan cukai hasil tembakau pada tahun ini. Sebab, penerimaan negara via cukai semakin menurun.

Sri Mulyani selalu mengatakan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dari tahun ke tahun didasari untuk mengurangi prevalensi perokok. Pernyataan dari Sri Mulyani itu saya nilai malah dia bukan memiliki otoritas sebagai Menteri Keuangan, melainkan Juru Bicara Kementerian Kesehatan. 

Karena memang hanya pihak kesehatan saja yang selalu membenci rokok dan meminta masyarakat untuk menjauhinya. Jadi semestinya Sri Mulyani tidak punya hak bicara seperti itu. Tugas dia adalah memikirkan bagaimana bisa mencari uang untuk berbagai keperluan di negara. 

Tapi terlepas itu, saya mau mengatakan bahwa logika yang dipakai Sri Mulyani itu keliru. Harusnya kan bilang “negara lagi butuh banyak uang. Jadi kalian harus setor cukai/pajak yang banyak ya.” Tinggal bilang kayak gitu apa susahnya sih!?. Ngga usah pakai dalih untuk mengurangi prevalensi perokok kemudian menaikan cukai rokok.

Sebab fakta yang terjadi di lapangan kenaikan Cukai Hasil tembakau justru tidak efektif sama sekali untuk mengurangi jumlah perokok. Melainkan itu menjadi pukulan keras bagi Industri Hasil Tembakau. 

Karena kenaikan cukai rokok produk-produk SKM golongan 1 menjadi turun peminatnya. Akibatnya lahan petani jadi berkurang serapannya, pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau turun. Ini persis yang terjadi pada tahun 2023, di mana negara memasang target yang muluk-muluk tapi di akhir tahun target itu tidak sesuai karena kebijakan kenaikan cukai. 

Baca Juga:  Kontroversi Logika Anti Rokok Menyoal Sumbangsih Perokok Pada BPJS Kesehatan

Sri Mulyani Keliru tentang Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Sedikit flash back, pendapatan negara tahun 2023 itu hanya mencapai Rp210,29 triliun. Target itu berkurang Rp8,33 triliun dibanding 2022. Kalau kita melacaknya, angka ini merupakan penurunan pertama dalam sedekade terakhir. Karena sebelum-sebelumnya pendapatan negara dari cukai hasil tembakau selalu sesuai bahkan melebihi target. Tentu dari situ seharusnya Sri Mulyani malu karena kebijakan yang dibuatnya mengecewakan. Harusnya dia segera melakukan pertobatan nasuha atau bila perlu meminta maaf kepada banyak pihak yang ada di ekosistem Industri Hasil Tembakau. Tapi pemerintah kita memang tidak ada niatan untuk itu. Jadi tidak usah berharap lebih. 

Pun mengenai turunnya pendapatan negara itu tidak sebanding dengan penurunan jumlah perokok. Perokok masih tetap banyak. Malahan mereka akhirnya bergeser ke produk rokok lain yang harganya lebih terjangkau. Bahkan karena kebijakan kenaikan cukai yang ugal-ugalan itu, perokok akhirnya memilih menggunakan rokok ilegal. Tak ayal belakangan kerap sekali bea cukai dipenuhi berita pemberantasan rokok ilegal. 

Baca Juga:  Benarkah Industri Kretek Telah Berpihak Pada Buruh?

Sudah tahu kebijakan kenaikan cukai rokok tidak efektif dan malah menjadi bumerang bagi pemerintah, tahun depan cukai rokok akan dinaikan kembali. Sial memang hidup di negara ini. Sudah dibilangin kalau kenaikan cukai rokok itu tidak efektif eh masih mau dinaikan lagi. Ini memang bukti pemerintah kita sudah kelewat bebal. Tidak tahu lagi harus ngomong apa. 

Dan kalau hal ini dibiarkan terus menerus, maka ekosistem yang ada di Industri Hasil Tembakau semakin terpuruk. IHT berada dalam sunset kematian. Karena rokok ilegal akan tumbuh pesat, pendapatan negara berkurang, produsen rokok bisa terus tergerus, petani tembakau & petani cengkeh kecewa dengan berbagai kebijakan, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau sudah begini terus kita mau bagaimana!? Siapa yang menderita? Jelas rakyat. Pemerintah kita mah masih bisa kongkow-kongkow di atas penderitaan rakyatnya. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *