Di tengah berbagai perdebatan mengenai industri hasil tembakau (IHT), ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan: cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap keuangan Indonesia. Setiap tahun, industri ini menyetorkan ratusan triliun rupiah melalui cukai hasil tembakau (CHT). Kontribusi tersebut menjadikan industri hasil tembakau sebagai salah satu sektor strategis dalam menopang pendapatan negara.
Jangan Hanya Menghitung Cukai, Rawat Industri yang Menopangnya
Data APBN hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan bahwa penerimaan cukai mencapai Rp185,8 triliun. Angka ini tumbuh 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp184,2 triliun. Dari keseluruhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp267,2 triliun, penerimaan cukai menyumbang sekitar 69,5%. Artinya, lebih dari dua pertiga penerimaan kepabeanan dan cukai negara berasal dari sektor cukai.
Kontribusi tersebut bukan angka kecil. Dalam sepuluh bulan saja, penerimaan cukai telah mencapai 79,5% dari target APBN. Jika kita lihat dari komposisinya, cukai menjadi tulang punggung penerimaan kepabeanan dan cukai, bahkan jauh melampaui penerimaan bea masuk maupun bea keluar.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan cukai tahun ini terutama ditopang oleh peningkatan produksi rokok. Meskipun tarif cukai tidak mengalami kenaikan, penerimaan negara tetap bertambah karena produksi rokok meningkat.
Pernyataan tersebut memperlihatkan satu hal penting: kontribusi industri hasil tembakau terhadap penerimaan negara tidak semata-mata bergantung pada kenaikan tarif cukai. Aktivitas produksi dan keberlangsungan industri juga memiliki peran besar dalam menjaga aliran penerimaan negara.
Cukai Tumbuh Tipis, Industri Kian Terhimpit
Namun, pertumbuhan penerimaan cukai yang hanya mencapai 0,9% juga perlu dibaca secara lebih luas. Industri hasil tembakau sedang menghadapi berbagai tekanan, mulai dari penurunan daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi, hingga fenomena downtrading atau peralihan konsumsi rokok ke produk dengan harga lebih murah.
Salah satu indikasinya terlihat pada penurunan pangsa pasar Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan I. Pada 2018, pangsa pasar produk ini masih mencapai 64%. Angkanya terus menyusut hingga hanya 29% pada 2025 dan periode berjalan 2026 sampai Agustus.
Tekanan juga terlihat pada produksi SKM Golongan II. Meskipun jumlah pabrik produsen meningkat dari 288 pada 2023 menjadi 370 pada 2026, jumlah batang rokok yang dihasilkan justru mengalami penurunan. Produksi yang semula mencapai 73,37 miliar batang pada 2023 turun menjadi 51,09 miliar batang pada 2026 secara tahun berjalan.
Data tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah pelaku usaha tidak selalu berarti meningkatnya kapasitas produksi. Industri hasil tembakau justru menghadapi persoalan keberlangsungan usaha dan tekanan pasar yang perlu mendapatkan perhatian.
Di sinilah pemerintah perlu melihat persoalan cukai secara lebih komprehensif. Penerimaan negara tidak bisa terus-menerus hanya melalui peningkatan tarif tanpa mempertimbangkan kemampuan industri untuk bertahan. Sebab, ketika industri melemah, yang terdampak bukan hanya perusahaan rokok, melainkan juga petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, pedagang kecil, hingga jutaan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada rantai ekonomi hasil tembakau.
Merawat Industri, Menjaga Denyut Ekonomi Masyarakat
Industri hasil tembakau memiliki karakteristik ekonomi yang panjang. Di dalamnya terdapat hubungan produksi, distribusi, perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja yang melibatkan banyak lapisan masyarakat. Karena itu, menjaga keberlangsungan industri juga berarti menjaga sumber penghidupan masyarakat sekaligus mempertahankan salah satu sumber penerimaan negara.
Pemerintah perlu memahami bahwa cukai rokok bukan sekadar angka dalam tabel APBN. Di balik Rp185,8 triliun penerimaan cukai terdapat aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak orang dan sektor usaha. Penerimaan tersebut lahir dari industri yang berproduksi, tenaga kerja yang bekerja, petani yang menanam, serta pedagang yang mendistribusikan produknya.
Maka, mempertahankan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau seharusnya tidak hanya dilakukan dengan menghitung seberapa besar tarif dapat dinaikkan. Lebih penting dari itu adalah memastikan industri tetap hidup, produksi tetap berjalan, dan daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
Sebab, industri yang terus dilemahkan pada akhirnya berisiko menggerus sumber penerimaan yang selama ini turut menopang keuangan negara. Jika cukai rokok menjadi salah satu penopang penerimaan negara, menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau semestinya menjadi bagian dari kepentingan fiskal nasional.



