Masalah yang Ditinggalkan Sri Mulyani dan Harus Dibereskan Menteri Keuangan Baru (Purbaya Yudhi Sadewa) di Industri Tembakau

Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), pada 8 September 2025. Pertanyaannya sederhana, apakah Purbaya sama buruknya dengan Sri Mulyani, atau justru akan memberikan angin segar?

Mengingat, Sri Mulyani adalah sosok yang tidak adil terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT). Lebih dari itu, Sri Mulyani juga menjadi musuh bersama atas regulasi pajak dan cukainya yang merugikan banyak orang. Termasuk isu tunjangan DPR dituntut aksi massa belakang terakhir.

Dari hal tersebut, Purbaya perlu memberikan angin segar bagi banyak pihak. Dalam artikel ini, khususnya kepada sektor IHT. Apabila tindakan kedepan yang dilakukan Purbaya sama saja dengan Sri Mulyani–seperti menaikkan cukai rokok tanpa pertimbangan yang kuat–maka nasib IHT tinggal ditunggu senjakalanya.

Saat dilantik, ia mengucapkan sumpah: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika dan jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.”

Hanya saja, kita tidak bisa mempercayai politisi dari sumpahnya. Untuk menganalisis apakah Purbaya akan lebih baik atau tidak dari Sri Mulyani, kita perlu melacak riwayat hidup sosok Purbaya Yudhi Sadewa, dan kebijakan kedepan yang akan diambil olehnya.

Profil-riwayat pendidikan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir pada 7 Juli 1964 di Bogor. Mengawali pendidikan di perguruan tinggi dengan jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Jadi Purbaya ini bukan lulusan ilmu ekonomi.

Kendati demikian, Purbaya melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University. Sependek ini, ijazahnya valid.

Riwayat pekerjaan Purbaya Yudhi Sadewa di luar pemerintahan

Purbaya pernah bekerja di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), sebelum beralih ke dunia riset ekonomi. Kemudian bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist (2000–2005).

Lalu, menjadi dari Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), hingga anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Riwayat pekerjaan di pemerintahan dan konon dekat dengan Luhut

Pada 2010, ia menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).

Menariknya, sosok Purbaya mempunyai kedekatan dengan Luhut Pandjaitan. Pada tahun 2015-2016, saat menjabat staf khusus Menko Polhukam Luhut. Dan yang kedua, menjadi staf khusus & Deputi Menko Marves tepatnya pada 2016-2020, yakni saat Luhut bergeser menjadi Menko Marves.

Kontroversi awal

Purbaya merespons aksi massa dengan serampangan. Ia mengatakan bahwa tuntutan 17+8 hanyalah suara sebagian kecil masyarakat. Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tinggal menciptakan pertumbuhan ekonomi 6% sampai 7%. Dengan demikian masyarakat akan sibuk bekerja dan makan enak daripada demo.

Pernyataan tersebut sangat membuktikan bahwa Purbaya tidak peduli dengan tuntutan aksi massa. Bukankah ia seharusnya sadar bahwa aksi massa itu, salah satunya dipicu dari kebijakan pendahulunya, Sri Mulyani!

Dalam konteks kebijakan. Ia mengusung untuk memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank negara agar kredit bisa mengalir lebih lancar.

Purbaya dianggap orang yang peduli dengan pertumbuhan ekonomi. Konon karena itu, ia tidak akan sembarangan menaikan cukai rokok yang dapat menghambat pertumbuhan.

Namun, di sisi lain, banyak pengamat menyebut bahwa gaya bicara dan janji-janji pertumbuhan tinggi harus disertai roadmap yang jelas. Kalau tidak, tentu itu hanya janji manis belaka.

Masalah yang harus dibereskan

Industri Hasil Tembakau lesu akibat kenaikan cukai rokok yang melambung tinggi. Sebut saja batalnya pembelian tembakau Temanggung, turunnya harga tembakau di Sumedang, isu PHK di Gudang Garam, merebaknya rokok ilegal, dan pabrik rokok legal yang banyak gulung tikar.

Begitu Pula dengan sektor lain. Efisiensi anggaran sejumlah kementerian di rezim Prabowo berdampak pada sejumlah hal: mulai dari ancaman PHK pekerja hotel dan kontributor di kantor berita milik pemerintah; pengurangan dana penelitian dosen hingga biaya perkuliahan; termasuk penghematan fasilitas kerja para aparatur sipil negara.

Banyak masalah besar harus dibereskan oleh Purbaya. Sekilas ia bisa menjadi angin segar untuk membela IHT. Akan tetapi, menurut para pakar seperti, Direktur Riset dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, dan Ekonom senior dari CORE Indonesia, Hendri Saparini.

Purbaya adalah sosok yang terkesan menyederhanakan masalah, serta orang yang tidak merasakan keresahan masyarakat.

Juru Bicara Komunitas Kretek, Rizky Benang