Di Jakarta Pusat, Satpol PP justru sibuk melakukan razia terhadap iklan dan promosi rokok yang terpampang di minimarket. Dalihnya adalah penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) karena ada orang yang melapor. Pertanyaannya, sejak kapan keberadaan iklan rokok di minimarket dianggap sebagai ancaman yang sedemikian besar sehingga harus ditertibkan dengan razia?
Cacat Definisi Mengenai “Kawasan Tanpa Rokok”
Mari kita periksa kembali istilah tersebut. Sebab Kawasan Tanpa Rokok sudah cacat secara definisi. Harusnya adalah Kawasan Tanpa Merokok. Jika maksudnya adalah Kawasan Tanpa Merokok, maka yang menjadi perhatian utama semestinya adalah aktivitas merokok di kawasan tertentu. Artinya, pengaturan fokus terhadap kegiatan merokok, bukan serta-merta menghilangkan seluruh hal yang berkaitan dengan produk rokok.
Sementara itu, jika memaknai secara harfiah sebagai Kawasan Tanpa Rokok, konsekuensinya bisa menjadi sangat luas. Bukan hanya aktivitas merokok yang dilarang, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan rokok berpotensi dianggap sebagai pelanggaran. Mulai dari keberadaan produk, iklan, promosi, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengannya.
Lantas, apakah keberadaan iklan atau promosi rokok di minimarket memang sebegitu mengganggunya? Apakah papan promosi di etalase minimarket jauh lebih mendesak untuk ditertibkan dibandingkan persoalan-persoalan publik lainnya? Kan tidak. Daripada Satpol PP sibuk merazia iklan rokok, apa tidak lebih baik jika lebih fokus untuk merazia parkir liar, baliho di jalanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai penegakan aturan justru berubah menjadi pertunjukan ketegasan yang kehilangan proporsi. Apalagi ketika menyasar aktivitas ekonomi yang selama ini juga menjadi bagian dari penerimaan negara.
Kontradiksi Kebijakan Cukai dan Pembatasan Industri Hasil Tembakau
Mari kita bersikap adil dan ingat satu hal: industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara melalui cukai dan pajak dalam jumlah sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Negara menikmati penerimaannya, tetapi pada saat yang sama terus mempersempit ruang gerak industri, pelaku usaha, pekerja, pedagang, hingga mata rantai ekonomi yang hidup di dalamnya.
Di satu sisi, menerima cukai dan pajak dari rokok dengan tangan terbuka. Di sisi lain, berbagai pembatasan terhadap iklan, promosi, distribusi, dan keberadaan produk terus mengalami pengetatan.
Lalu, bagaimana dengan nasib para pedagang kecil? Bagaimana dengan pekerja dan pelaku usaha yang menggantungkan penghidupannya pada industri ini? Apakah pemerintah hanya menganggap mereka penting ketika negara membutuhkan setoran penerimaan, tetapi melupakannya ketika kebijakan pembatasan sudah berlaku?
Tentu, perdebatan mengenai kesehatan publik dan pengaturan kawasan tanpa rokok merupakan persoalan yang sah untuk dibicarakan. Namun, kebijakan publik juga harus memiliki ukuran, proporsi, dan konsistensi. Jangan sampai dalih kesehatan ada untuk membenarkan setiap bentuk pembatasan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan muncul.
Sebab, negara tidak bisa terus-menerus mengambil manfaat ekonomi dari sebuah industri, sementara orang-orang yang hidup di dalam ekosistemnya justru mendapatkan perlakuan seolah-olah menjadi persoalan.
Iklannya dilarang, produknya dibatasi, industrinya ditekan, tetapi cukai dan pajaknya tetap dimakan. inilah wajah rezim yang angkuh dan munafik. Ketika penerimaan dibutuhkan, industri tembakau dipeluk. Ketika kebijakan pembatasan tersebut berlaku, justru meninggalkan orang-orang yang hidup di dalamnya.



